Kasus Penyerobotan Tanah Kakek Sunyoto: Kasatreskrim Siap Buka Kembali

<p><span style="font-family: verdana;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/kasus-penyerobotan-tanah-kakek-sunyoto.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kasus Penyerobotan Tanah Kakek Sunyoto: Kasatreskrim Siap Buka Kembali" border="0" data-original-height="337" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpAXYnay6dNkTnDNWjYw1R9LV089e-C1xbapHHDtAif2fEVto7KGOiJRpcYR9qJlniPYQrcHkS6uo839JKIv6ljRlnjZcTHGITtHNNf1CuXJe877Pl8ndoNqRc_dfyL2DH-mDShjGoUTE-o3Cg1ms-wpBSFWCdXR1ONeVPvykoyEaf6ruiU_xuHOYbwQ0/s16000-rw/kasatreskrim.jpg" title="Kasus Penyerobotan Tanah Kakek Sunyoto: Kasatreskrim Siap Buka Kembali" /></a></span></div><p></p><span style="font-family: arial; font-size: xx-small;"><div style="text-align: center;">Keterangan Gambar:Kasatreskrim Polres Batang AKP Imam Muhtadi. Foto: Muslihun kontributor Batang.</div></span><p><b style="font-family: verdana;">PekalonganNews , Batang</b><span style="font-family: verdana;"> - Kasus tentang penyerobotan tanah oleh Kakek Sunyoto yang dihentikan pihak Polres Batang, akhirnya Kasatreskrim AKP Imam Muhtadi angkat bicara. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Ia menyatakan siap membuka lagi kasus itu dengan data terbaru. Pasalnya, bahwa ada hal yang kurang pada awal pelaporan yang di laporkan oleh Kakek Sunyoto (71). </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Awal pelaporan belum ada lokasi patok batas yang jelas di tanah yang berkonflik. Dan Peletakkan patok batas tanah milik Kakek Sunyoto baru pada 12 September 2023. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Pelaporan awal lokasinya yang benar kita belum tahu. Muncul pengaduan di kami, kemudian yang kami tindaklanjuti di Agustus 2023, melakukan klarifikasi saksi-saksi," ungkapnya saat di temui di ruang kerjanya, Senin 27 November 2023. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Setelah pihaknya mengajukan permohonan ukur ulang ke BPN untuk mengetahui lokasi pastinya dimana. Kemudian muncul berita acara pengembalian batas pada 12 September 2023.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Imam menyebut bahwa sudah ada batas yang jelas sesuai sertifikat yaitu sesuai milik Kakek Sunyoto. Kemudian penyidik memberitahu lokasi.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Kemudian oleh pak Sunyoto dilakukan pemberian batas dengan cara dikasih galengan atau pamatanag, Artinya ketika perkara ini dilaporkan kan kita belum tahu batasnya," jelasnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Saat itu pihaknya belum tahu atau belum bisa menentukan pasal 385 KUHP. Isinya  tentang perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Kasatreskrim menyebut ketika sudah ada batas, tapi ditanami pihak lain, baru pasal itu bisa diterapkan. Imam menyebut meski sudah SP3, tapi kasus itu bisa dibuka kembali.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Bisa dibuka kembali ketika ini muncul lagi (perampasa lahan oleh orang lain). Tidak perlu (lapor lagi)," pungkasnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Sebelumnya, seorang kakek asal Desa Cempereng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Sunyoto (80) berjuang mencari keadilan dalam kasus konflik tanah yang dialaminya. Sebagian sawah miliknya dikuasai oleh pihak lain berulang kali.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Kakek Sunyoto bercerita dirinya punya lahan sawah warisan ayahnya seluas  4.629 meter persegi. Lokasinya di blok Sikere, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Batang.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Pada waktu itu, ayahnya menitipkan lahan itu pada temannya untuk digarap. Saat temannya meninggal, anak temannya yang bernama Susilowati justru menggugatnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Untungnya tanah sudah saya urus untuk disertifikatkan dari letter C. Dulu si S juga mengajukan sertifikat tapi ditolak Lurah, karena yang benar milik saya," kata Sunyoto saat ditemui, Sabtu (25/11/2023).</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Ia pun digugat Susilowati hingga berulangkali berhadapan di pengadilan. Seluruh tingkatan persidangan mulai dari Pengadilan Negeri, PTUN, hingga Kasasi dimenangkannya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Belum rampung, seorang bernama Suyudin menguasai tanah milik Sunyoto seluas 1.253 meter persegi yang ditanami padi. Pihaknya sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak, mulai dari Polres, Lurah Kasepuhan, BPN dan sebagainnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Bahkan dari BPN sudah menetapkan pengembalian batas terhadap sertifikat hak milik atas tanah nomor 04577 atas nama Sunyoto dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Saya juga sudah melaporkan Suyudin ke Polres Batang, tapi barusan dapat surat bahwa (perkara) dihentikan (SP3)," katanya.</span></p><div><br /></div>

hukum Kasus Penyerobotan Tanah Kakek Sunyoto: Kasatreskrim Siap Buka Kembali

Keterangan Gambar:Kasatreskrim Polres Batang AKP Imam Muhtadi. Foto: Muslihun kontributor Batang. PekalonganNews , Batang - Kasus tentang p...

Selengkapnya »

Sunyoto Bersuara , Kasus Penyerobotan Tanah Harus Diproses Dengan Adil dan Transparan

<div><span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/sunyoto-bersuara-kasus-penyerobotan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sunyoto Bersuara , Kasus Penyerobotan Tanah Harus Diproses dengan Adil dan Transparan" border="0" data-original-height="359" data-original-width="722" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJNZF2k5jCujGr5e2bMfvWbLjG-Uy0waDa6Nm4ieTOBaMdVvCl2GWGYc6r4sxWI1bXgHvuwRnUjmFwv1UsnG0y96mm9ks7RL0ylbcOVCwaeHcG4DILv1t9hyphenhyphenxu1QBJFdafF8EymUzXux-nPRLydSZNQQV0NO344J2GVg4ZDZhGHkIlrfdbW9rd54J6meM/s16000-rw/kasus.jpg" title="Sunyoto Bersuara , Kasus Penyerobotan Tanah Harus Diproses dengan Adil dan Transparan" /></a></div></span><span style="font-size: xx-small;"><div style="text-align: center;">Keterangan Gambar : Sunyoto didampingi kerabatnya menumjukan sertifikat hak tanah miliknya. Foto: Itung kontributor Batang.</div></span></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang</b> - Sengketa tanah yang telah menjadi polemik selama bertahun-tahun antara Sunyoto dan pihak lain kembali mencuat ke permukaan setelah terjadi peristiwa kontroversial pada akhir pekan lalu.<br /><br />Permasalahan tanah yang memicu ketegangan antara Sunyoto dan pihak lain semakin memanas setelah upaya pengembalian batas dilakukan pada tanggal 12 September 2023. </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Tanah yang menjadi pusat konflik ini berupa sawah seluas 4.629 meter persegi, terletak di blok Sikere, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Batang. Sementara itu, sebagian tanah seluas 1.253 meter persegi, yang ditanami padi, dikuasai oleh Suyudin.<br /><br />Sejak tahun 2018, tanah warisan dari orangtuanya yang dimiliki oleh Sunyoto telah menjadi sorotan dalam persengketaan hukum dengan Susilowati. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Sunyoto, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor: 22/pdt./2021/pn.btg, tanggal 16 Maret 2022. Sunyoto juga berhasil memenangkan banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 169/pdt/2022/pt.smg, tanggal 10 Juni 2022, dan Putusan Kasasi Nomor: 4152 k/pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor: 33/g/2021/PTUN.SMG.<br /><br />Namun, kejadian baru muncul setelah sebagian tanah itu diambil oleh Suyudin, yang kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Sunyoto menghadapi kesulitan untuk mempertahankan kepemilikan tanahnya.<br /><br />"Dalam wawancara eksklusif pada Sabtu, 25 November 2023, Sunyoto menyatakan, 'Ini bukanlah hal yang mudah bagi saya. Saya telah berusaha keras untuk mempertahankan tanah yang menjadi mata pencaharian keluarga saya,'"ungkpnya.<br /><br />Pengembalian batas atas sertifikat hak milik tanah nomor 04577 atas nama Sunyoto dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023. Namun, setelah proses tersebut selesai, Suyudin mengizinkan orang lain menggarap tanah tersebut tanpa izin dari Sunyoto.<br /><br />Kepala Kelurahan Kesepuhan malah menyatakan bahwa tanah Sunyoto tidak benar dan sertifikatnya batal, yang menjadi dasar tindakan Suyudin. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak saya sebagai pemilik sah tanah ini,"tegas Sunyoto merasa kecewa.</span></div><div><br /></div><div><span style="font-family: verdana;">Sunyoto kemudian memasang Media Peringatan Tanah (MMT) sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang diambil oleh Suyudin, dengan harapan agar pihak berwenang turun tangan dalam menangani kasus ini.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Namun, setelah penyelidikan, Polres Batang menyatakan bahwa tidak ada dugaan penyerobotan tanah, sehingga kasus tersebut dihentikan.<br /><br />Sunyoto berharap pihak kepolisian dan instansi terkait dapat membantu menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Kami percaya bahwa pihak kepolisian dan instansi terkait akan membantu menyelesaikan sengketa ini dengan adil dan transparan," tegas Sunyoto. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Ya, tuntutan saya, penyerobotan harus diproses sesuai dasar hukumnya, proses hukumnya, dan kelanjutannya," Pungkasnya.<br /></span><br /></div>

hukum Sunyoto Bersuara , Kasus Penyerobotan Tanah Harus Diproses Dengan Adil dan Transparan

Keterangan Gambar : Sunyoto didampingi kerabatnya menumjukan sertifikat hak tanah miliknya. Foto: Itung kontributor Batang. Pekalongannews, ...

