Showing posts with label hukum. Show all posts
Showing posts with label hukum. Show all posts

Diduga Ikut Berperan, Kejari Kota Pekalongan Incar Istri Toga Maruli Sibarani

April 21, 2017 Add Comment
Sebelum menetapkan Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani sebagai tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan telah memeriksa 13 orang saksi.
"Dari 13 orang saksi yang kami periksa, 8 orang merupakan pegawai Rupbasan dan Kanwil Kemenkumham Propinsi Jawa Tengah," ungkap Kasi Intel Kejari Kota Pekalongan, Suherman, Kamis (20/4/17).
Suherman mengatakan, selanjutnya setelah dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahan dari Kajari Kota Pekalongan, Mahatma Sentanu, pihaknya langsung menitipkan Toga Maruli Sibarani ke Rutan Pekalongan.
Tadi siang, Kata Suherman, berita acara penyerahan tersangka sudah ia serahkan kepada pihak Rutan Pekalongan dan akhirnya tersangka berhasil dimasukan sel tahanan.
"Sebelum 20 hari kedepan atau masa tahanan barakhir, kita juga akan selesaikan draft berkas perkara Toga Maruli Sibarani untuk dilimpahkan ke Pengadilan," ujar Suherman.
Terkait hasil pengembangan kasus dan peran Miecen istri Toga Maruli Sibarani, Suherman mengaku masih akan merampungkan satu kasus yang menjerat Kepala Rupbasan terlebih dahulu.

Kendati demikian, sambung Suherman, peran Miecen tetap akan ia dalami apakah dia pantas ikut bertanggungjawab dan ditersangkakan, sebab tidak menutup kemungkinan dia terlibat.
"Kita akan selesaikan satu persatu dulu, kalau ada pihak lainnya tentu akan kita samakan kedudukanya untuk penegakan hukum," Ucap Suherman.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani histeris dan menolak ditahan oleh Kejari Kota Pekalongan.

Toga Maruli Sibarani akhirnya tetap bisa ditahan dan selanjutnya digiring menuju mobil yang membawanya ke Rutan Pekalongan stelah sebelumnya mampir ke Dokkes Polres Pekalongan Kota untuk pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan.

Ditahan Kejaksaan Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sabarani Histeris

April 20, 2017 Add Comment
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan, Kamis (20/4/17) akhirnya melakukan penahanan kepada Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani.
Toga Maruli Sibarani ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Pekalongan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti dalam perkara jual beli jabatan.

Proses penahanan tersangka Toba Maruli Sibarani yang didampingi oleh istrinya Miecen, berjalan cukup dramatis karena yang bersangkutan menangis histeris dan menolak untuk ditahan.
"Dia mungkin shock, akhirnya menangis, malu dan tertekan serta sebelumnya merasa tidak akan ditahan malah akhirnya dilakukan penahanan," ungkap Kasi Intel Kejari, Suherman.
Suherman mengatakan, pihaknya menghormati kalau yang bersangkutan keberatan dilakukan penahanan, namun hal tersebut harus diungkapkan apa alasannya.
Sesuai Standart Operational Prosedure (SOP), kata Suherman, tersangka dibawa untuk diperiksakan kesehatannya, dan Dokkes Polres Pekalongan Kota menyatakan yang bersangkutan sehat.
"Selanjutnya kita buatkan berita acara penyerahan tersangka untuk dititipkan di Rutan Pekalongan," beber Suherman.
Dasar penahanan tersangka sendiri menurut Suherman sudah tertuang dalam Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani Kejari Pekalongan, Mahatma Sentanu dengan nomor surat 206/o.3.12/T.1/04/tanggal 20 April 2017.
"Kemudian yang bersangkutan akhirnya dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan,"terang Suherman.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Rupbasan Pekalongan, Toga Maruli Sibarani dilaporkan oleh dua orang bawahnaya Eri Purwanti  dan Gunawan yang dijanjikan kenaikan pangkat serta jabatan dengan imbalan sejumlah uang.

Namun setelah ditunggu berkali-kali kesempatan promosi jabatan tidak muncul nama keduanya di dalam daftar, akhirnya Toga Maruli Sibarani resmi dilaporkan Kejari pada awal Maret lalu setelah beberapa kali upaya mediasi gagal dilakukan.

Keduanya, EP dan Gun mengaku rugi puluhan juta rupiah dan tetap melanjutkan perkaranya dan berharap keadilan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.

Salah Satu Tersangka Pelaku Korupsi Di PD BPR BKK Pekalongan Barat PNS Batang

April 14, 2017 Add Comment
Pekalongan News
Gedung Kejaksaan Negeri Kota PekalonganDok Foto : Istimewa
Kota Pekalongan
Salah satu tersangka pelaku korupsi di PD BPR BKK Pekalongan barat yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS). Kasi Intel Kejari Kota Pekalongan, Suherman mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi, Kamis (13/4/17).
"Namanya Diaz Hanoko Sambada, sewaktu menjabat Kepala Sub Bagian Kredit di PD BPR BKK Pekalongan Barat belum menjadi PNS, namun saat dilakukan penuntutan yang bersangkutan sudah berstatus PNS," ungkap Suherman.
Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, Diaz Hanoko Sambada saat ini berdinas sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
Diaz Hanoko Sambada dan Agus Doso Mulyono selaku Direktur PD BPR BKK Pekalongan Barat, kata Suherman, sudah dijebloskan di Lapas Kedungpane Semarang.
"Yang bersangkutan sekarang menunggu proses peradilan tipikor di Semarang, sebab berkas perkara sudah P 16A dan Tim Jaksa penuntut umum sudah menyiapkan administrasi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan," papar Suherman.
Kedua pelaku tindak pidana korupsi tersebut, kata Suherman, akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Yang mana ancaman hukumanya di atas 4 tahun penjara," ucap Suherman.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua pejabat PD BPR BKK Pekalongan Timur Diaz Hanoko Sambada selaku Kepala Sub Bagian Kredit dan Agus Doso Mulyono sebagai Direktur telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Kota Pekalongan.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti bersekongkol melakukan korupsi dengan modus pengajuan kredit nasabah secara kolektif dengan dokumen fiktif.

Akibat dari perbuatan kedua tersangka Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pemilik kekayaan aset dari PD BPR BKK Pekalongan Barat dirugikan sebesar Rp 355.999.900. 

