JDIH Bawaslu Kabupaten Batang: Inovasi Layanan Referensi Hukum Terdepan

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/12/jdih-bawaslu-kabupaten-batang-inovasi.html" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="JDIH Bawaslu Kabupaten Batang: Inovasi Layanan Referensi Hukum Terdepan" border="0" data-original-height="372" data-original-width="676" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB_SqhutX9Ds78J5EVOZkq8KDLXZ5WzNFGd78j-SAndhW2ZoBegjfS9M-6pGqTSqR2N3z1_SS2HX0VB1Wy6GisArEtA6tNA5uEKdCk2QZ55v-7hSA3WDQp50pCmAQrMtKCOe-6vlLCFEdD0-kMWNzGW24RS9PRLOnPsSVKeae856ZHQesQWIpAxRh4ibA/s16000-rw/jdih-bawaslu.jpg" title="JDIH Bawaslu Kabupaten Batang: Inovasi Layanan Referensi Hukum Terdepan" /></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Gambar :AKSES - Ketua Bawaslu Batang,Mahbrur Saat mengakses JDIH Bawaslu Kabupaten Batang. Foto: Bawaslu Batang.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang</b> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang telah meluncurkan layanan inovatif melalui Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH), baik secara online maupun offline, sebagai upaya menyediakan referensi yang lengkap dan mudah diakses terkait peraturan perundang-undangan serta bahan dokumentasi hukum lainnya.<br /><br />Mahbrur, Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, menjelaskan bahwa JDIH adalah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, yang diselenggarakan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan hukum yang mudah, murah, cepat, dan akurat.<br /><br />"Hadirnya JDIH ini merupakan langkah Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan memudahkan mereka yang membutuhkan informasi hukum atau produk hukum," ungkap Mahbrur pada Senin, 4 Desember 2023.<br /><br />JDIH Bawaslu Kabupaten Batang menyediakan berbagai informasi dan produk hukum, termasuk peraturan Bawaslu, putusan penanganan pelanggaran, putusan penyelesaian sengketa, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, standar operasional prosedur, surat keputusan, surat edaran, dan sebagainya.<br /><br />"Informasi tersebut dapat diakses langsung di Pojok JDIH Bawaslu Batang, yang berlokasi di Sekretariat Bawaslu Batang di Jalan Tentara Pelajar Batang," tambah Mahbrur.<br /><br />Selain itu, informasi JDIH Bawaslu dapat diakses melalui laman <a href="https://jdih.bawaslu.go.id/">https://jdih.bawaslu.go.id</a>. JDIH juga tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis Mobile Android yang dapat diunduh melalui Google Play Store.<br /><br />Dalam konteks pengembangan JDIH berbasis mobile, Bawaslu Kabupaten Batang bertujuan untuk mencakup masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, memungkinkan mereka mengakses informasi hukum melalui gawai atau gadget pribadi dengan mudah.<br /><br />Akhmad Farichin, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan JDIH Bawaslu sebagai referensi untuk mengetahui regulasi dan data hukum di Bawaslu. Ia menegaskan bahwa semua data hukum telah disajikan secara lengkap di JDIH, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini secara optimal.<br /><br />Dengan layanan JDIH dari Bawaslu Kabupaten Batang, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum terkait pemilu dan seluruh proses yang berlangsung di Bawaslu.<br /><br />"JDIH menjadi sarana yang memudahkan akses terhadap produk hukum dan peraturan yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan proses pemilu dapat semakin terwujud," tegas Akhmad Farichin.</span></div>

batang info pemilu JDIH Bawaslu Kabupaten Batang: Inovasi Layanan Referensi Hukum Terdepan

Keterangan Gambar :AKSES - Ketua Bawaslu Batang,Mahbrur Saat mengakses JDIH Bawaslu Kabupaten Batang. Foto: Bawaslu Batang. Pekalongannews...