Selengkapnya »

Tidak Menyetorkan Pajak PPN, Direktur PT WWWP Terancam Denda Dan Pidana 6 Tahun Penjara

<p></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/tidak-menyetorkan-pajak-ppn-direktur-pt.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tidak menyetorkan Pajak PPN, Direktur PT WWWP Terancam Denda Dan Pidana 6 Tahun Penjara" border="0" data-original-height="356" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk6pU6lObg4JfifhByxV6KgoI2OABVfesl1lS5dXtiQ79fm_x5LnH7GoUJTGZf4xMwmxJzwpQanYBdZKsPdHCNTm9lkyvLbY94oY896aB6o-iE7izlN5R0A2WT8Zhjnb9rb9efiEAc4SoqhnyQpkFAvRb1Aun7q7Nn3jEGQ1R2XCXyIclsBJ1zx-k2a9E/s16000-rw/kejaksaan-batang.jpg" title="Tidak menyetorkan Pajak PPN, Direktur PT WWWP Terancam Denda Dan Pidana 6 Tahun Penjara" /></a></span></div><p></p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;"><div style="text-align: center;">Keterangan Gambar :Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Max Darmawan bersama Kepala Kejari Batang, Epi Paulin Numberi saat konfrensi pers di Kejari Batang, Kamis 23 November 2023. Foto: Itung.</div></span><p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family: verdana;">Pekalongannews, Batang</b><span style="font-family: verdana;"> - Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial JP serta barang bukti tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang pada Kamis, 23 November 2023.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">[1]</span>21) oleh jaksa peneliti sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor B<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">[1]</span>2355/M.3.5/Ft.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Dalam kasus tersebut JP merupakan direktur utama PT WWWP yang bergerak di bidang usaha proyek pengurukan lahan di Kabupaten Kendal.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Berdasarkan hasil penyidikan, JP melalui PT WWWP tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut dari lawan transaksinya ke kas negara dalam kurun waktu masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Perbuatan JP diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp959.642.310.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Hal itu di ungkapkan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Max Darmawan saat konfrensi pers di Kejari Batang, Kamis 23 November 2023.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Ia juga menyatakan selama proses pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak mempunyai hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 ayat (3) UU KUP.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Namun hak tersebut tidak digunakan oleh kedua tersangka, sehingga penyidik melanjutkan kasusnya ke proses penyidikan. </span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Penyidikan pidana pajak adalah bagian dari tindakan penegakan hukum pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan asas ultimum remedium. Sebelum penyidikan, telah dilakukan serangkaian upaya pembinaan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">“Saat dilakukan penyidikan, tersangka sebenarnya juga masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai pasal 44B UU KUP dengan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU KUP ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. </span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Proses penegakan hukum pajak sebenarnya lebih mengutamakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dibandingkan dengan pemidanaan seseorang,” ungkap Max.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Lebih lanjut, Max menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, tim penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Berdasarkan alat bukti tersebut, perkara tersangka JP dan SAP dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Max juga mengatakan keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Dengan adanya penyerahan kasus ini, Max berharap adanya efek jera bagi wajib pajak lain sehingga tidak ada lagi pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">“Kanwil DJP Jawa Tengah I senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Semoga sinergi yang baik ini terus terjalin dan dapat ditingkatkan,” pungkas Max.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Kepala Kejari Batang, Epi Paulin Numberi mengatkan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena masih dalam perkara yang lain dan ditahan di perakara lain.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Ia menyebut bahwa tersangka JP melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">"Tersangka terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar,"tukasnya.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Diperkara yang serupa dengan tersangka berbeda, tim penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Ditreskrimsus Polda Jateng juga telah menyerahkan tersangka berinisial SAP beserta barang bukti tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Grobogan pada hari Selasa (21/11/2023),</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">SAP adalah seorang pengusaha asal Grobogan yang memilki usaha Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">Berdasarkan hasil penyidikan, SAP melalui CV AJ tidak melaporkan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan serta tidak melaporkan pungutan dan setoran PPN pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;">PerbuatanSAP diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp831.597.410, tersangka SAP disangka melakukan tindak pidana perpajakan karena melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf cUU KUP, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. </span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: verdana;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p></p>

batang hukum Tidak Menyetorkan Pajak PPN, Direktur PT WWWP Terancam Denda Dan Pidana 6 Tahun Penjara

Keterangan Gambar :Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Max Darmawan bersama Kepala Kejari Batang, Epi Paulin Numberi saat konfrensi pers di Keja...

Selengkapnya »

Pengadilan Tinggi Semarang Kuatkan Vonis pada Terdakwa Pemalsuan Merek Gajah Duduk

<div><b style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/08/pengadilan-tinggi-semarang-kuatkan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengadilan Tinggi Semarang Kuatkan Vonis pada Terdakwa Pemalsuan Merek Gajah Duduk" border="0" data-original-height="360" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzim2CNPIR_dKeIOojmn1_JknIRdLUGx-745q3UcPPp-FafCdcnFkP-hQNkbv9LQV6NU9qRa32Z3otZGb-3ln6nZmrRwHnxP9XXHF1cPywH1UKdZml1DgGM3usZD0DzgD7vkk8YEmtXjw0GVZrs_6ufUT3ZMrFhg_gq8yJz0CihcEAal0_AoZgUBAsCKY/s16000-rw/Pengadilan%20Tinggi%20Semarang%20Kuatkan%20Vonis%20pada%20Terdakwa%20Pemalsuan%20Merek%20Gajah%20Duduk.jpg" title="Pengadilan Tinggi Semarang Kuatkan Vonis pada Terdakwa Pemalsuan Merek Gajah Duduk" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div>Pekalongannews, PEKALONGAN</b><span style="font-family: verdana;"> - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan terkait kasus pemalsuan merek sarung Gajah Duduk.</span></div><span style="font-family: verdana;"><br />Terdakwa kasus pemalsuan sarung merek Gajah Duduk, Mohammad Khanif (Direktur PT. Pisma Abadi Jaya) tetap divonis hukuman pidana 1 tahun enam bulan kurungan penjara kepada ,<br /> <br /><br />Hal itu tertuang dalam amar putusan No. 438/Pid.Sus/2023/PT SMG dalam sidang yang digelar PT Semarang, Selasa 15 Agustus 2023.<br /><br />Amar putusan banding itu bisa dilihat dalam Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pekalongan. <br /><br />Majelis Hakim Banding PT Semarang diketuai oleh H Mulyani SH MH, dan dianggotai Santun Simamora SH MH dan Marchellius Muhartono SH.<br /><br />Humas PN Pekalongan, Muhammad Dede Idham SH menyebut Majelis Hakim Banding memutuskan menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh terdakwa dan penuntut umum pada Kejari Kota Pekalongan.<br /><br />"Dan, menguatkan putusan PN Pekalongan, No. 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl, tanggal 7 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut," terang Muhammad Dede Idham SH, ketika dikonfirmasi, Kamis 24 Agustus 2023. <br /><br />Isi amar putusan lainnya adalah terkait waktu terdakwa Mohammad Khanif berada di dalam tahanan.<br /><br />Masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. <br /><br />Sebelumnya, Direktur PT. Pisma Abadi Jaya (PAJ), Mohammad Khanif, terdakwa kasus pemalsuan sarung merek Gajah Duduk, divonis 1 tahun enam bulan kurungan penjara oleh PN Pekalongan.<br /><br />Putusan PN Pekalongan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Jumat 7 Juli 2023 lalu.<br /><br />Majelis Hakim menilai, terdakwa Mohammad Khanif dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Dakwaan Primer Pasal 100 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.<br /><br />"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Khanif, selama 1 tahun 6 bulan kurungan penjara, dan denda sebesar Rp 1 miliar. Dan, apabila denda tidak dibayarkan diganti pidana kurungan penjara selama tiga bulan," terang Ketua Majelis Hakim Dr Salman Alfarasi, saat membacakan amar putusan.<br /><br />Waktu itu kuasa hukum terdakwa Mohammad Khanif, Suryono Pane SH menyatakan mengajukan banding. Sementara, JPU Kejari Pekalongan, Maziyah SH menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Kuasa Hukum dari PT. Gajah Duduk Dadang Risdianto SH MH menyebut putusan banding sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan PN Pekalongan.<br /><br />Baginya, putusan itu memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang mencari keadilan.<br /><br />"karena PT. Gajah Duduk sebagai pemilik sah sarung merek Gajah Duduk harus dilindungi hak eksklusifnya dari pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi namun dengan cara merugikan pemilik sah sarung merek Gajah Duduk yaitu PT. Gajah Duduk dan terlebih dengan melawan hukum," ucap pengacara dari kantor hukum DE LAW FIRM, Kab.Sidoarjo - Jawa Timur.<br /><br />Dadang Risdianto mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat baik pihak yang memproduksi, mendistribusikan, dan juga memperdagangkan sarung merek Gajah Duduk yang bukan diproduksi oleh PT. Gajah Duduk.<br /><br />"Agar segera menghentikan seluruh kegiatannya karena hal tersebut selain merugikan pihak PT. Gajah Duduk juga melawan hukum yang tentunya terdapat konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata dan pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila terdapat pihak-pihak yang masih nekat memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan sarung merek Gajah Duduk yang tidak diproduksi oleh PT. Gajah Duduk," pungkasnya.</span><br />

hukum kota pekalongan Pengadilan Tinggi Semarang Kuatkan Vonis pada Terdakwa Pemalsuan Merek Gajah Duduk

Pekalongannews, PEKALONGAN - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan ter...