Kejari Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Di PD BPR BKK Pekalongan Barat Ke Pengadilan

April 14, 2017 Add Comment
Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (Kejari) segera akan melimpahkan berkas perkara korupsi di PD BPR BKK Pekalongan Barat yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 355.999.990 ke Pengadilan, setelah hari ini pemeriksaan terhadap dua tersangka sekaligus terdakwa masing-masing Agus Doso Mulyono selaku Direktur PD BPR BKK Pekalongan Barat dan Diaz Hanoko Sambada selaku Kepala Sub Bagian Perkreditan PD BPR BKK yang sama.
Agus Doso Mulyono dan Diaz Hanoko Sambada saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang dan segera akan menjalani sidang perdana setelah 20 hari menjalani masa tahanan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Suherman mengatakan, kasus tindak pidana korupsi ini merupakan hasil dari pendalaman oleh Litsus Kejari Pekalongan sejak tahun 2016 dan juga hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yang terjadi pada tahun 2011 berupa pengajuan kredit yang terbukti fiktif oleh terpidana Sarjanto yang menjadi otak atau perekrut pengajuan kredit oleh masyarakat.
"Sarjanto sendiri sudah mendekam dipenjara lebih dulu dan kasus ini sama dengan yang terjadi di PD BPR BKK Pekalongan utara namun hanya lokasinya yang berbeda," ungkap Suherman, Kamis (13/4/17).
Suherman menjelaskan, modus tindak pidana korupsi yang melibatkan dua pejabat PD BPR BKK Pekalongan Barat berawal dari permohonan kredit kolektif yang diajukan oleh Sarjanto dan kemudian diketahui dokumen yang diajukan palsu atau tidak sesuai kenyataan dan setelah melalui penelitian Diaz Hanoko Sambada selaku Kepala Sub Bagian Kredit, dinyatakan lolos atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang sebenarnya.

Setelah dilakukan pencairan, lanjut Suherman, dikemudian hari akhirnya terjadi kemacetan keuangan di PD BPR BKK Pekalongan Barat dan karena sebagian kekayaan PD BPR BKK Pekalongan Barat bersumber dari keuangan negara maka perbuatan kedua tersangka jelas merugikan keuangan negara.
"Ini merupakan kelalain pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maupun aturan yang sebenarnya dari funsi-fungsi jabatan yang ada," terang Suherman.
Suherman menambahkan, dalam proses pengadilan nanti akan diketahui nama-nama nasbah aslinya yang sudah menjadi kesatuan saksi di dalam berkas nanti.
"Jadi nanti di Pengadilan akan diketahui siapa-siapa yang mengajukan kredit, akan kelihatan berapa jumlahnya, berapa nominalnya, siapa orangnya dan mana yang tidak sesuai dengan data sebagai dasar pengajuan kredit. Ada syaratnya namun tidak sesuai," Beber Suherman.

Memalukan Korps, Korwil Sesalkan Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan

March 09, 2017 Add Comment
Koordinator Wilayah (Korwil) Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) se-eks Karesidenan Pekalongan, Muhammad Hilal, mengaku prihatin dan sangat menyayangkan adanya kasus dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Milik Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan.
"Kita hanya bisa menunggu prosesnya seperti apa, karena setahu saya sudah ditangani oleh Kanwil yang punya kewenangan," ungkap Hilal, saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/17).
Terkait informasi yang kami terima, bahwa yang bersangkutan sudah resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, kata Hilal, pihaknya masih wait and see.
"Biar itu menjadi kewenangan Kanwil. Tindakan apa yang akan diambil, kita tunggu saja," ujar Hilal yang juga Kepala Lapas Kelas IIA Pekalongan.
Hilal membenarkan kalau dirinya merupakan Korwil Unit Pelaksana Teknis yang membawahi 10 Unit Pelaksana Tugas (UPT) se-eks Karesidenan Pekalongan.
Namun Hilal menegaskan kalau sebagai Korwil, dirinya hanya sebatas perwakilan Kanwil di tataran koordinasi, komunikasi dan informasi untuk wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
Selebihnya, sambung Hilal, tidak ada kewenangan lain diluar itu. Semuanya sudah ada di tangan Kanwil.
"Untuk itu saya sangat menyesalkan ada kejadian seperti itu menimpa sesama jajaran dan saya berharap ini akan cepat selesai," kata Hilal.
Di lain pihak, Kajari Pekalongan, Mahatma Sentanu yang sebelumnya dikonfirmasi pekalongan-news.com mengatakan, keterangan terlapor sangat diperlukan untuk bisa dikonfrontir dengan keterangan pelapor.
Saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kanwil untuk memanggil kembali yang bersangkutan. Sebab sejak pertama kali dilaporkan pada Febuari lalu, tiga kali dia tidak memenuhi panggilan.
"Terancam dipanggil paksa, pada panggilan keempat dia baru datang bersama istrinya untuk menjalani pemeriksaan," ungkap Kajari.
Panggilan berikutnya, kata Kajari, akan kami layangkan kembali namun masih menunggu hasil koordinasi dengan Kanwil di Semarang sebagai atasannya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani dilaporkan oleh dua orang bawahanya, Eri Purwanti dan Gunawan dengan dugaan melakukan praktik jual beli jabatan hingga akhirnya diperiksa oleh Kejari Kota Pekalongan.

Diduga Jual Beli Jabatan, Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan Diperiksa Kejaksaan