Selengkapnya »

KPU Kabupaten Batang Siap Rekrut Ribuan Petugas KPPS untuk Pemilu 2024

<div style="text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/12/kpu-kabupaten-batang-siap-rekrut-ribuan.html"><img alt="KPU Kabupaten Batang Siap Rekrut Ribuan Petugas KPPS untuk Pemilu 2024" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj045-VR-XCiEniAG6VMJfAPkm9GYXZWFyANypYrTZv5I-uHoht7iP97yEubP4au371W0HvogJ8nR7Bbu09aO3ohINZHfXrCgLllJl_Wqabc5GIUn74wiq-CQ3PdbUp9n28Yez9IH-09ZsSdQJo3FdeqRramn4B4XxbIZfY6QNiouTga0vU4xhbJN600IM/s16000-rw/kpu-batang-.jpg" title="KPU Kabupaten Batang Siap Rekrut Ribuan Petugas KPPS untuk Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b> Pekalongannews, Batang</b> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang telah menegaskan kesiapan mereka dalam merekrut ribuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. Ketua KPU Batang.</span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Susanto Waluyo, mengungkapkan bahwa sebanyak 17.983 orang diperlukan sebagai petugas KPPS untuk mengabdi di 2.569 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan setiap TPS memiliki 7 petugas KPPS.<br /><br />Syarat untuk menjadi petugas KPPS termasuk kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 17 tahun, pendidikan minimal SMA, dan keadaan kesehatan yang terjamin, yang harus didukung dengan surat keterangan sehat. Proses perekrutan KPPS dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 11 Desember 2023, setelah dilakukan sosialisasi tahapan kampanye Pemilu 2024 pada tanggal 2 Desember 2023.<br /><br />"Dalam upaya mencegah kelelahan kerja bagi petugas KPPS, KPU Kabupaten Batang menetapkan batasan usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun,"  jelas Susanto Waluyo.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Bahwa hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang tersedia, dan petugas akan diberikan instruksi agar persiapan TPS tidak melibatkan begadang, guna mencegah kekurangan istirahat dan kelelahan.<br /><br />Honor yang akan diterima oleh petugas KPPS mencapai sekitar Rp1 juta, dengan waktu efektif kerja kurang dari 24 jam. Jam operasional TPS direncanakan dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WIB, dan jika masih ada pemilih yang mengantri, pemungutan suara akan tetap dilakukan hingga selesai sebelum melanjutkan ke tahap penghitungan suara.<br /><br />Susanto Waluyo berharap agar proses pemungutan suara Pemilu 2024 dapat diselesaikan lebih cepat dari sebelumnya. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Saat ini, KPU Batang masih menunggu petunjuk teknis kerja KPPS dari KPU RI. Selain itu, mereka aktif melakukan sosialisasi tentang tahapan Pemilu 2024 di berbagai segmen masyarakat, termasuk partai politik peserta pemilu, organisasi masyarakat, pelajar, dan media," tambahnya.<br /><br />Waluyo menyoroti juga inventarisasi pemilih pemula yang jumlahnya cukup banyak hingga tanggal 14 Februari 2024. Pemilih pemula melibatkan tidak hanya pelajar tetapi juga mantan anggota TNI dan Polri yang telah pensiun dan sebelumnya belum pernah menggunakan hak pilih. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Proses inventarisasi masih berlangsung bersama TNI dan Polri terkait anggotanya yang telah emasuki masa pensiun.<br /><br />"Dengan komitmen dan persiapan yang matang, KPU Kabupaten Batang berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sukses," oungkasnya.</span></div>

batang info pemilu KPU Kabupaten Batang Siap Rekrut Ribuan Petugas KPPS untuk Pemilu 2024

Pekalongannews, Batang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang telah menegaskan kesiapan mereka dalam merekrut ribuan petugas Kelom...