Selengkapnya »

Irjen Kemenkumham RI Bagikan Tips untuk Sukses Jadi Atlet Angkat Berat di Lapas Batang

<span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/irjen-kemenkumham-ri-bagikan-tips-untuk.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Irjen Kemenkumham RI Bagikan Tips untuk Sukses Jadi Atlet Angkat Berat" border="0" data-original-height="360" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfSlrTjJKyPbQTzW1g5QfjCFnbwoUxo_o0nxV6tkjX6ZdiP1XfiyJ86JJp-JknT65TH-Jbtf2xv37M8hZzFqBz022tY8LtHZM38GAbj43S8n2Az_YhJH_BIliC3mwNM9lntl1eXnAFte4wFvni63gONcUU8q8GpUdIRBYfxJB-iqvafNrhslmjR7ObALw/s16000-rw/Irjen%20Kemenkumham%20RI%20Bagikan%20Tips%20untuk%20Sukses%20Jadi%20Atlet%20Angkat%20Berat.jpg" title="Irjen Kemenkumham RI Bagikan Tips untuk Sukses Jadi Atlet Angkat Berat" /></a></div><br /><b>Pekalongannews</b> - Batang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya kaderisasi bibit atlet angkat berat yang telah berhasil dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Batang.<br /><br />Pengkaderan yang dilakukan terhadap para calon atlet ini dinilai sangat positif, hal ini tidak terlepas dari peran serta aktif Kepala Lapas dalam terus memotivasi mereka.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para calon atlet angkat berat di Lapas Kelas IIB Batang, Kabupaten Batang, Irjen Kemenkumham RI, Razilu, memberikan beberapa tips agar para calon atlet dapat berhasil mewujudkan impiannya.<br /><br />"Mereka harus memiliki mimpi atau cita-cita untuk menjadi atlet yang hebat, melaksanakan latihan secara konsisten, dan senantiasa berdoa," ujarnya, Selasa (25/7/2023).<br /><br />Dengan menerapkan tiga hal tersebut sebagai modal utama, diharapkan para calon atlet ini akan mampu mengharumkan nama keluarga, daerah, bahkan hingga mencuatkan namanya di kancah nasional.<br /><br />"Tidak menutup kemungkinan bahwa dari Kabupaten Batang ini akan muncul atlet-atlet berprestasi yang dapat berkompetisi di tingkat internasional," tambahnya.<br /><br />Selain memberikan apresiasi atas kaderisasi bibit atlet, Irjen Razilu juga menyampaikan tentang program unggulan Kemenkumham yang diberi nama "Gerbang Transisi" dengan tujuan mengembangkan kesadaran, inspirasi, dan motivasi.<br /><br />Program ini akan diimplementasikan di berbagai Lapas, termasuk Lapas Batang, dengan penandatanganan sepuluh pesan khusus dari Irjen Kemenkumham, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi para petugas Lapas maupun masyarakat.<br /><br />"Terkait program 'Gerbang Transisi', kami juga berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke berbagai Lapas, seperti bengkel kerja, dapur, poliklinik, hingga berbincang langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)," tandasnya.<br /><br />"Hal ini bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai manusia seutuhnya, sehingga saat kembali ke masyarakat, mereka telah siap untuk berkontribusi positif," jelas Irjen Razilu, seraya menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kedua bagi para WBP untuk meraih kesuksesan di luar tembok penjara.<br /><br />Diharapkan, dengan adanya dukungan dan apresiasi dari Kemenkumham serta upaya nyata dalam pengembangan bakat dan potensi atlet angkat berat di Lapas Batang, Indonesia akan semakin mengukir prestasi gemilang di kancah olahraga dunia.</span>

batang hukum Irjen Kemenkumham RI Bagikan Tips untuk Sukses Jadi Atlet Angkat Berat di Lapas Batang

Pekalongannews - Batang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi atas up...

Selengkapnya »

Kunjungan DPD RI ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng: Menyerap Aspirasi Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/kunjungan-dpd-ri-ke-kantor-wilayah.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kunjungan DPD RI ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng" border="0" data-original-height="360" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXFhmxtcHHND9aF-N9UuyIg3tOx3VW0gvEZCZ-MaAKbfZf4s3MHlSGAZON4xdhAtQwPjxrQ-1g_xGOHB5NcS9eHCpLdxIC4tVGr_gmBh83RmrZzORz5NG-RL2Zm30ZwsXYo5wjYGPR6UoVdGBfOajF7gSEY5OrYkmuwU_UakRwbSDQ_46cYTHn0MS5Y40/s16000-rw/Kunjungan%20DPD%20RI%20ke%20Kantor%20Wilayah%20Kemenkumham%20Jateng.jpg" title="Kunjungan DPD RI ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><br /><b>Pekalongannews</b>, Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menerima kunjungan dari rombongan anggota DPD RI Komite I pada Senin (24/07/2023). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Arjuna dan bertujuan utama untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta meningkatkan kerja sama antara kedua instansi. <br /><br />Rombongan dari DPD RI Komite I yang terdiri dari Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Abdul Kholik, dan Kepala Kantor DPD RI Jawa Tengah, Fahri, beserta jajaran, diterima dengan hangat oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Hantor Situmorang, beserta para Kepala Divisi, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Teknologi Informasi, Budi Yuliarno, Kepala Bagian Program Humas, Toni Sugiarto, dan para jajaran lainnya.<br /><br />Kunjungan ini tidak sekadar menjadi pertemuan formal, tetapi juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Plt. Kepala Kantor Wilayah, Hantor Situmorang, menyambut baik niat baik dari DPD RI Komite I. Sebagai awal pembicaraan, Hantor memaparkan gambaran umum tentang tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.<br /><br />"Hingga saat ini, terdapat 71 Unit Pelaksana Teknis di Jawa Tengah, dengan total 46 Unit Pelaksana Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan), namun kondisi overkapasitas di Jawa Tengah mencapai 66,16%," ungkap Hantor.<br /><br />"Meskipun menghadapi kendala overkapasitas, pelayanan pada unit pemasyarakatan kami masih berjalan dengan baik. Salah satu upaya kami untuk menangani masalah ini adalah melalui asimilasi rumah yang diberlakukan saat masa pandemi beberapa waktu lalu, dan saat ini kami terus berupaya untuk memberikan pembinaan kemandirian secara maksimal," tambahnya.<br /><br />Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI Komite I memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang meskipun dihadapkan pada kendala, tetap dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.<br /><br />"Setelah berdiskusi mengenai tata kelola dan pembinaan di lapas dan rutan, sejauh ini pengelolaannya di Jawa Tengah sangat baik, meskipun menghadapi overkapasitas, namun tetap berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa lapas sudah berhasil membina dengan menghasilkan produk unggulan yang dapat dipasarkan hingga diekspor," ungkap Abdul Kholik.<br /><br />Tidak hanya itu, Anggota DPD RI Komite I juga berencana untuk menyampaikan dan berkoordinasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kepada pihak-pihak terkait, seperti permasalahan kurangnya sumber daya manusia, terutama tenaga medis, serta penggunaan lahan di Pulau Nusa Kambangan oleh warga Kampung Kali.</span><p class="MsoNoSpacing"><o:p></o:p></p>

Daerah hukum Kunjungan DPD RI ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng: Menyerap Aspirasi Masyarakat

Pekalongannews , Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menerima kunjungan dari rombongan anggota DPD...

Selengkapnya »

Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63: Kejari Batang Umumkan Selamatkan Uang Negara Rp 193 juta

<span style="font-family: Roboto Condensed;"><div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/perayaan-hari-bhakti-adhyaksa-ke-63.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kejari Batang Umumkan Selamatkan Uang Negara Rp 193 juta" border="0" data-original-height="360" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEqi1570zanaf0uxYRU9gGkWdnZ2DQV3UTFSu2aYcSvpJxNlGCdl7IPBXVxDt2LVgK12EiD7DvG2_dnJpm6LYDGuwhWn3MEN5JtMUionQOXtMgU9YOQl2OwwWXNQW_m6vgZ_MKR065WR5PP3ePKLg_9JA-rzFsmlMs0eVc9FIFz2IkYHxR7cVAvCDHeZI/s16000-rw/Kejari%20Batang%20Umumkan%20%20Selamatkan%20Uang%20Negara%20Rp%20193%20juta.jpg" title="Kejari Batang Umumkan Selamatkan Uang Negara Rp 193 juta" /></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Gambar : Kejari Batang Mukharom bersama jajarannya. Foto: Itung kontributor Batang.</span></div><b><div><span style="font-family: Roboto Condensed;"><b><br /></b></span></div>Pekalongannews</b>, Batang  - Puncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 menjadi momen yang unik bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang, Mukharom, karena ia berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp193,4 juta. Pada perayaan tersebut, Mukharom menyampaikan keberhasilannya dalam mengamankan dana hasil pengembalian korupsi yang melibatkan Kepala Desa Pretek.<br /><br />"Alhamdulillah di semester pertama ini, Kejaksaan Negeri Batang berhasil menyelamatkan uang dari pengembalian uang hasil korupsi Kepala Desa Pretek," ujar Mukharom, usai peringatan Hari Adhyaksa ke-63, Sabtu (22/Juli/2023).</span><div><span style="font-family: Roboto Condensed;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Roboto Condensed;">Ia juga menambahkan bahwa apabila terdakwa dalam kasus korupsi mengembalikan uang negara, hal ini akan berpengaruh pada tuntutan hukum yang diberikan. Dengan mengembalikan dana tersebut, terdakwa tidak akan dikenakan pasal subsidier atau tambahan hukuman.<br /><br />"Pengembalian denda juga berpengaruh pada besaran tuntutan hukum. Sebaliknya, jika tidak ada pengembalian, maka terdakwa akan menghadapi tuntutan tambahan hukuman," jelasnya.<br /><br />Mukharom juga menyebutkan beberapa data terkait penanganan perkara di Kejari Batang pada semester 1 tahun 2023. Totalnya, ada 163 perkara pra penuntutan, 141 perkara penuntutan, 2 perkara Restorative Justice, dan 124 perkara eksekusi yang ditangani oleh seksi tindak pidana umum Kejari Batang.<br /><br />Sementara itu, terdapat pula data penanganan perkara pidana khusus yang meliputi dua perkara di tahap penyelidikan, satu perkara penyidikan, tiga perkara tahap penuntutan, dan tiga perkara eksekusi.<br /><br />Selain itu, juga dilakukan pemusnahan barang bukti pidana umum, seperti 10,82 gram sabu, 16 paket sabu, 713,85 gram, dan 6.084 butir kasus penyalahgunaan obat.<br /><br />Adapun kegiatan penjualan langsung yang dilakukan melibatkan 27 paket handphone, 16 batang kayu jati balok, 32 batang kayu jati gelondongan, dan satu jerigen 30 liter solar subsidi. Total nilai kegiatan penjualan ini mencapai Rp37,9 juta.<br /><br />Tak hanya itu, lelang barang rampasan juga dilakukan dengan beberapa barang yang dilelang, seperti Honda Supra Fit, Honda Supra X 125, satu unit ekskavator Komatsu PC50UU-2, satu truk trailer, dan satu truk Isuzu. Total nilai lelang mencapai Rp543 juta.<br /><br />Mukharom juga merujuk pada pencapaian di bidang intelijen, yang meliputi satu kegiatan surat perintah operasi intelijen yustisial, satu pengamanan, lima penyuluhan hukum program binmatkum, dan kegiatan "jaksa menyapa" di radio RRI.<br /><br />"Untuk perdata dan tata usaha negara, terdapat 28 bantuan hukum non litigasi, sembilan pendampingan hukum, 20 pelayanan hukum, dan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp389 juta," ucap </span><span style="font-family: "Roboto Condensed";">Mukharom</span><span style="font-family: "Roboto Condensed";">.</span></div><div><span style="font-family: Roboto Condensed;"><br />Kajari Mukharom memang telah mencatatkan berbagai pencapaian yang signifikan dalam mengawal hukum dan menegakkan keadilan. </span><span style="font-family: "Roboto Condensed";">Semoga langkah-langkahnya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.</span></div>