March 08, 2017 Add Comment
Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Milik Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan Toga Maruli Sibarani, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan karena diduga melakukan praktik jual beli jabatan. Ironisnya sang pelapor adalah anak buahnya sendiri berinisial EP (50 th) yang mengaku dirugikan secara materi puluhan juta rupiah.
Kepada pekalongan-news.com, EP, Selasa (7/3/17) mengaku empat kali menyerahkan uang tunai disertai bukti print out kepada atasanya, Toga Maruli Sibarani.
"Ia (Toga Maruli Sibarani,-RED) meminta uang ke saya melalui bank secara tunai hingga empat kali dan semuanya ada bukti print outnya," ungkap EP saat ditemui.
EP pun mengaku terpaksa melaporkan atasanya ke Kejari Pekalongan lantaran kesal dan sakit hati setelah dijanjikan akan diusulkan naik jabatan dengan imbalan sejumlah uang namun tidak pernah terealisasi.
"Saya tidak sendiri namun ada Pak Gun yang juga sama-sama keluar uang yang tidak sedikit. Saya dijanjikan naik pangkat dengan dalih sudah senior dan secara pangkat memenuhi syarat," terang EP.
EP menuturkan, setelah ada SK kolektif yang pertama untuk eselon IV dan V di bulan Desember, nama kita tidak tertera di situ, saat kita tanyakan, Mei Cen, istri dari Pak Toga menyuruh kita bersabar karena ada sesi berikutnya di bulan Januari.
EP melanjutkan, sampai ada pelantikan di bulan Januari, nama kita tetap tidak ada dalam daftar. Lantas kita tanyakan kembali tentang nasib kami berdua malah beliuanya marah besar.
"Kita berdua dimaki-maki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang atasan kepada anak buahnya," tutur EP.
Akhirnya karena tidak terima diperlakukan seperti itu, kata EP, kita sepakat melaporkanya ke Kejari, namun sebelumnya kita laporkan dulu ke Kantor Wilayah di Semarang dan yang bersangkutan sempat mendapatkan pembinaan secara internal.
Namun demikian karena tidak ada itikad baik, sambung EP, kita tetap melanjutkanya ke proses hukum dan akhirnya terjadilah pemanggilan disertai pemeriksaan oleh Kejari Pekalongan.
Sementara Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, saat dikonfirmasi pekalongan-news.com di Kantor Rupbasan di jalan Tentara Pelajar Nomer 13 Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, yang bersangkutan enggan menemui dan menghindar. Bahkan saat diminta ijinnya untuk melakukan wawancara, yang bersangkutan mengaku tidak ada waktu dan kabur begitu saja, memacu mobilnya bernopol B 2477 SKJ
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pekalongan, Mahatma Sentanu saat ditemui pekalongan-news.com di ruang kerjanya membenarkan bahwa ada laporan resmi terkait dengan dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan Kepala Rupbasan Pekalongan.
"Benar saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses pendalaman kasusnya oleh Kejaksaan. Kita masih akan melakukan pemanggilan lagi besok untuk menggali keterangan dari yang bersangkutan," terang Kajari.
Namun saat diminta tanggapan terkait pemeriksaan terlapor, Mahatma Sentanu enggan merinci dan meminta media bersabar karena masih ada pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan.

Kasus Penipuan Obat Batik Divonis 6 Bulan Penjara

January 10, 2017 Add Comment
Pekalongan News
Sidang Putusan Perkara Penipuan obat batik dengan terdakwa Shokhibin Qodir warga Simbang Wetan Buaran Rt 26 RW 09 Desa Simbang Wetan Pekalongan 
Pekalongan
Sidang Putusan Perkara Penipuan obat batik dengan terdakwa Shokhibin Qodir warga Simbang Wetan Buaran Rt 26 RW 09 Desa Simbang Wetan Pekalongan kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari senin tanggal 9/1/2017 dengan agenda pembacaan Putusan, terdakwa terbukti melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Terdakwa Shokhibin Qodir terbukti melakukan Penipuan obat batik terhadap toko UD. Tiga Berlian Jl Hayam Wuruk No 8 kota Pekalongan milik aries Yohanes.  
Baca  juga :

Sidang Perkara Penipuan Obat Batik Mulai Disidangkan di Pengadilan Negeri Pekalongan

Dalam putusannya hakim ketua Ichwanudin memvonis terdakwa 6 bulan penjara dipotong masa tahanan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa penuntut umum.
"Memutuskan 6 bulan penjara dipotong masa tahanan kepada terdakwa Shokhibin Qodir, ungkap hakim ketua Ichwanudin yang didampingi Arum Kusuma Dewi dan Danang Utaryo selaku Hakim anggota.
Atas putusan Majelis hakim tersebut, terdakwa Shokhibin Qodir, menyatakan pikir-pikir dan akan membicarakan masalah tersebut kepada penasehat hukumnya karena dalam sidang kemarin terdakwa tak didampingi kuasa hukumnya. 
Baca juga : 

Sidang Lanjutan Perkara Penipuan Obat Batik Disidangkan Kembali dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-Saksi

Sementara, Jaksa penuntut umum Kejari Pekalongan, Agung Dhedy Dwi Handes pun menyatakan hal yang sama.

Sidang Lanjutan Perkara Penipuan Obat Batik Disidangkan Kembali dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-Saksi

December 14, 2016 Add Comment
Pekalongan News
Sidang lanjutan Perkara Penipuan obat batik dengan terdakwa Shokhibin Qodir warga Simbang Wetan Buaran Rt 26 RW 09 Desa Simbang Wetan Pekalongan kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan agenda menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa
Kota Pekalongan
Sidang lanjutan Perkara Penipuan obat batik dengan terdakwa Shokhibin Qodir warga Simbang Wetan Buaran Rt 26 RW 09 Desa Simbang Wetan Pekalongan kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan agenda menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa, Sidang lanjutan Perkara Penipuan obat batik ini yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim M Ikhcwan SH MH.,hakim anggota Danang Utaryo SH MH, Arum Kusuma Dewi SH selaku Jaksa penuntut umum(JPU) Agung Dhedy Dwi Hades, SH.MM dari Kejaksaan Negeri kota Pekalongan, atas pertanyaan hakim ketua sidang penasehat hukum terdakwa Yudhi Suprianto, SH dan Yurofiqun SH menghadirkan 3 orang saksi yang meringankan terdakwa, yang siap didengar keterangannya dalam persidangan
dalam agenda sidang menghadirkan 3 orang saksi yang meringankan terdakwa yaitu Asrofi, Zaenudin dan Iyoes Mulyana.

Dalam keterangannya saksi Asrofi memberikan nota reng-rengngan pada bulan januari 2015, terdakwa meminta ongkos pembayaran pembuatan batik kepada saya untuk membayar hutang obat batik kepada saudara Aries Yohanes.
"Saya hanya tahu Terdakwa minta di hitungkan dan terdakwa meminta ongkos sama saya, ongkos pembayaran pembuatan kain batik dari saya  untuk membayar obat batik kepada saudara Aries," tutur Asrofi.
Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi Zaenudin Ada masalah apa Terdakwa melakukan Komplen obat batik sama saudara Aries, Terdakwa hanya bilang kok harganya  tidak sama dengan dengan pak Zaenudin maksudnya saya.
"Saya pernah ketemukan Terdakwa dengan saudara Aries Yohanes di rumah saya di Simbang Wetan sekitar dalam bulan Desember 2014, yang intinya masalah harga obat batik kemahalan dan terdakwa minta harga diturunkan," tutur Zaenudin.
Kuasa Hukum terdakwa mempertanyakan kepada saksi Iyoes Mulyana, Apakah saudara tahu ada masalah apa hingga Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, Permasalahannya saya tidak tahu, namun saya pernah ribut sama bos saya tentang pengiriman barang obat batik  ke tempat Terdakwa.
"Karena pada saat itu saya dengar pak Aries Yohanes datang ketempat Pak Anto bos saya di Hotel dan bercerita tentang terdakwa habis –habisan bahwa Terdakwa sebentar lagi akan masuk kepenjara kemudian pagi harinya bos saya saudara Anton saya ketemukan dengan Terdakwa untuk mendengarkan ceritanya saudara Aries kepada saudara Anton, kemudian  setelah saudara Anton menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa akhirnya saya di suruh mengirim lagi obat batik kepada Terdakwa," tutur Iyoes. 
Baca Juga 

