Keterangan gambar : Menkumham Yasonna H.Laoly dalam sidang Ke 54 WIPO Swiss
Pekalongannews , Jenewa - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-64 Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss. Dalam pidato resmi, Yasonna menyatakan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pengembangan kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun global.
"Indonesia berkomitmen sepenuhnya untuk mengembangkan potensi individu berbakat, menghormati pencipta dan inovator, serta menyediakan pengetahuan demi kepentingan masyarakat," ujar Yasonna dalam Sidang Umum WIPO pada Kamis (6/7/2023).
Yasonna menjelaskan bahwa Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, termasuk melalui keanggotaan dalam Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan standar merek nasional sesuai dengan standar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional dalam bidang Kekayaan Intelektual akan memberikan banyak manfaat.
"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk suatu lingkungan yang merangsang kreativitas, merangkul keanekaragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Yasonna.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan WIPO mengenai Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional.
"Indonesia dan WIPO akan bekerja sama untuk mendirikan pusat pelatihan kekayaan intelektual nasional guna meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang ini," jelasnya.
Selain itu, dalam kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN tahun 2023, Indonesia telah menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkarya dan berinovasi.
Di tingkat nasional, Indonesia telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memiliki peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya yang kaya di Indonesia, sambil melindungi pengetahuan tradisional.
Sidang Umum WIPO ke-64 ini berlangsung pada tanggal 6-14 Juli 2023 dan dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan salah satu dari 88 negara yang menyampaikan Pernyataan Nasional dalam sidang tersebut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memimpin delegasi Republik Indonesia yang juga terdiri dari Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Hubungan Luar Negeri.
Post a Comment