Daerah hukum Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63: Kejari Batang Umumkan Selamatkan Uang Negara Rp 193 juta

Keterangan Gambar : Kejari Batang Mukharom bersama jajarannya. Foto: Itung kontributor Batang. Pekalongannews , Batang  - Puncak peringatan ...

Selengkapnya »

Kejari Batang Gelar Lomba Cerdas Cermat Hukum Untuk Pelajar Kabupaten Batang

<div><span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/kejari-batang-gelar-lomba-cerdas-cermat.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kejari Batang Gelar Lomba Cerdas Cermat Hukum Untuk Pelajar Kabupaten Batang" border="0" data-original-height="360" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpij2JjG5Lr4433KQ-w9xH-K0FIE2X1e9pvuKOqOIH1GI736aSAmJiDeN-YOp-fHpFzTetqgM-_scVwpUu1n-vHf3be24U2Zx5buQoWaBKAq9w9k5au9X8E2p6o5vJCsLOgWvBfOlq2jjWUtFLuBDlb7OOgk7EEvTpaggTA97VUaeN2cZWwWL8FSe0WzE/s16000-rw/Kejari%20Batang%20Gelar%20Lomba%20Cerdas%20Cermat%20Hukum%20Untuk%20Pelajar%20Kabupaten%20Batang.jpg" title="Kejari Batang Gelar Lomba Cerdas Cermat Hukum Untuk Pelajar Kabupaten Batang" /></a></div></span><b style="font-family: verdana;"><div><b style="font-family: verdana;"><br /></b></div>Pekalongannews</b><span style="font-family: verdana;">, Batang - </span><span style="font-family: verdana;">Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (HBA) yang ke-63, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Hukum untuk para pelajar di Kabupaten Batang, Lomba ini berlangsung di Aula Kejari Batang, Jumat (21/7/2023).</span></div><span style="font-family: verdana;"><br />SMAN 1 Bawang berhasil meraih posisi juara pertama, diikuti oleh SMAN 1 Batang sebagai juara kedua, SMKN 1 Warungasem sebagai juara ketiga, dan SMKN 1 Kandeman sebagai juara keempat. <br /><br />Kepala Kejari Batang, Mukharom, menyatakan bahwa awalnya para peserta masih canggung dalam menjawab pertanyaan dari panelis, namun mereka menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam babak kedua lomba <br /><br />"Awalnya mereka malu - malu menjawab, tapi setelah menjelang setengah babak mulai berani berbicara. Ini yang kita harapakan seperti itu,"ungkap Mukharom. <br /><br />LCC Hukum ini diawali dengan kedatangan 30 mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Semarang ke Kejari Batang. Dari 30 mahasiswa tersebut, hanya satu orang yang merupakan penduduk asli Batang, <br /><br />hal ini mencerminkan minat positif terhadap bidang hukum dari masyarakat Batang. “Saya berharap agar para pelajar Batang dapat mengenal hukum dengan baik, membaca tentangnya, memahaminya, serta tertarik untuk mengejar studi hukum lebih lanjut. Ia juga mendorong lebih banyak pelajar untuk mendaftar di fakultas hukum dan menjadi ahli hukum serta jaksa di Kejaksaan,” ujarnya. <br /><br />LCC Hukum ini menekankan pentingnya undang-undang perlindungan anak dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar tentang regulasi tersebut serta lembaga yang melindungi hak-hak mereka. <br /><br />Salah satu peserta, Cindi Astuti, pelajar dari SMAN 1 Bawang, mengapresiasi acara LCC hukum meskipun persiapannya minim. <br /><br />“Awalnya, pertanyaan-pertanyaan mudah dapat dijawab dengan baik, namun di babak selanjutnya ia mengalami kesulitan. Namun, melalui kompetisi ini, dapat mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep hukum yang mendorongnya untuk mempertimbangkan untuk mempelajari lebih banyak tentang subjek tersebut di masa depan,” jelasnya.</span><div style="background: #F7F7F8; border: solid #D9D9E3 1.0pt; mso-border-alt: solid #D9D9E3 .25pt; mso-element: para-border-div; padding: 0in 0in 0in 0in;"> </div>

batang hukum Kejari Batang Gelar Lomba Cerdas Cermat Hukum Untuk Pelajar Kabupaten Batang

Pekalongannews , Batang -  Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (HBA) yang ke-63, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menyelenggarakan...

Selengkapnya »

Tindak Pidana Korupsi di Proyek Pelabuhan Laut Batang: Kejari Batang Menetapkan Dua Tersangka

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/tindak-pidana-korupsi-di-proyek.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="630" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJe6WZYNzgft__NxAPRu_0NSZq6KpbF68Dr6B8xGSq7i3Z-r2Xq5TamAcnya4tgIdhy7dwF71LEQOiDDQiEGzG49U5h-HP68r3dHcHhVuX4AvLCkMsXnBJW90TYjRsRQ7kgBN1teW6sAm0AerfmXMTVcUUA-pHpF9DrtA6HprwfM2Wbfmze_a5nsx5aBw/s16000-rw/tahanan.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews</b>, Batang - Kejaksaan Negeri Batang akhirnya berhasil menetapkan dua tersangka dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek Pelabuhan Laut Batang setelah tiga tahun melakukan penyidikan,Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Mukharom, mengumumkan bahwa tersangka pertama adalah HO, seorang perempuan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan tersangka kedua adalah MS, yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.<br /><br />Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Ta. 2015 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang. <br /><br />"Kedua tersangka tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12.552.427.788,94, " ungkap Mukharom saat konferensi pers Rabu (12/7/2023) malam.<br /><br />Mukharom menjelaskan bahwa jaksa penyidik telah melakukan penyelidikan sejak 18 Oktober 2019. Setelah melalui proses yang rumit, akhirnya penyidik berhasil mengumpulkan bukti dan barang bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana.<br /><br />Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan hasil gelar perkara pada tanggal 12 Juli 2023, kedua tersangka tersebut resmi ditetapkan. Tersangka HO dan MS diduga melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2015.<br /><br />"Permasalahan ini bermula pada tahun 2015 ketika Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang mengadakan lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Ta. 2015," jelasnya. <br /><br />Dana yang digunakan berasal dari Dana APBN Ta. 2015 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.314.548.000. Pada saat itu, PT. Pharma Kasih Sentosa menjadi pemenang lelang dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 25.589.716.000.<br /><br />Namun, fakta menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Pharma Kasih Sentosa, melainkan oleh tersangka MS. Lokasi proyek ini berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang. <br /><br />"Tersangka HO diduga terlibat dalam penggunaan modus operandi dengan meminjam perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan administrasi lelang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proyek, tidak semua item pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, dan hal ini diketahui dan disadari oleh HO," ucapnya.<br /><br />Akibatnya, terdapat selisih antara progres pekerjaan di lapangan dengan pembayaran yang telah dilakukan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12.552.427.788,94. Besar kerugian ini berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.<br /><br />Tersangka HO dan MS diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman pidana yang diberikan adalah penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000.<br /><br />Selain itu, mereka juga diduga melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman pidana yang diberikan adalah penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000.<br /><br />"Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II B Batang." ucapnya<br /><br />Kajari Batang menyatakan penyidik akan melakukan pendalaman penyidikan perkara tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan diperoleh alat bukti baru.<br /><br />"Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain selain Tersangka HO dan Tersangka MS yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait peristiwa tersebut," jelasnya. (Arya)</span>

batang hukum Tindak Pidana Korupsi di Proyek Pelabuhan Laut Batang: Kejari Batang Menetapkan Dua Tersangka

Pekalongannews , Batang - Kejaksaan Negeri Batang akhirnya berhasil menetapkan dua tersangka dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek...