Sidang Perkara Penipuan Obat Batik Mulai Disidangkan di Pengadilan Negeri Pekalongan

408 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekalongan Disidangkan

November 02, 2016 Add Comment
Sebanyak 408 pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran disiplin lalu lintas disidangkan di pengadilan negeri Pekalongan 
Kota Pekalongan 
Sebanyak 408 pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran disiplin lalu lintas disidangkan di pengadilan negeri Pekalongan (Rabu,02-11-2016) walau sudah sering dilakukan sosialisasi tentang mengendarai kendaraan bermotor oleh polres Pekalongan namun jumlah pelanggaran lalu lintas masih cukup banyak, Jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain tidak mempunyai SIM, tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK dan tidak menyalakan lampu pada siang hari.

Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di kota Pekalongan, Polres Pekolongan kota itu sendiri berusaha mengingatkan masyarakat agar tertib berlalu lintas lewat sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di kota Pekalongan.

Namun demikian tetap saja para pelaku pelanggaran lalu lintas tidak jera, mungkin dikarenakan denda yang diputuskan oleh hakim dianggap ringan tidak membuat efek jera bagi para pelaku pelanggar lalu lintas.

Menurut warga tirto yang enggan disebut namanya kepada Pekalongan News usai menjalani sidang di pengadilan negri Pekalongan mengatakan. 
"Proses sidang pelanggaran lalu lintas kali ini cukup lancar dan hasilnya memuaskan, karena persidangannya sangat cepat dan sudah tidak ada perantara(calo) di dalam persidangan, "katanya.
Namun juga ada pelaku pelanggaran yang mengatakan bahwa dengan tidak adanya perantara(calo) merasa kesulitan.

"Perantara (calo) bisa membantu saya mewakili membayarkan denda pelanggaran agar saya bisa bekerja, kemudian sore harinya saya bisa mengambil hasilnya hingga tidak mengganggu pekerjaan saya, "ungkapnya.

Sidang Pelanggaran disiplin lalu lintas di pengadilan negeri pekalongan disidangkan oleh hakim Danang Utaryo, SH.MH, sebanyak 408 pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran disiplin lalu lintas.

Sidang Perkara Penipuan Obat Batik Mulai Disidangkan di Pengadilan Negeri Pekalongan

October 27, 2016 Add Comment
Pekalongan News
Terdakwa kasus penipuan obat batik diajukan ke persidangan
Kota Pekalongan 
Pada bulan Juli 2013 sampai dengan April 2014 terdakwa Shokhibin Qodir warga Simbang Wetan Buaran Rt 26 RW 09 Desa Simbang Wetan Pekalongan Pekalongan melakukan pembelian obat pewarna batik di toko UD. Tiga Berlian Jl Hayam Wuruk No 8 kota Pekalongan milik aries Yohanes namun karena pembelian sebelumnya pembayaran macet dan belum lunas maka Aries Yohanes tidak lagi melayani pembelian dari terdakwa.

Pada bulan November 2014 Aries Yohanes bersama saksi Iwan Aprilia dulunya karyawan UD. Tiga Berlian bermaksud menagih kekurangan pembayaran pembelian obat batik bulan juli 2013 sampai dengan bulan april 2014 namun terdakwa tidak membayar.
Kemudian pada akhir november 2014 terdakwa datang ke toko Aries Yohanes menyampaikan akan melakukan pembelian lagi dan terdakwa minta dikirim barang lagi agar dapat kerja kembali, dengan janji akan melunasi hutangnya dan apabila tidak dapat melunasi hutangnya akan menyerahkan sertifikat tanah dan mesin miliknya sebagai jaminan untuk saksi aries yohanes dijual.

Karena percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya Aries Yohanes tergerak hatinya untuk menyetujui keinginan terdakwa kemudian pada bulan desember 2014 Aries  Yohanes mau melayani pembelian dari terdakwa, kemudian memerintahkan karyawannya untuk mengirimkan barang sesuai pesanan terdakwa, sehingga total empat kali pemesanan / pembelian obat pewarna batik Shokhibin Qodir kepada UD Tiga Berlian jaya pada bulan desember adalah Rp 334.425.000 ( tiga ratus juta, empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adapun yang melakukan pengiriman barang kepada terdakwa bulan desember 2014 adalah saksi Wiyanto alias Yanto (sopir), saksi Syarif Mahmudin alias Elo (kenek) saudara Yali dan saudara Din.

Setelah jatuh tempo tanggal 31 januari 2015, 13 februari 2015, 18 februari 2015 dan 22 februari 2015 Aris Yohanes melakukan penagihan berkali-kali namun terdakwa selalu menghindar dengan dalih berbagai alasan selain mesin yang dijanjikan akan diserahkan terdakwa terhadap aries yohanes ternyata tidak diserahkan uang hasil penjualan mesin tidak diserahkan aries yohanes untuk membayar pembelian obat pewarna batik, demikian pula sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut juga tidak pernah diberikan kepada saudara Aries Yohanes.

Akibat perbuatan  terdakwa aries yohanes merasa dirugikan terdakwa kerugian materiil sebesar Rp 334.425.000.

Kasus Penipuan ini diajukan di persidangkan yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim M Ikhcwan SH MH. dan hakim anggota Danang SH dan Arum SH di pengadilan negeri Pekalongan dan selaku Jaksa penuntut umum(JPU) Agung Dhedy Dwi Hades, SH.MM dari Kejaksaan Negeri kota Pekalongan.   