Selengkapnya »

Ketentuan Kampanye Pemilu 2024: Menjaga Integritas Demokrasi Bersama Bawaslu Batang

<p><span style="font-family: verdana;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/ketentuan-kampanye-pemilu-2024-menjaga.html" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ketentuan Kampanye Pemilu 2024: Menjaga Integritas Demokrasi Bersama Bawaslu Batang" border="0" data-original-height="302" data-original-width="643" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi47iv_E0zgbGX-WdntAWhJZDbS2IM8rVLC3Pej9xxdbzxOioWTtQcUy10u-1zLzssbEHQEtTn62wheSZtsqBVY5Golly2yZ439rDVxTNldzTJfQxzXxOk-JW6NW88Vj2eeR975oLagzrOiH9_aij2DiJuNQvawi-0Bx6mOu4BzCyxDCCfHjItMOHDa_3k/s16000-rw/BTGBAWASLU.jpg" title="Ketentuan Kampanye Pemilu 2024: Menjaga Integritas Demokrasi Bersama Bawaslu Batang" /></a></span></div><p></p><p><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang</b> -  Dalam suatu rapat koordinasi Penanganan, Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu, Kordiv Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Batang, Lutfi Dwi Yoga, menegaskan pentingnya partai dan caleg untuk mematuhi ketentuan terkait kampanye dalam Pemilu 2024. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Lutfi menekankan larangan-larangan dalam kampanye, seperti larangan berkampanye di tempat pendidikan di bawah tingkat perguruan tinggi, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah tanpa izin.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Ia juga menyebut tempat pendidikan yang di perbolehkan kampus atau prguruan tinggi. SMA sederajat ke bawah dilarang. Karena yang diperbolehkan kampanye hanya setingkat perguruan tinggi. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Peraturan kampanye Pemilu 2024 mengatur larangan berkampanye sebelum tanggal 21 Januari 2024, yang berarti partai atau peserta pemilu tidak boleh beriklan di media cetak, elektronik, maupun televisi," ungkap Lutfi, Rabu 29 November 2023. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Harapan kami para peserta pemilu dan caleg adalah untuk mematuhi aturan-aturan tersebut guna meminimalisir adanya dugaan pelanggaran."</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Lutfi juga menyoroti pasal 280 ayat 1 dan 280 ayat 2 yang mengatur larangan kampanye, seperti tindakan menghasut, menggunakan atribut dari peserta pemilu lain, serta berkampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintahan. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Dia juga menekankan larangan terkait pelibatan pihak-pihak tertentu dalam kampanye, seperti kepala desa, perangkat desa, dan BPD.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Partisipan kampanye harus mematuhi norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga tidak boleh sembarangan, seperti di tengah jalan, fasilitas umum, pohon, tiang listrik, telepon, dan jembatan," tambahnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Dalam upaya menjaga integritas Pemilu 2024, Bawaslu Batang menekankan perlunya pihak terkait untuk memahami serta mentaati aturan-aturan tersebut. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Dengan mematuhi ketentuan kampanye, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan tanpa adanya pelanggaran yang merugikan proses demokrasi yang sedang berlangsung,"tukasnya. </span></p><p><br /></p>

batang info pemilu Ketentuan Kampanye Pemilu 2024: Menjaga Integritas Demokrasi Bersama Bawaslu Batang

Pekalongannews, Batang -  Dalam suatu rapat koordinasi Penanganan, Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu, Kordiv Penanganan, Pelanggaran,...

Selengkapnya »