Selengkapnya »

Yasonna Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Kemajuan Kekayaan Intelektual di Sidang WIPO SWiss

<div style="text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/07/yasonna-sampaikan-dukungan-indonesia.html"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrVOhs1l0HAdbr7tu6zD6Vw3yHZuxihlRr0qpI4RAsRF8I2nxdqhV-WGMjZyTan1n0gx_51Fra5fmG-QdfaQCJd-QaMr-RKIx9Vr0bwTv5lFZVK1xOxvTYUa-LJNiAedVsj4UQy7ImLNqA32I2jjSLLYbOTl04SIlslNiLGpAtKXTrH0nV6WFM-ni1Mg/s16000-rw/menkumham.jpg" /></a></div><div><span style="font-family: verdana; font-size: small;">Keterangan gambar : Menkumham Yasonna H.Laoly dalam sidang Ke 54 WIPO Swiss</span></div><div><span style="font-family: verdana; font-size: x-small;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: verdana;">Pekalongannews  </span></b><span style="font-family: verdana; text-align: center;">, Jenewa - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-64 Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss. Dalam pidato resmi, Yasonna menyatakan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pengembangan kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun global.</span></div><span style="font-family: verdana;"><br />"Indonesia berkomitmen sepenuhnya untuk mengembangkan potensi individu berbakat, menghormati pencipta dan inovator, serta menyediakan pengetahuan demi kepentingan masyarakat," ujar Yasonna dalam Sidang Umum WIPO pada Kamis (6/7/2023).<br /><br />Yasonna menjelaskan bahwa Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, termasuk melalui keanggotaan dalam Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan standar merek nasional sesuai dengan standar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional dalam bidang Kekayaan Intelektual akan memberikan banyak manfaat.<br /><br />"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk suatu lingkungan yang merangsang kreativitas, merangkul keanekaragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Yasonna.<br /><br />Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan WIPO mengenai Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional.<br /><br />"Indonesia dan WIPO akan bekerja sama untuk mendirikan pusat pelatihan kekayaan intelektual nasional guna meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang ini," jelasnya.<br /><br />Selain itu, dalam kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN tahun 2023, Indonesia telah menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkarya dan berinovasi.<br /><br />Di tingkat nasional, Indonesia telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memiliki peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya yang kaya di Indonesia, sambil melindungi pengetahuan tradisional.<br /><br />Sidang Umum WIPO ke-64 ini berlangsung pada tanggal 6-14 Juli 2023 dan dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan salah satu dari 88 negara yang menyampaikan Pernyataan Nasional dalam sidang tersebut.<br /><br />Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memimpin delegasi Republik Indonesia yang juga terdiri dari Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Hubungan Luar Negeri.</span><br />

hukum Internasional Yasonna Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Kemajuan Kekayaan Intelektual di Sidang WIPO SWiss

Keterangan gambar : Menkumham Yasonna H.Laoly dalam sidang Ke 54 WIPO Swiss Pekalongannews   , Jenewa - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,...

Selengkapnya »

Kasus Dugaan Mafia Tanah Di Blora, Kuasa Hukum Pelopor Minta Polda Jateng Tahan Tersangka

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/06/kasus-dugaan-mafia-tanah-di-blora-kuasa.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuKTk9v_0Lm3R-dZxgc9YRxyDxmstaWVA5orcLmreGsFuhyjI7Oaay75pO2aGc0qVh88Nwcs3VgPRtfcUHMNHjALmUKR2SZReQeTGvcUNto7qUsFbP40FIjmkryJaszjq4AmvKGFEGlCWi2oKzENkSNKI-CtatnX7hIBHDYiFM-Q9IlInyEig3UmKi/s16000-rw/mafia-tanah.jpeg" /></a></div><b style="font-family: verdana;">Pekalongannews</b><span style="font-family: verdana;">, Blora - Pelapor dugaan mafia tanah, Sri Budiyono, yang merupakan warga Blora, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk menahan para tersangka. Meskipun laporan telah dilakukan sejak Desember 2021, hingga saat penetapan tersangka, belum ada tindakan penahanan yang dilakukan.</span><p></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">"Kami berharap agar penyidik segera melakukan penahanan terhadap para tersangka. Kami khawatir bahwa mereka akan mengulangi perbuatannya dan melakukan tindakan kriminal lagi, seperti pembalikan nama sertifikat tanah atas nama klien kami," kata Zainul Arifin, kuasa hukum pelapor, Jumat (2/6/2023).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Zainul juga mengungkapkan bahwa saat ini tersangka AA, yang merupakan oknum anggota DPRD Blora, juga mengajukan gugatan. Isi gugatan tersebut adalah agar kliennya mengosongkan rumah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Terkait pernyataan Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa berkas kasus kliennya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)/Kejaksaan Tinggi Semarang, Zainul membenarkan informasi tersebut. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">"Benar, berkas telah dilimpahkan ke JPU. Kami baru saja menerima surat perintah penyidikan (SP2HP) dari mereka," ujarnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Gerakan Anti Mafia Tanah (Gamat) Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh anggota DPR RI, Suyanta. Gamat RI turut mengadvokasi masalah yang dihadapi oleh klien mereka.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah akhirnya memberikan tanggapan terkait kasus yang menimpa Sri Budiyono, warga Blora. Sri Budiyono telah melaporkan dugaan kasus mafia tanah yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Blora dan seorang notaris.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Pelapor, yang biasa dipanggil Budi, telah melaporkan kasusnya kepada Direskrimum Polda Jawa Tengah pada Desember 2021. Oknum anggota DPRD Blora dengan inisial AA dan notaris dengan inisial E telah ditetapkan sebagai tersangka.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">"Berkas perkara telah berada di Kejaksaan Tinggi Semarang. Kami masih menunggu proses lebih lanjut dari JPU," kata AKBP Budi Priyanto, Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Jawa Tengah, saat dikonfirmasi pada Rabu (31/5/2023).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Wadirkrimum AKBP Budi menyatakan bahwa proses pemberkasan kasus tersebut sudah mencapai tahap P19. Pihak kepolisian telah melengkapi berkas tersebut dan menyerahkannya kembali kepada JPU.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Sri Budiyono merasa kecewa karena kasusnya terkesan mangkrak selama hampir dua tahun. Terlebih lagi, ia telah melaporkan kasus ini sejak Desember 2021.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Oleh karena itu, Sri Budiyono juga mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Selaku warga Blora, ia mendatangi gedung DPR RI untuk mengadu langsung kepada anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Riyanta.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Budi meminta bantuan kepada para tersangka untuk mencari pinjaman dana. Kebutuhan kliennya saat itu adalah sebesar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milik tanah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Lahan dan bangunan yang meliputi luas 1.310 meter persegi tersebut terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Saat itu, pegawai PPAT Elizabeth Estiningsih menjadi saksi, dan ada perjanjian pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: verdana;">Namun, setelah tiga bulan berlalu, sertifikat tanah tersebut malah telah dibalik nama oleh pihak tersangka. Diperkirakan, harga tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya mencapai sekitar Rp 900 juta. Lokasi tersebut berdekatan dengan perumahan Blingi Bahagia, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.</span><o:p></o:p></p>

Daerah hukum Kasus Dugaan Mafia Tanah Di Blora, Kuasa Hukum Pelopor Minta Polda Jateng Tahan Tersangka

Pekalongannews , Blora - Pelapor dugaan mafia tanah, Sri Budiyono, yang merupakan warga Blora, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah...

Selengkapnya »

Kekecewaan Pemilik Lahan di Pekalongan, Tidak Ada Kepastian Ganti Rugi Dalam Proyek Nasional

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/05/kekecewaan-pemilik-lahan-di-pekalongan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvfD3uJQnWAexFJHVDIW3VFhdEPj-SOAaStG4RP2Fr8Gv-4ip3cOgVA2xHu0CN6HwK1cT_gFgG2i30ca1-vILgfEcTsA61AnGjel584Nz9d8pHScc65fUasibAIgWj9YjmCeRJKKkQspreGpgUUM2YBiX-NlzEKee8HrsY7sAGxVY8c_rKUng2xeEG/s16000-rw/ganti-rugi.jpg" /></a></div><p></p><p><b><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: verdana;">Keterangan Gambar : </span><span style="font-family: verdana;">Kuasa hukum Haji Subchan, Zainudin dan Didik Pramono kembali memasang spanduk dan menutup akses proyek di lahan milik Haji Subchan di Pantai Slamatan Kota Pekalongan</span></span></b></p><p><span style="font-family: verdana;">Pekalongannews, Kota Pekalongan - <span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">Tak kunjung memberi kepastian membayaran ganti rugi lahan terdampak proyek nasional pengendalian banjir dan rob sungai Loji Banger di Pantai Slamaran Kota Pekalongan, Jawa Tengah. </span></span></p><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Kuasa hukum Haji Subchan, Zainudin dan Didik Pramono kembali memasang spanduk dan menutup akses proyek di lahan milik Haji Subchan, Selasa (16/5/2023).</span></span><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;"> Spanduk bertuliskan, barang siapa memaksa masuk pekarangan orang lain tanpa izin dapat dipidana 9 tahun penjara. Melanggar Pasal 167 KUHP. </span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Memaksa menghentikan aktivitas para pekerja pembanguan proyek senilai Rp 1,24 triliun. Puluhan truk pengangkut matrial pun tidak bisa masuk ke lokasi proyek dan harus putar balik. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Aksi penutupan hari ini, karena setelah dua pekan tidak ada kejelasan dari Pemerintah terkait dengan pembayaran ganti rugirugi. Maka hari ini kita lakukan penutupan akses yang terdampak proyek milik pemerintah," kata Kuasa hukum Haji Subchan, Zainudin. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Ia menyebutkan bahwa lahan milik kliennya yang terdampak proyek pengendalian banjir dan rob sungai Loji Banger di Pantai Slamaran paket 11 yang dikerjakan PT.Brantas Abipraya seluas 1,5 hektare. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Lahan klien kami yang terdampak proyek itu kurang lebih seluas 1 hektar setengah,"katanya. Zainudin mengatakan bahwa sudah dua kali melakukan negosiasi dengan pihak Kementrian PUPR melalui BBWS Pemali Juwana. Namun hinga saat ini tidak ada kejelasan sama sekali terkait ganti ruginya. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Dua kali negosiasi tapi deadlock, tidak ada titik temu. Hanya menjanjikan akan, akan terus tidak ada kejelasankejelasan dan deadline ya itu tidak ada,"ungkapnya. Kuasa hukum Haji Subchan, Zainudin menyatakan tetap akan melakukan aksi tersebut sebelum ada ganti rugi lahan milik kliennya. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Sebelum ada ganti rugi tanah milik klien kami tidak boleh dilakukan pekerjaan," tukasnya. Korban penyerobotan lahan proyek nasional pembangunan tanggul Pantai Slamaran Kota Pekalongan dengan modus hibah, bukan hanya Haji Subchan saja. Korbannya pun terus bertambah salah satunya seorang pengusaha batu bara bernama Haji Thalib. Ia mengaku menjadi korban dengan modus yang sama. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Saya tidak pernah merasa menghibahkan tanah untuk proyek tersebut tapi mendapatkan surat pernyataan berisi persetujuan hibah tanah," ungkapnya. Ia mengungkapkan tidak pernah dilibatkan maupun diundang pada saat rapat-rapat awal hingga proyek dikerjakan, begitu juga dengan pemilik tanah yang lain maupun ahli warisnya tidak pernah diberikan surat pemberitahuan. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Dirinya pun mengingatkan agar pemerintah tidak mencari kesempatan dalam kesempitan dengan berdalih daripada tanahnya terendam laut lebih baik dihibahkan untuk proyek pembangunan tanggul. "Saya sebenarnya sempat emosi ada oknum menggunakan bahasa seperti itu yang artinya tidak ada ganti rugi. Saya ingatkan, silahkan dbangun tapi pikirkan juga nasib pemilik tanah, kasihan yang kaplingnya kecil-kecil," ujarnya. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Kekesalahan dan kekecewaan pun diluapkan seorang pemilik lahan terdampak proyek tersebut bernama, Shohidin (47) warga Degayu Kecamatan Pekalongan Selatan. Ia mengatakan, semenjak proyek itu dilaksanakan di lahan miliknya tidak ada dijelaskan secara detail. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Kalau kenanya satu meter tidak diganti rugi dari pemerintah tidak apa - apa. Tapi kenyataannya ada beberapa meter kalau dikalikandikalikan. Sehingga kami selalu pemilik lahan keberatan kalau diberikan sscara cuma - cuma,"katanya. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">Pihaknya pun sudah meminta kejelasan kepada kantor BPWS Pemali Juwana yang ada di Slamaran Kota Pekalongan. Hanya di janjikan di ganti rugi tapi masih dalam proses. <br /></span></span></div><div><span style="color: #343541; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: verdana;">"Lha ketakutan saya itukan prosesnya sampai Desember, sedangkan proyek selesai sampai Desember. Ketika proyek selesai kita mau minta ganti rugi sama siapa,"tukasnya.</span></span></div>