Menurut Aries Yohanes selaku korban "Saya sudah sesuai dengan aturan, dalam kepolisian saya sudah dimintai keterangan,tentang kronologis kejadian yang menimpa diri saya, dengan adanya pengambilan barang yang tanpa dibayar, kemudian supaya tidak ada indikasi mengenai etnis itu aja, kita bicaranya sesuai dengan  koridor hukum, agar bisa menjelaskan ke masyarakat luas supaya yang tidak baik tentang saya, dan tahu tentang isi yang sebenarnya, tidak dengan katanya, nanti bukti hasil di persidangan yang bisa menjelaskan tentang kebenaran,ungkapnya.

Tindakan Polisi Ini Bebaskan Balita Yang Ditahan Pegawai Minimarket Karena Ketahuan Ngutil Dapat Banyak Pujian Warga

October 22, 2016 Add Comment
Sungguh mengejutkan, apa yang dilakukan Bripka Kurniawan dari Unit Jaga Shabara Polres Pekalongan Kota ini membuat orang-orang yang sedang berbelanja di Minimarket Alfamart Jalan Veteran, Kota Pekalongan tertegun lalu memuji habis tindakan Polisi dermawan ini.

Peristiwa yang tak diduga sebelumnya tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang tindak pidana pencurian di sebuah Minimarket yang pelakunya tertangkap basah dan berhasil diamankan oleh pegawai minimarket di gudang belakang. Peristiwa pencurian sendiri terjadi, Jum'at (21/10/16) malam.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Bripka Kurniawan yang sedang piket jaga dan kebetulan menerima laporan tersebut, langsung mengecek kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat dengan mendatangi mini market yang dimaksud bersama anggotanya.

Ketika sampai di lokasi, Polisi baik hati ini terkejut. Dirinya tidak mendapati sosok pencuri seperti yang digambarkan dalam laporan. Ia hanya diam sesaat mendapati 3 anak kecil umur 2 tahun, 4 tahun dan 9 tahun di pojok gudang di bawah pengawasan penjaga Minimarket.
"Yang paling besar tampak ketakutan sambil memegangi barang bukti berupa peralatan tulis seperti, pensil, pulpen dan penghapus," ungkap Bripka Kurniawan kepada media ini yang secara kebetulan berada di lokasi.
Dua anak lainnya, lanjutnya, mungkin tidak tahu apa yang terjadi mengapa sampai dibawa ke gudang, mengapa sampai ada Polisi serta mengapa sampai dikerumuni orang-orang.
"Yang kecil tetap asyik dan dengan polosnya mengunyah coklat hingga mulutnya belepotan sementara kakaknya yang juga masih terlalu kecil hanya diam memegangi adiknya supaya tidak kemana-mana sambil sesekali matanya bingung menatap kami," ujar Bripka kurniawan sambil geleng kepala.
Tak menunggu lama, ia meminta kasir untuk menghitung semua barang yang diambil 3 anak tersebut termasuk makanan yang sempat dimakan oleh salah satu anak dan membayarnya. Total Bripka Kurniawan menebus barang yang dijadikan bukti oleh pegawai minimarket sebesar Rp 55 ribu.

Menurut Bripka Kurniawan, bagaimanapun dirinya tidak bisa melakukan tindakan hukum. Sebab selain masih dibawah umur, Hukum semerta-merta tidak bisa diterapkan tanpa melihat beberapa aspek yang dapat ditimbulkan nantinya. 
"Kita lihat sisi psikologis sang anak, bagaimana dampaknya nanti kalau mereka berurusan dengan hukum. Kan ada orang tuanya juga yang mau bertanggung jawab. Tadi lihat sendiri sudah dipanggil untuk damai secara kekeluargaan," ucapnya.
Sementara salah seorang pegawai Minimarket yang tidak mau disebut namanya mengaku, Minimarket tempatnya bekerja sering kecurian barang. Kendati ada CCTV akan tetapi mereka para pelaku masih nekat.
"Ini yang kesekian kalinya terjadi. Dan kami semua pegawai yang menanggung kerugianya. Tadi saya tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin orang tua meraka datang dan bertanggung jawab, namun kok bisa sampai ke Polisi padahal saya tidak melapor," akunya.
Berdasarkan informasi yang didapat, ketika anak yang sempat ditahan di gudang oleh pegawai Minimarket adalah kakak beradik dan warga sekitar, dari informasi sang ayah, anaknya yang paling besar kelas 4 SD dan sedang menjaga adik-adiknya. 
"Mungkin niatnya agar tidak rewel dibawalah ke Minimarket untuk bermain. Tapi justru bermasalah," tukasnya.
Usai kejadian, tindakan terpuji Bripka Kurniawan menebus tiga anak yang ketahuan ngutil di Minimarket menjadi perbincangan warga. Bahkan orang tua pelaku sempat mencium tangan Bripka Kurniawan sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih.

Dukung Risca, Anggota Dan Pengurus KONI Datangi Rutan

October 08, 2016 Add Comment
Pekalongan News
Mantan Ketua KONI Kota Pekalongan menyambut kedatangan anggota dan pengurus harian KONI Kota Pekalongan
Kota Pekalongan
Kendati sang Ketua harus menjalani vonis 16 bulan penjara, setelah sebelumnya dijatuhi putusan oleh Pengadilan Tipikor di Semarang, namun anggota dan pengurus harian KONI Kota Pekalongan tetap mendukung Risca Mangkula yang menyatakan masih pikir-pikir.

Dukungan kepada Risca Mangkula tersebut, dibuktikan dengan mendatangi Rumah Tahanan (Rutan) Pekalongan secara beramai-ramai guna memberikan dukungan moral kepada sang ketua.

Agus Riyanto, yang mewakili anggota dan pengurus harian KONI Kota Pekalongan mengatakan, dirinya bersama yang lainnya sengaja datang untuk memberikan dukungan moral.
"Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilampaui umatnya dan saya harap Pak Risca mampu melewati ujian ini," ucapnya saat ditemui, Jum'at (7/10/16).
Sementara itu, mantan Ketua Koni Risca Mangkula mengatakan, kehadiran orang-orang dekatnya di organsasi dengan menjenguk dirinya bahkan memberikan dukungan moril semakin membuat dirinya kuat.
"Mereka berbondong-bondong datang ke sini untuk mendukung saya, begitu mereka tahu saya divonis hakim dengan hukuman 16 bulan," ujar Risca.
Dan terkait dengan vonis yang diberikan majelis hakim, Risca mengaku bersyukur, karena menurut dia, vonis yang diterimanya bukan karya manusia tapi ada campur tangan tuhan. Sebab dari tuntutan Jaksa hukuman saya adalah 5 tahun, akan tetapi hakim memutuskan lain.
"Saya dihukum 1,4 tahun atau 16 bulan meski saya berharap bebas karena memang tidak terbukti," ungkapnya.
Uang Rp 40 juta yang menjadi beban tuntutan, lanjut Rsca, bukan dirinya yang memakai, tapi PSSI yang memakai dan ada laporan penggunaanya.
"Semua ada laporannya uang itu. Tapi sayangnya tidak diakomodir oleh Jaksa," terangnya.
Dan kalau kasusnya berhenti sampai di sini, tambah Risca, ya saya ikhlas menerima, tapi nampaknya Jaksa yang mau banding, jadi saya hanya kontra memori dan kontra banding, jadi saya harus mengikuti.
"Saya hanya bisa berharap, Allah maha tahu. Saya tidak ada niatan sedikitpun menggunakan dana KONI. Saya murni ingin memajukan olah raga Kota Pekalongan," tuntasnya.