Aturan dan Larangan Kampanye Pemilu: Wajib Dipatuhi Peserta Pemilu

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/aturan-dan-larangan-kampanye-pemilu.html" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Aturan dan Larangan Kampanye Pemilu: Wajib Dipatuhi Peserta Pemilu" border="0" data-original-height="319" data-original-width="619" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQowuCHPdaG0LoF-Dnfz2gJb5-LltozSb4UBf-WgmT8fXqWVVjjFjvuvZN7DAqw2CpMI036AZ8fmafeDJLGDzR4_MOj38tDpU3xnNmLdC7Uho1j3nn7UjjkXnCFUN3LNTJ6hdtJ-uQM0tYayMCuXXJ1FGiHQjmIKCRvqaPsCDO5DTITeWJ-uPMkqiCvtU/s16000-rw/pemilu.jpg" title="Aturan dan Larangan Kampanye Pemilu: Wajib Dipatuhi Peserta Pemilu" /></a></div><span style="font-family: arial; font-size: xx-small;">gambar ilustrasi</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews</b> - Tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa kampanye pada Selasa, 28 November 2023, dan akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.<br /><br />Kampanye ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<br /><br />Aturan kampanye termaktub dalam Pasal 274 UU Pemilu, yang menetapkan materi kampanye yang harus disampaikan, seperti visi, misi, dan program pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik, dan perseorangan. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik untuk pendidikan politik masyarakat.<br /><br />Terdapat delapan metode kampanye pemilu, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang sesuai dengan perundang-undangan.<br /><br />Larangan kampanye, yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu, mencakup penghinaan terhadap dasar negara Pancasila, kegiatan yang membahayakan negara, penghinaan terhadap individu atau kelompok, hasutan, gangguan ketertiban umum, ancaman kekerasan, merusak alat peraga kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, serta penjanjian atau pemberian uang atau materi kepada peserta kampanye.<br /><br />Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama tiga hari, yaitu 11-13 Februari 2024. Pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia dijadwalkan pada 14 Februari 2024, mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta 24 partai politik peserta Pemilu 2024. Di tingkat DPR RI, 9.917 calon anggota legislatif bersaing memperebutkan 580 kursi Parlemen, sementara 668 orang menjadi calon anggota DPD.<br /></span><br /></div></div>

artikel info pemilu Aturan dan Larangan Kampanye Pemilu: Wajib Dipatuhi Peserta Pemilu

gambar ilustrasi Pekalongannews - Tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa kampanye pada Selasa, 28 November 2023, dan akan berlangsung sela...

Selengkapnya »

Bawaslu Kabupaten Batang Dorong Semangat Pencegahan Kolaboratif dalam Pemilu

<div><span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/bawaslu-kabupaten-batang-dorong.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bawaslu Kabupaten Batang Dorong Semangat Pencegahan Kolaboratif dalam Pemilu" border="0" data-original-height="356" data-original-width="660" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj7OQyTXI36zC4Xy9K763yuglMrN4oOgE0ykXV6DMX3OCTvzmz23LLglUIpkN1agUIBA2EAo6qSvsd-z3ydDe2qxT2jooyQqp-KRnWLmaF5sr9xYNmcDNtgeQZAGMEQbe1v1DWr0d9vC1GQ-Pfv9G_QmNdCwZ_Blr4cGrdf5WZqMB7j2nfG14v-Q0LRz0/s16000-rw/bawaslu-batang.jpg" title="Bawaslu Kabupaten Batang Dorong Semangat Pencegahan Kolaboratif dalam Pemilu" /></a></div></span></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang</b> - Ketua Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, Mahbrur membeberkan tugas dan fungsi pengawas Pemilu 2024. <br /><br />Ia menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Pengawsan mulai dari verifikasi Administrasi Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024.<br /><br />"Bawaslu Kabupaten Batang melakukan pengawasan melekat terhadap prosedur Verifikasi Administrasi untuk memastikan berkas pendaftar yang di ajukan sesuai dengan peraturan KPU,"ungkap Mahbrur, saat ditemui di Kantornya, Selasa 28 November 2023. <br /><br />Tak hanya itu, Tim Pengawasan Bawaslu juga melakukan pengawasan dan koordinasi langsung di Kantor KPU Kabupaten Batang secara instens. <br /><br />"Hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A pada tahapan Pencalonan sebanyak 272. Ada sebanyak 122 Form A dan Panwaslucam dan PKD sebanyak 150 Form A,"jelasnya. <br /><br />Selain itu juga melakukan pengawasan tidak langsung melalui aplikasi SILON yang diberikan KPU sebagai viewer. Pengawasan Pencalonan berlangsung selama kurang lebih 7 bulan.<br /><br />"Sebagai upaya melakukan pencegahan sengketa proses dan pelanggaran Pemilu yang kemudian berkonsekuensi hukum dikemudian hari, maka kami selaku Bawaslu sudah mengimbau kepada peserta partai politik tingkat Kabupaten sebanyak 4 kali, kepada KPU Kabupaten Batang sebanyak 9 kali, serta membuka posko aduan masyarakat melalui link : https://bit.ly/AduanMasyarakatBakalCalonDPRDKabBatang,"ungkapnya. <br /><br />Dari hasil pengawasan kata Mahbrur, pada saat pengawasan langsung proses verifikasi administrasi maupun tidak langsung melalui pemantauan akses SILON, ditemukan beberapa catatan hasil pengawasan.<br /><br />"Catatan kami ada temuan profesi yang dilarang sejumlah 9 orang, terdiri dari Ketua/Anggota BPD sejumlah 5 orang, Kepala Desa 3 orang dan Perangkat Desa 1 orang, dan satu calon meninggal dunia,"ungkapnya. <br /><br />Terkait profesi yang dilarang, Bawaslu Kabupaten Batang sudah melakukan imbauan kepada KPU untuk melakukan konfirmasi ke peserta yang dilanjutkan dengan surat pemberhentian tetap dari atasan.<br /><br />"Bawaslu juga mendorong semangat pencegahan kolaboratif bersama stakeholder Pemilu, baik dari partai politik sebagai peserta pemilu dan stakeholder lainnya,"tukasnya. </span><br />