hukum kota pekalongan Kekecewaan Pemilik Lahan di Pekalongan, Tidak Ada Kepastian Ganti Rugi Dalam Proyek Nasional

Keterangan Gambar :  Kuasa hukum Haji Subchan, Zainudin dan Didik Pramono kembali memasang spanduk dan menutup akses proyek di lahan milik H...

Selengkapnya »

Menangkan Gugatan Perdata, PT ATU Minta Agen Kapal PT SPA Bayar Tagihan Pelayanan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2022/12/menangkan-gugatan-perdata-pt-atu-minta.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo5n_BUQp4cRTgM8ST-EPmpug7mdIOKRQa2g0JZaxjs9xrFzulaUyXhAbTUTDNzpcZk_E6aBAf0n6jaO5_7eOEJcHx6hCN8f0ppAuyNaTd4-u_Fam6O69gHN4SfpD3IkxYk3-X1g3MgGf8QOx-7qCHkKr3wJ13GWgg4qlxNj1vfdBHr8Df0slcSbCj/s16000-rw/gugatan.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="font-family: verdana;">Pekalongannews, kOTA PEKALONGAN -</b><span style="font-family: verdana;"> Pengelola pelabuhan khusus PLTU Batang, PT Aquila Transindo Utama (PT ATU) memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan terkait layanan pandu tunda. </span></div></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">PT ATU menggugat agen kapal PT Sparta Putra Adhyaksa (PT SPA). </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Majelis hakim menyatakan tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian," kata kuasa hukum PT ATU, Oktorian Sitepu saat jumpa pers, Selasa 20 Desember 2022. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Ia mengapresiasi kinerja majelis hakim PN Pekalongan yang menurunya jeli dalam perkara itu. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Okto mengutip amar putusan yang menyebut eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Majelis hakim menghukum tergugat,  PT SPA untuk membayar tagihan Pelayanan Jasa Pandu dan Tunda yang diterbitkan Penggugat. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Total nilainya Rp119.630.600 dari 17 invoice yang diperkarakan. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Yang terpenting di sini, majelis hakim juga menyatakan sah dan berharga tagihan Pelayanan Jasa Pandu dan Tunda yang diterbitkan oleh Penggugat," kata Oktorian. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan atau mengizinkan kapal-kapal yang diageni memasuki Perairan Wajib Pandu Kelas III Batang di Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah tanpa Pelayanan Jasa Pandu dan Tunda dari Penggugat. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Lalu tidak mematuhi jadwal penetapan Pandu dan Tunda yang telah ditetapkan oleh Penggugat. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Terakhir, tidak mengajukan Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB)  minimal 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal dipandu dan ditunda. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Okto menyatakan siap meladeni jika tergugat mengajukan banding. Jika tidak, ia akan melakukan eksekusi pembayaran. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Terkait hal itu, Kuasa hukum PT SPA, Zainudin angkat bicara. Ia mengaku sudah mendapat salinan putusan itu. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Untuk saat ini, kami masih pikir-pikir dulu terhadap putusan itu," katanya.</span></div>

hukum kota pekalongan Menangkan Gugatan Perdata, PT ATU Minta Agen Kapal PT SPA Bayar Tagihan Pelayanan

Pekalongannews, kOTA PEKALONGAN - Pengelola pelabuhan khusus PLTU Batang, PT Aquila Transindo Utama (PT ATU) memenangkan gugatan perdata di...

Selengkapnya »

Tersandung Korupsi, Mantan Kades Siberuk Batang Terancam 1,5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2022/11/tersandung-korupsi-mantan-kades-siberuk.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9f1ucmWN2jfU4IuIsMdaGPtBRC3RKppRt0aZMj7hQfO22b5J8qWGJDWK37nZ2-4TIAEQUgAYyGhA83j9iInLXwTf4tE6q_3EeF0ux7OAXiwYfVmWrXcB2tRn1pNS229g4dvXeEyWUP7hXKF7zY50iZDOWUDva95pQUAibiCMXa-sNjJn-PXHOzycr/s16000-rw/kades-siberuk.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: verdana;">Pekalongannews, BATANG - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang menuntut mantan Kepala Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Sudarso pidana 1 tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 60 juta. <br /><br />Jaksa menganggap Sudarso terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi. <br /><br />Kasusnya adalah dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “SEJAHTERA”. <br /><br />Jaksa mengatakan tindakan terdakwa telah merugikan negara kurang lebih sebesar Rp. 152. 522. 000. <br /><br />Hal itu dijelaskan oleh Kasi Intelijen Kejari Batang Ridwan Gaos Natasukmana dalam siaran pers, Selasa 22 November 2022. <br /><br />“Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 152. 522. 000,-. Terdakwa menyalahgunakan wewenang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018,” ujar Ridwan. <br /><br />Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo; Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi; yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. <br /><br />Ridwan juga menambahkan, terdakwa dituntut mengembalikan uang pengganti kerugian selain hukuman pidana. <br /><br />“Selain hukuman pidana, terdakwa dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 152. 522. 000,-” imbuhnya. <br /><br />Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dengan agenda persidangan pembacaan pledoi oleh Penasehat Hukum terdakwa. <br /><br />Sidang digelar secara virtual di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Batang. <br /><br />Pelaksanaan sidang dilaksanakan secara virtual guna mencegah penyebaran virus COVID-19 (coronavirus disease 2029). <br /><br />Terdakwa berada di Rutan Kelas II Batang, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berada di Pengadilan Tipikor Semarang.</span>

batang hukum Tersandung Korupsi, Mantan Kades Siberuk Batang Terancam 1,5 Tahun Penjara

Pekalongannews, BATANG - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang menuntut mantan Kepala Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,...

Selengkapnya »

Lunasi Kredit Malah Diganjar BI Checking Kol 5, Mantan Debitur Tuntut BTN Tanggungjawab