Kejari Kajen Dipraperadilkan, Kuasa Hukum Arif Zaenuri Tolak Penetapan Sebagai Tersangka Korupsi

August 02, 2016 1 Comment
Kejari Kajen Dipraperadilkan, Kuasa Hukum Arif Zaenuri Tolak Penetapan Sebagai Tersangka Korupsi
Arif NS Kuasa Hukum Arif Zaenuri dalam sidang perdana praperadilan yang digelar di PN Pekalongan menolak penetapan pemohon praperadilan sebagai tersangka tindak pidana dugaan korupsi pembuatan pintu air intrusi air asin 4, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan oleh termohon Kejaksaan Negeri Kajen


Kota Pekalongan
Arif Zaenuri, Direktur CV Shina Wijaya melalui kuasa hukumnya Arif NS menjalani sidang praperadilan perdana melawan Kejaksaan Negeri Kajen (Kejari) Kabupaten Pekalongan.


Arif Zaenuri melakukan gugatan praperadilan kepada Kejari Kajen setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembuatan pintu intrusi air asin 4, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 198 juta untuk tahun anggaran 2014.

Kuasa Hukum dari Arif Zaenuri (Pemohon), Arif NS menyebut, penetapan Direktur CV Shina Wijaya sebagai tersangka korupsi tidak sah.


Arif NS berdalih, penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut KUHP termasuk termohon praperadilan (Kejari Kajen) tidak pernah meminta bukti dokumen terkait pengerjaan proyek tersebut.
"Selain itu, Kejari tidak pernah pernah mengajukan ijin penyitaan barang bukti dari PN Pekalongan dan tidak pernah membuat berita acara kegiatan pengerjaan proyak," ungkap Arif NS.
Arif NS juga menyebut tidak adanya audit dari instansi yang berwenang seperti BPK atau BPKP untuk membuktikan ada dan tidaknya kerugian negara dalam kegiatan pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pemohon praperadilan.

Sementara itu, Penasehat Hukum termohon (Kejari Kajen), Tomi Kurniawan dan Suryadi menolak dengan tegas terkait alasan yang dikemukakan pemohon.

Menurut Tomi dalam penanganan kasus tersebut sudah sesuai dan penyelidikan perkara dugaan korupsi pemohon merupakan hasil operasi inteljen sampai akhirnya diterbitkan surat perintah penyelidikan adanya dugaan korupsi dalam kegiatan fisik dan non fisik di Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2014.
"Salah satu tidakan penyidikan yang dilakukan Kejari adalah dengan mengajukan permintaan tim investigasi dari Dekan Fakultas Teknik UNS," ungkap Tommy.
Dikatakan Tommy dari hasil pengukuran bersama terdapat pengurangan volume hasil pengerjaan proyek tersebut dan terdapat temuan selisih pembayaran yang merugikan keuangan negara sebesar RP 57 juta.

Sidang perdana praperadilan yang digelar, Senin (1/8/16) di Pengadilan Negeri Pekalongan dipimpin Hakim Tunggal Ichwanudin menskor sidang setelah kuasa hukum pemohon memberikan Replik dan tanggapan. Sementara sidang berikutnya dilanjutkan pada selasa, 2 Agustus 2016 dengan agenda pembacaan Duplik dari termohon.

Terbitkan Sprindik, Kejari Kota Pekalongan Incar Perkara Korupsi Baru, Ini Bocoranya

July 23, 2016 Add Comment
Terbitkan Sprindik, Kejari Kota Pekalongan Incar Perkara Korupsi Baru, Ini Bocoranya
Acara Tasyakuran Hari Bhakti Adhiyaksa ke-56 Kejari Kota Pekalongan

Kota Pekalongan
Terhitung sejak tanggal 4 januari 2016 hingga Bulan Juli ini, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah menangani 96 perkara. 56 diantara bisa diselesaikan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Mahatma Sentanu mengungkap kan hal tersebut disela-sela peringatan Tasyakuran Hari Bhakti Adhiyaksa ke-56 di eks Pendopo Kabupaten Pekalongan, Jalan Nusantara, Alun-alun Kota Pekalongan, Jum'at (22/7/16).

"Dari perkara yang diselesaikan termasuk kasus yang menonjol mengenai investasi bodong singkong emas yang dituntut 3,5 tahun dan diputus 3 tahun," ungkap Mahatma Sentanu.
Baca Juga  Berhasil Tipu 1,4 Milyar Dalam Bisnis Investasi, Pelaku Akhirnya Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara 
Namun demikian, Kajari mengaku masih mempunyai 2 buah tunggakan perkara pidum yang sudah sangat lama.
"Tersangkanya masih DPO, tapi kami sudah lakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi. Selain itu juga ada petunjuk dari Kejati untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kami sedang berkoordinasi untuk proses pelimpahan tersebut," terang dia.
yang terakhir, lanjut dia, kasus tipikor yang melibatkan Ketua Koni Kota Pekalongan.
Baca Juga  Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan, Ketua Koni Kota Pekalongan Akhirnya Ditahan
"Sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang dan kami sekarang masih memeriksa 9 saksi lagi termasuk Pak Basyir," jelas dia.
Selain itu, Kajari Kota Pekalongan, Mahatma Sentanu juga membeberkan, pihaknya masih membidik dua perkara tindak korupsi baru yang terjadi di Kota Pekalongan. Namun demikian dirinya masih enggan untuk menjelaskan secara terperinci.
"Data yang dibutuhkan sebagian sudah terkumpul dan sedang megarah ke penyelidikan tindak pidana khusus," Jelas dia lagi.
Ditegaskan Mahatma, dalam waktu dekat pihaknya akan langsung membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut.
"Kasi Pidsus sudah saya perintahkan untuk membuat surat perintah penyidikan," tandasnya.