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK-45VssEhzhYt0l2CPb3fjOPeXuVWh_H9Cib7fiBwPi2Bay3RpHA04mABau09qJwlePfTKH7f_rMlb1fekQzbVCChm7OiqPwbsfSrhg3DYQGaLvWq6PaIa3kho0fKNIK9s78HD7Fa7i7w/s1600/1648215177362206-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK-45VssEhzhYt0l2CPb3fjOPeXuVWh_H9Cib7fiBwPi2Bay3RpHA04mABau09qJwlePfTKH7f_rMlb1fekQzbVCChm7OiqPwbsfSrhg3DYQGaLvWq6PaIa3kho0fKNIK9s78HD7Fa7i7w/s1600-rw/1648215177362206-0.png" width="400" /> </a> </div><span style="font-family: verdana;">Kota Pekalongan -Sri Listyawati warga Kota Pekalongan menuntut Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan untuk memulihkan nama baiknya setelah BI Checking melabeli sebagai debitur yang memiliki riwayat kredit macet atau Kol 5.<br /><br />"Sebagai pengusaha saya merasa dirugikan dan malu. Saya menuntut pihak BTN untuk memulihkan nama baik sekaligus menghapus riwayat kredit buruk di BI Checking," kata Sri Sulistyawati didampingi suami dan dua kuasa hukumnya dalam kegiatan konferensi pers, Kamis (24/3/2022).<br /><br />Sri menilai BTN telah melakukan mal administrasi yang mengakibatkan kerugian materi dan imateri kepada debiturnya padahal pinjaman telah lunas dengan bukti sertifikat rumah yang diagunkan telah diterima.<br /><br />Ia pun mengungkapkan pernah mengambil kredit rumah di Bekasi melalui BTN Cabang Pekalongan dengan tenor 15 tahun terhitung mulai 19 Maret 2012 hingga berakhir 7 April 2027.<br /><br />Lantas pada tahun 2021 kredit ditutup atau dilunasi dengan bukti pihak BTN Cabang Pekalongan mengembalikan sertifikat rumah yang telah diagunkan.<br /><br />"Setelah lunas sertifikat kembali saya agunkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank negara yang lain dengan tenor satu tahun dan lunas " jelasnya.<br /><br />Sejauh itu, tutur Sri Liatyawati, tidak ada hal yang menghambat atau lancar-lacar saja dari proses pengajuan, pencairan hingga pelunasan.<br /><br />"Masalah baru muncul saat saya kembali mengajukan pinjaman ke bank besar swasta sebesar Rp 1,2 miliar di mana pihak bank tersebut menemukan BI Checking atas nama saya dengan status Kol 5," ungkap Sri Sukistyawati.<br /><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Tidak hanya itu, lanjut Sri Sulistyawati, pihak bank besar swasta juga mendapati adanya tunggakan sebesar Rp 442 juta di BTN yang belum terbayarkan padahal kredit rumah telah lunas.<br /><br />"Untuk menyelesaikan masalah tersebut saya dan suami datang ke BTN namun tidak ada titik temu hingga akhirnya kami layangkan dua kali somasi dengan harapan ada solusi," terang Sri Sistyawati.<br /><br />Kuasa hukum korban, Susilo Adji Pramono dari Kantor Pengacara Adji Pramono & Rekan, menyampaikan telah melayangkan dua kali somasi kepada BTN pada 23 Februari 2022 dan 9 Maret 2022. <br /><br />"Surat balasan dari BTN yang kami terima menyebutkan bahwa kesalahan ada di sistem dan tertulis juga BI Checking atas nama Ibu Sri Sulistyawati Kol 1 atau memiliki riwayat kredit baik," ungkap Susilo.<br /><br />Namun rupanya posisi Kol 1 yang ada di dalam surat balasan somasi dari BTN tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut dibuktikan hasil BI Checking masih Kol 5 tidak ada perubahan.<br /><br />Susilo menyatakan akan menempuh dua jalur hukum yakni pidana dan perdata. Sebab, pihaknya meyakini perbuatan BTN telah melanggar hukum pidana maupun perdata.<br /><br />Terpisah, Kepala Kantor Cabang BTN Pekalongan, Erik Budi Setiawan, menyampaikan telah menindaklanjuti aduan nasabah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BTN.<br /><br />"Kami telah membuat klarifikasi atas tindak lanjut penyelesaian permasalahan kredit atas nama Sri Listyawati melalui surat kepada kuasa hukumnya," ujar Erik.<br /><br />BTN terus berupaya untuk berkomunikasi dengan pemangku kewenangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan perbaikan kolektabilitas dari suadari Sri Listyawati.<br /><br />"BTN berkomitmen menyelesaikan aduan dari nasabah dan akan selalu mengupdate setiap perkembangan nya," katanya.<br /><br /></span></div>

hukum kota pekalongan Lunasi Kredit Malah Diganjar BI Checking Kol 5, Mantan Debitur Tuntut BTN Tanggungjawab

Kota Pekalongan -Sri Listyawati warga Kota Pekalongan menuntut Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan untuk memulihkan nam...

Selengkapnya »

Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Batang Di Sambut Antusias Masyarakat Limpung

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2020/08/penyuluhan-hukum-kejaksaan-negeri.html"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="570" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVcrQJHKaTo5tqUkbThvDFtmQIL-qrtaWomJ90xlJXSFFwOfDvUFKqQ0dsWodGTXyOihPUZmp1EfJvTw4VCSgqkvwVxsptLeAS1UrG7i07wcNBSSAajQttSTMSzXGrqV6vKD8EWfE_bFM/s1600-rw/6.jpeg" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2020/08/penyuluhan-hukum-kejaksaan-negeri.html">Masyarakat Limpung sangat  antusias penyuluhan hukum keliling Kejaksaan negeri Batang</a></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Batang - Masyarakat sambut antusias penyuluhan hukum keliling Kejaksaan negeri Batang .Dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat selalu di sampaikan oleh aparat penegak hukum salah satunya kejaksaan. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Bertempat di halaman kecamatan Limpung Kepala kejaksaan negeri Batang Silvia Destiy Rosalina di dampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Faizal Kharim Kasi Pidum Sefitrios dan kasi Intel Ridwan melaksanakan ngobrol bareng kades dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyuluhan hukum keliling, Jumat (7/8/2020). </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hadir dalam kesempatan tersebut hadir Camat Limpung Windu Suriadji Kapolsek Limpung di wakili Kasium Polsek Limpung Polres Batang Polda Jateng Aiptu Ernawan ,seluruh kades kecamatan Limpung dan beberapa masyarakat yang kebetulan berada di kantor Camat . </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Menanggapi pertanyaan dengan beberapa kades tentang status tanah hibah dan waris Kejari Silvi berpesan agar bedakan hibah dan waris . </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">"akta hibah harus ada,hukum Islam juga di pedomani di masyarakat dalam pembuatannya,"jelasnya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Berkaitan pinjam meminjam berkaitan perdata ,ketika ada tipu daya ,Bohong ,tertarik meminjamkan itu baru ada unsur pidana ,dalam kesempatan tersebut masyarakat juga di ingatkan agar jeli dalam melakukan jual beli. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">"Apabila melakukan jual beli dengan pihak yang di beri kuasa , di lihat kuasanya dan harus sama sama menyadari ketika perjanjian utang harus ada saksi saksinya,"tambahnya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Menanggapi pertanyaan Kepala desa Plumbon Agus Arjito memohon pencerahan juga Tentang status tanah tidak bertuan Kajari menyampaikan </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">"Apabila ada tanah tidak bertuan apa bisa di mohon,namun ikuti prosedur yang ada,Bisa di mohon ikuti dengan ketentuan yang ada ,status dan manfaat tanah harus jelas,Semua di musyawarahkan dengan baik,jangan sampai salah proses, "katanya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Kasi Pidum Sefitrios menyampaikan kegiatan seperti ini di lakukan rutin berkeliling dua Minggu sekali setiap kecamatan sebagai upaya mecerahkan hukum bagi masyarakat. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">"Kenali hukum dan jauhkan hukuman ,melayani masyarakat sepenuh hati,dalam acara ini masyarakat juga di layani penitipan bayar denda tilang ,yang tidak kalah pentingnya pelayanan hukum.online juga kami lakukan,"paparnya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Antusiasme warga mengikuti konsultasi dan tanya jawab langsung sangat di apresiasi kades Wonokerso . </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">"Terima kasih Bu Kajari bersama jajarannya ,pemahaman dan pencerahannya hukum sangat penting terutama berkaitan dengan tugas keseharian ,jangan sampai kami salah langkah dan kena jeratan hokum,"pungkas muhamidin. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <br />

batang hukum Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Batang Di Sambut Antusias Masyarakat Limpung

Masyarakat Limpung sangat  antusias penyuluhan hukum keliling Kejaksaan negeri Batang Batang - Masyarakat sambut antusias penyuluha...

Selengkapnya »

Enam Ka. UPT Pemasyarakatan Eks Karesidenan Pekalongan Melaksanakan Sertijab

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2020/01/enam-ka-upt-pemasyarakatan-eks.html" target="_blank"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh166j86kLP3BTqNQ860lB4Tx_e6mQ7c1vOH-oh4rZUheQo12pEUjD-gT33XsBgyWzSMdkM6F_mSUGMpYNMYlRO9CPVvqHfT94imRYt1hOVJk9FBfAV27ZYLfm6zKuulbVbWkZjKe6Zi90/s400-rw/8.jpg" width="400" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2020/01/enam-ka-upt-pemasyarakatan-eks.html" target="_blank">Enam Ka. UPT Pemasyarakatan Eks Karesidenan Pekalongan Melaksanakan Sertijab</a></span></td></tr> </tbody></table> <b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Batang</b><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> - Sebanyak 6 (enam) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (PAS) Eks Karesidenan Pekalongan laksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di aula serba guna Rumah Tahanan Negara (Rutan Batang), Sabtu (18/1/2020).</span><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ke enam UPT PAS tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Brebes, Lapas Slawi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pemalang, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekalongan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Pekalongan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batang.</span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Pada kesempatan yang sama juga diserahterimakan jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) masing-masing UPT. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Sertijab dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Marasidin Siregar. Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Batang Suyono, Kapolres Batang AKBP Abdul Waras, Komandan Kodim Batang Letkol Kav. Henry Rudi Judianto Napitupulu, Ketua PN Batang Guntur Eka Sekti, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya serta instansi terkait dilingkungan Kabupaten Batang. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Wakil Bupati Batang, Suyono memberikan apresiasi kepada capaian Rutan Batang. Menurut Suyono Rutan Batang berhasil merubah image penjara dengan menghadirkan Pondok Pesantren (Ponpes) di dalam Rutan. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">“Rutan Batang berhasil merubah image penjara dengan hadirnya Ponpes di Rutan” kata Suyono. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Sementara Kadivpas Jawa tengah Marasidin Siregar juga memuji Rutan Batang yang berhasil mewujudkan bebas peredaran Narkoba di dlam Rutan. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">“Prestasi Rutan Batang yang menonjol adalah bebas peredaran narkoba dengan di dapatkannya sertifikat dari BNNK Batang,” katanya. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Lebih lanjut Marasidin juga mendorong Kepala UPT PAS yang baru untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“Tugas berat Ka.UPT yang baru harus bisa membawa UPT yang dipimpinnya meraih WBK. Khusus untuk Lapas Brebes yang sudah meraih WBK agar ditingkatkan menjadi WBBM” tambahnya. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Untuk Rutan Batang, jabatan diserahterimakan dari Yusup Gunawan kepada Rindra Wardhana. Yusup Gunawan melaksanakan tugas baru sebagai Kepala Rutan Dumay Riau menggantikan Rindra Wardhana yang juga menggantikan Yusup Gunawan.<o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

batang hukum Enam Ka. UPT Pemasyarakatan Eks Karesidenan Pekalongan Melaksanakan Sertijab

Enam Ka. UPT Pemasyarakatan Eks Karesidenan Pekalongan Melaksanakan Sertijab Batang - Sebanyak 6 (enam) Kepala Unit Pelaksana Teknis (U...

Selengkapnya »

Bupati Batang, Menjadi Saksi Penandatangan Pakta Integritasi di Pengadilan Negeri Batang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/06/bupati-batang-menjadi-saksi.html" target="_blank"><img alt="Pekalongan News" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYJbsjz1fHgPArxBTT8IS9UYWwNtMLX2fnkGQXbi9aU2TUH5AAY8eELjOc0_5-f_Em5VRJkvlxGWL9I2INqh8IZYAlcqfD3_BIxQ7cXL_V3Duc1v3NRcMEjJUNlybIfbE2nTazxYP2K08/s1600-rw/pakta-integritas.jpg" title="Bupati Batang, Menjadi Saksi Penandatangan Pakta Integritasi di Pengadilan Negeri Batang " /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/06/bupati-batang-menjadi-saksi.html" target="_blank">Bupati Batang, Menjadi  Saksi Penandatangan Pakta Integritasi di Pengadilan Negeri Batang </a></b></span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Kabupaten Batang </b> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pengadilan Negeri Batang Sebagai lembaga pelayanan masyarakat di tuntut untuk dapat menunjukan kemampuannya mewujudkan instansi yang profesional, efektif, efisien transparan dan akuntabel.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hal tersebut disampaikan Wihaji saat menjadi  saksi penandatangan pakta integritas untuk para hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Batang (Senin, 19/6).</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Turut hadir sebagai saksi Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, Kapolres Batang AKBP Juli Agung Pramono, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Batang.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>"Pakta integritas menjadi komitmen bersama baik FORKOPIMDA,  maupun lembaga ataupun institusi lainya untuk mewujudkan instansi yang profesioanal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, “Kata Wihaji.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Reformasi birokrasi menjadi langkah yang diambil Pengadilan Negeri Batang dalam rangka melakukan penataan sistem untuk mencapai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, bersiih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>" Pakta Integritas dalam rangka pencanangan menuju zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini menjadi baik, manakala kita komitmen bersama karena yang akan melihat, merasakan  dampak baik birokrasi bersih dan melayani," jelas Wihaji.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Ketua Pengadilan Negeri Batang Indirawati, S.H., M.H., mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>"Dalam Peraturan tersebut menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik," katanya.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Untuk pencapaian sasaran tersebut, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintahan.</span></div>

batang hukum Bupati Batang, Menjadi Saksi Penandatangan Pakta Integritasi di Pengadilan Negeri Batang

Bupati Batang, Menjadi  Saksi Penandatangan Pakta Integritasi di Pengadilan Negeri Batang  Kabupaten Batang   Pengadilan Negeri Batan...

Selengkapnya »

Diduga Ikut Berperan, Kejari Kota Pekalongan Incar Istri Toga Maruli Sibarani

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/04/diduga-ikut-berperan-kejari-kota.html" target="_blank"><img alt="Pekalongan News" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVqO2tHF9L99mL2TDh8O5Q7kKb1QwT-koojXKqbUmCgDmxJwX7QGBQMli9D-qq3Ifrg0xBmhl9FhhtpzabyvkHJ-O4M7kXE3F-4giK-9KcWfeySzi2jMaXfsZm0VAkf7n_hTUyaeOg684/s1600-rw/eksekusi+toga+maruli+sibarani+2.jpg" title="Diduga Ikut Berperan, Kejari Kota Pekalongan Incar Istri Toga Maruli Sibarani" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/04/diduga-ikut-berperan-kejari-kota.html" target="_blank">Miecen dipeluk suaminya, Toga Maruli Sibarani yang menghindari jepretan kamera wartawan dengan menutupi seluruh wajahnya dengan jaket hitam di dalam mobil yang membawanya menuju Rutan Pekalongan</a></td></tr> </tbody></table> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Kota Pekalongan</b></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sebelum menetapkan Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani sebagai tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan telah memeriksa 13 orang saksi.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Dari 13 orang saksi yang kami periksa, 8 orang merupakan pegawai Rupbasan dan Kanwil Kemenkumham Propinsi Jawa Tengah," ungkap Kasi Intel Kejari Kota Pekalongan, Suherman, Kamis (20/4/17).</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Suherman mengatakan, selanjutnya setelah dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahan dari Kajari Kota Pekalongan, Mahatma Sentanu, pihaknya langsung menitipkan Toga Maruli Sibarani ke Rutan Pekalongan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Baca Juga :</b></span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: large;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/04/ditahan-kejaksaan-kepala-rupbasan-kelas.html" target="_blank">Ditahan Kejaksaan Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sabarani Histeris</a></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tadi siang, Kata Suherman, berita acara penyerahan tersangka sudah ia serahkan kepada pihak Rutan Pekalongan dan akhirnya tersangka berhasil dimasukan sel tahanan.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Sebelum 20 hari kedepan atau masa tahanan barakhir, kita juga akan selesaikan draft berkas perkara Toga Maruli Sibarani untuk dilimpahkan ke Pengadilan," ujar Suherman.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Terkait hasil pengembangan kasus dan peran Miecen istri Toga Maruli Sibarani, Suherman mengaku masih akan merampungkan satu kasus yang menjerat Kepala Rupbasan terlebih dahulu.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kendati demikian, sambung Suherman, peran Miecen tetap akan ia dalami apakah dia pantas ikut bertanggungjawab dan ditersangkakan, sebab tidak menutup kemungkinan dia terlibat.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Kita akan selesaikan satu persatu dulu, kalau ada pihak lainnya tentu akan kita samakan kedudukanya untuk penegakan hukum," Ucap Suherman.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Diberitakan sebelumnya, Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani histeris dan menolak ditahan oleh Kejari </span><span style="font-family: verdana, sans-serif;">Kota Pekalongan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Toga Maruli Sibarani akhirnya tetap bisa ditahan dan selanjutnya digiring menuju mobil yang membawanya ke Rutan Pekalongan stelah sebelumnya mampir ke Dokkes Polres Pekalongan Kota untuk pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan.</span></div> </div>

hukum Diduga Ikut Berperan, Kejari Kota Pekalongan Incar Istri Toga Maruli Sibarani

Miecen dipeluk suaminya, Toga Maruli Sibarani yang menghindari jepretan kamera wartawan dengan menutupi seluruh wajahnya dengan jaket ...

Selengkapnya »

Ditahan Kejaksaan Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sabarani Histeris

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/04/ditahan-kejaksaan-kepala-rupbasan-kelas.html" target="_blank"><img alt="Pekalongan News" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmiEOjnbRk5a_6qE7mLBo8yStWto8g615YKAc2-6ptrXeL4mpAR0ffjH2Vx2D9D_4ZjTp5jL39SgUjc34CIZJYG3ToVB5bd5EJj9M-Sm9RkxR3Lxnax518PerrnsZoiDC4HfdcJaq2YEQ/s1600-rw/eksekusi+toga+maruli+sibarani+1.jpg" title="Ditahan Kejaksaan Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sabarani Histeris" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="http://www.pekalongan-news.com/2017/04/ditahan-kejaksaan-kepala-rupbasan-kelas.html" target="_blank">Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani tampak menutupi wajahnya dengan jaket hitam saat digelandang petugas menuju Rutan Pekalongan</a></td></tr> </tbody></table> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Kota Pekalongan</b></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan, Kamis (20/4/17) akhirnya melakukan penahanan kepada Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, sans-serif;">Toga Maruli Sibarani ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Pekalongan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti dalam perkara jual beli jabatan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Proses penahanan tersangka Toba Maruli Sibarani yang didampingi oleh istrinya Miecen, berjalan cukup dramatis karena yang bersangkutan menangis histeris dan menolak untuk ditahan.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Dia mungkin shock, akhirnya menangis, malu dan tertekan serta sebelumnya merasa tidak akan ditahan malah akhirnya dilakukan penahanan," ungkap Kasi Intel Kejari, Suherman.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Suherman mengatakan, pihaknya menghormati kalau yang bersangkutan keberatan dilakukan penahanan, namun hal tersebut harus diungkapkan apa alasannya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, sans-serif;">Sesuai Standart Operational Prosedure (SOP), kata Suherman, tersangka dibawa untuk diperiksakan kesehatannya, dan Dokkes Polres Pekalongan Kota menyatakan yang bersangkutan sehat.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Selanjutnya kita buatkan berita acara penyerahan tersangka untuk dititipkan di Rutan Pekalongan," beber Suherman.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dasar penahanan tersangka sendiri menurut Suherman sudah tertuang dalam Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani Kejari Pekalongan, Mahatma Sentanu dengan nomor surat 206/o.3.12/T.1/04/tanggal 20 April 2017.</span></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>"Kemudian yang bersangkutan akhirnya dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan,"terang Suherman.</b></span></blockquote> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Rupbasan Pekalongan, Toga Maruli Sibarani dilaporkan oleh dua orang bawahnaya Eri Purwanti  dan Gunawan yang dijanjikan kenaikan pangkat serta jabatan dengan imbalan sejumlah uang.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun setelah ditunggu berkali-kali kesempatan promosi jabatan tidak muncul nama keduanya di dalam daftar, akhirnya Toga Maruli Sibarani resmi dilaporkan Kejari pada awal Maret lalu setelah beberapa kali upaya mediasi gagal dilakukan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Keduanya, EP dan Gun mengaku rugi puluhan juta rupiah dan tetap melanjutkan perkaranya dan berharap keadilan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.</span></div> </div>

hukum Ditahan Kejaksaan Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sabarani Histeris

Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekalongan, Toga Maruli Sibarani tampak menutupi wajahnya dengan jake...

Selengkapnya »