Berhasil Tipu 1,4 Milyar Dalam Bisnis Investasi, Pelaku Akhirnya Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara

May 03, 2016 Add Comment
Berasil Tipu 1,4 Milyar Dalam Bisnis Investasi, Pelaku Akhirnya Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara
Endy Supriyatna terdakwa kasus investi bodong dalam sidang terakhir di Pengadilan Negeri Pekalongan yang akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan 3 tahun penjara. 

Kota Pekalongan
Pelaku kasus penipuan dengan modus investasi bodong jual beli tanaman singkong emas yang ditangkap beberapa bulan lalu oleh jajaran Satreskrim Kota Pekalongan siang tadi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan, Selasa (3/5/16) siang.

Atas putusan Majelis tersebut, tim kuasa hukum dari terdakwa Endy Supriyatna, Muhamad arif mengaku pikir-pikir dan akan membicarakan masalah tersebut kepada keluarga Endy supriyatna.

baca juga Digugat Pra Peradilan Oleh Tim Advokasi Endy Supriyatna, Ini Kata Kapolres Pekalongan Kota
"Kita masih akan ambil langkah selanjutnya dengan upaya banding, akan tetapi hal tersebut tentunya perlu dibicarakan dengan pihak keluarga," ungkap Arif.


Sementara itu, Endy supriyatna terdakwa kasus penipuan investasi singkong emas ketika dikonfirmasi terkait putusan Hakim enggan mengomentari dan menyerahkan keputusan tersebut kepada tim kuasa hukumnya.
"Tidak...tidak...silahkan ke kuasa hukum saya saja," ucap Endy menggerakan telapak tangan menolak diwawancarai sambil berlalu cepat dengan dikawal petugas kejaksaan.
Jaksa Penuntut Umum, Agung Dhedy menyampaikan, sidang kasus penipuan investasi jual beli tanaman singkong telah berakhir. Pengacara terdakwa masih akan membahas putusan tersebut apakah melakukan upaya banding atau tidak.
"Yang jelas putusan Hakim dengan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun sudah tepat dan hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa," terang Agung.
Sedangkan pengacara korban penipuan investasi jual beli singkong emas, Ardi Widyo Handoyo mengomentari putusan Majelis Hakim dengan meminta terdakwa untuk menerima hukuman yang diberikan.
"Sebaiknya pelaku menerima putusan itu, sehingga tidak ada upaya lanjutan lagi terkait putusan yang telah diberikan Majelis hakim," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Arifin muchtar, warga Kelurahan Sampangan mengaku telah ditipu oleh pelaku Endy supriyatna dalam bisnis investasi jual beli singkong emas pada awal tahun 2015 lalu. Akibatnya Arifin Muchtar mengalami kerugian total Rp 1,4 milyar.

Akan tetapi dalam perjalanan waktu kasus tersebut, pelaku berusaha dengan berbagai cara untuk bisa bebas dari jeratan hukum, seperti melakukan gugatan pra peradilan pada 2015 dengan menggugat proses penangkapan oleh Polres Pekalongan Kota. Namun gugatan tersebut akhirnya gugur di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Dinilai Lamban Tangani Kasus Hibah KONI, Aliansi Rakyat Pekalongan Geruduk Kejari

March 15, 2016 Add Comment
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI Kota Pekalongan sebesar 1,8 milyar. Hal tersebut dipertanyakan oleh Aliansi LSM Rakyat Pekalongan saat mendatangi Kejari Pekalongan, Senin (14/3/16).

Aliansi LSM menilai,  kasus tersebut berkesan jalan ditempat sejak ditangani enam bulan lalu. Kendati demikian pihak Kejari menolak dikatakan lamban. Kejari berdalih, mereka masih harus menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Sedangkan kedatangan Aliansi LSM ke Kejari sendiri diterima oleh Kasi Pidsus, Romie dan Kasi Intel Budi Santoso.
"Kedatangan kami ke sini untuk menanyakan kelanjutan kasus dugaan penyimpangan dana hibah koni. Sejak disidik dan dilakukan pemeriksaan sejak enam bulan lalu belum juga muncul tersangka. Padahal barang bukti sudah disita," Kata Ahmad Yusuf, Koordinator aksi.
Usai beraudensi dengan pihak Kejari, Aliansi LSM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekalongan selain mempertanyakan progres perkembangan hasil penanganan dari Kejari, juga untuk memberikan dukungan pada pihak Kejari Pekalongan untuk menuntaskan kasus tersebut.

Ketua LSM KMKB, Zakaria menambahkan pernyataan Yusuf bahwa Kejari harus menangani kasus tersebut dengan serius dan harus tuntas.
"Kasus KONI sudah menjadi konsumsi publik, jadilah penegak hukum seperti KPK," pinta Zakaria dengan tegas.
Di tempat yang sama, Kasi Pidsus, Romie menyatakan, penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah koni sudah mencapai tahap akhir. Setelah beberapa proses dilalui, pihaknya tinggal menunggu hasil audir dari BPKP.
"Tinggal tunggu audit, karena itu dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian negara," jelas Romie.
Setelah hasil audit sudah berhasil didapat, kita akan lakukan analisa dengan teliti baru diambil kesimpulan tahap berikutnya.
"Barang bukti sudah disita dan sudah ada 18 sampai 20 orang saksi kita periksa," ucapnya.
Barang bukti sebuah mobil sebenarnya inventaris Koni, lanjutnya, hanya saja mobil tersebut malah diatasnamakan pribadi.
"Jadi, kita pastikan kasus tersebut jalan terus," tuntasnya.
Seperti diketahui, Aliansi LSM yang mendatangai Kejari untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Koni terdiri dari beberapa LSM seperti, LSM Bina Pelangi, LSM Kompak dan LSM KMKB. Ketiganya tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekalongan.

Gugatan Pra Peradilan Dinyatakan Gugur, Tim Kuasa Hukum Tersangka Endy Priyatna Hormati Putusan Pengadilan

March 15, 2016 Add Comment
Gugatan Pra Peradilan Dinyatakan Gugur, Tim Kuasa Hukum Tersangka Endy Priyatna Hormati Putusan Pengadilan
Sidang gugatan pra peradilan dengan tergugat Polrest Pekalongan Kota digelar di PN Pekalongan menghadirkan Kasatreskrim AKP Supadi sebagai pihak tergugat dan pihak pemohon diwakili oleh kuasa hukum, Mohammad Nur Aris serta sidang dipimpin oleh  hakim tunggal, Erwin Zaely
Kota Pekalongan
Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tim advokasi dari Endy Priyatna dinyatakan gugur oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim tunggal Erwin Zaely SH dalam sidang gugatan pra peradilan kasus perkara penipuan investasi 'Singkong Mas' di PN Pekalongan, Senin (14/3/15) kemarin.   

Dalam persidangan, Hakim menyatakan pra peradilan tidak bisa dilanjutkan lagi. Disampaikan bahwa pra peradilan tentang sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan disertai penggeledahan yang dilakukan oleh Polres Pekalongan Kota terhadap tersangka Endy Priyatna dinyatakan gugur demi hukum dikarenakan PN Pekalongan telah menyidang kan perkara tersebut pada 7 Maret 2016.
"Pra peradilan ini harus dinyatakan gugur. Sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon," Kata Erwin saat membacakan keputusan.
Baca juga Hari Ini Tim Advokasi Endy Supriyatna Lakukan Gugatan Pra Peradilan Lawan Polres Pekalongan Kota 

Jalanya persidangan sendiri menghadirkan Kasatreskrim AKP Supadi dan anggota Polres Pekalongan lainya, sedangkan dari pihak penggugat hadir Muhammad Nur Aris selaku kuasa hukum dari Endy Priyatna.

Terkait hasil fakta persidangan yang menyatakan gugur pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Endy priyatna, Muhammad Nur Aris menyatakan menghormati putusan tersebut.
Baca Juga Digugat Pra Peradilan Oleh Tim Advokasi Endy Supriyatna, Ini Kata Kapolres Pekalongan Kota
"Kita masih belum tahu apakah nantinya masih ada upaya hukum lain, kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan klien dan keluarga nya," terang Nur Aris.

Digugat Pra Peradilan Oleh Tim Advokasi Endy Supriyatna, Ini Kata Kapolres Pekalongan Kota

March 14, 2016 1 Comment
Digugat Pra Peradilan Oleh Tim Advokasi Endy Supriyatna, Ini Kata Kapolres Pekalongan Kota
gambar ilustrasi
Kota Pekalongan
Menanggapi gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan oleh Tim Advokasi Endy Supriyatna terduga pelaku penipuan investasi 'Singkong Emas' kepada Institusi nya menurut Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfi Sulistiawan menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja. Bahkan pihaknya mempersilahkan dan tidak mempersoalkan.
Baca Juga Hari Ini Tim Advokasi Endy Supriyatna Lakukan Gugatan Pra Peradilan Lawan Polres Pekalongan Kota
"Itu kan hak tersangka. Sebagai mekanisme kontrol, sah-sah saja," ungkap Kapolres, Minggu (13/3/16).
Luthfi menyatakan, tidak ada sesuatu yang istimewa dalam gugatan pra peradilan yang akan dibacakan Senin.
"Dengan melihat bukti-bukti dan fakta lapangan. Hakim tentu akan menelaah dan menilai apakah gugatan itu akan dikabulkan atau tidak," terusnya.
Dengan adanya upaya pihak Tim Advokasi melakukan gugatan pra peradilan pihaknya dengan tegas dan siap akan menghadapinya di Pengadilan nanti.
"Kita telah lakukan prosedur. Jadi tidak ada persoalan. Dan untuk kesiapan, termasuk untuk semua kasus yang kita sidik. Artinya, seluruh rangkaian proses penyidikan sudah sesuai," tegas Kapolres.
Kasus dugaan penipuan investasi 'Singkong Emas' sendiri bermula dari ditangkapnya Endy Supriyatna, warga Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota pertengahan Febuari lalu atas dasar laporan dari korban Arifin Muchtar (60 th) warga Jalan Belimbing, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang mengaku menderita kerugian sebesar 1,4 milyar akibat ulah pelaku.

Dijelaskan oleh Kapolres, kasus berawal tahun 2015 tersangaka dugaan penipuan Endy Supriyatna menawarkan investasi jual beli singkong emas kepada korban.

Karena tertarik, korban melakukan perjanjian jual beli singkong emas dihadapan notaris di Kota Pekalongan.
"Korban rupanya tertarik karena dijanjikan akan mendapat keuntungan 85 juta per hektar setiap kali panen," terang Kapolres.
Sedangkan untuk lahan sendiri, lanjutnya, berada di Desa Sindang, Kecamatan Sajira, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, seluas 14 hektar.

Hari Ini Tim Advokasi Endy Supriyatna Lakukan Gugatan Pra Peradilan Lawan Polres Pekalongan Kota

March 14, 2016 Add Comment
Hari Ini Tim Advokasi Endy Supriyatna Lakukan Pra Peradilan Lawan Polres Pekalongan Kota
gambar ilustrasi
Kota Pekalongan
Endy Priyatna (57 th) yang diduga sebagai pelaku penipuan dengan modus kerja sama investasi jual beli tanaman 'Singkong Emas' melayangkan gugatan pra peradilan kepada Polres Pekalongan Kota. Adapun Endy Priyatna sendiri sudah ditangkap pada pertengahan Febuari lalu dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pra peradilan diajukan oleh Tim Advokasi Endy Priyatna karena pihak penggugat menilai proses penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang tidak prosedural tanpa diawali dengan pemanggilan sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Dalam surat edaran yang dilayangkan Tim Advokasi, Muhammad Nur aris SH ke Redaksi pekalongan-news.com, Minggu (13/3/16) disebutkan berkas gugatan pra peradilan klienya sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19 Febuari 2016 dengan nomor Perkara : 01/Pid.PRA/2016/PN.PKL.
"Hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Polri," terang Nur Aris dalam emailnya.
Dalam email yang diterima redaksi, disebutkan, pra peradilan adalah sebagai alat kontrol untuk melakukan pengujian terhadap pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik Polres Pekalongan Kota dalam melakukan upaya paksa terhadap Endy Priyatna.
"Upaya paksa yang dilakukan Polres Pekalongan Kota tidak dapat dibenarkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan disertai penggeledahan tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan dalam KUHAP dan PERKAP," jelasnya.
Nur Aris menambahkan, rencananya Permohonan Pra Peradilan Melawan Polres Pekalongan Kota akan dibacakan dalam sidang di PN Pekalongan, Senin (14/3/16).