batang info pemilu Bawaslu Kabupaten Batang Dorong Semangat Pencegahan Kolaboratif dalam Pemilu

Pekalongannews, Batang - Ketua Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, Mahbrur membeberkan tugas dan fungsi pengawas Pemi...

Selengkapnya »

Deklarasi Pemilu: Pemkot Pekalongan, Bawaslu, dan KPU Bersatu Wujudkan Pemilu Berkualitas

<p><span style="font-family: verdana;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/deklarasi-pemilu-pemkot-pekalongan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Deklarasi Pemilu: Pemkot Pekalongan, Bawaslu, dan KPU Bersatu Wujudkan Pemilu Berkualitas" border="0" data-original-height="366" data-original-width="677" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzyIOlyG0SG-AemHhI31qMGF3YHLRJB42Nb-QNFFAtwznDFgWkV2QVRks24xqrf9rqPhQt7QpH4jpe5DkE7GdYgos7RRTuBtpZtBGhQ93sUknKxRcZQbF2eEebiptlbSgXXm2ODjfMyyDogKHTim6p11h2s9wXUg09yj-hvBzt78STBRYAVOvAiaN6W_Q/s16000-rw/deklarasi-damai.jpg" title="Deklarasi Pemilu: Pemkot Pekalongan, Bawaslu, dan KPU Bersatu Wujudkan Pemilu Berkualitas" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="font-family: verdana;">Pekalongannews, Kota Pekalongan</b><span style="font-family: verdana;"> - Jelang pemilu 2024 serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, jajaran Bawaslu, KPU, Pemerintah Kota Pekalongan, Forkopimda, ormas, dan perwakilan partai politik selaku peserta pemilu di Kota Pekalongan turut mendeklarasikan Pemilu Damai Tahun 2024. </span></div><p></p><p><span style="font-family: verdana;">Pernyataan sikap ini ditandai dengan tanda tangan bersama yang diawali dengan apel siaga pengawasan dan deklarasi pemilu damai yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin, Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, Kasdim 0710/Pekalongan, Mayor Kavaleri Akhmad Thohir, Wakapolres Pekalongan Kota,  Kompol Hj Pariastutik, Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan, M Taufiqu Rochman , jajaran Forkopimda lainnya dan diikuti oleh seluruh jajaran Panwascam dan Panwaslu Kelurahan, serta perwakilan partai se- Kota Pekalongan di Lapangan Mataram Kota Pekalongan, Senin sore (27/11/23).</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin menyampaikan bahwa, pembacaan deklarasi dan penandatanganan bersama ini akan menjadi momen penting memperkuat komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Adapun isi deklarasi tersebut yakni komitmen bersama mewujudkan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL), mendukunh pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, tanpa politisasi SARA, dan menolak praktik politik uang, dan komitmen keikutsertaan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif demi tegaknya demokrasi pemilu tahun 2024.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Dengan adanya deklarasi dan penandatanganan bersama ini menandakan bahwa, jajaran KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder terkait, serta peserta pemilu bisa mewujudkan kampanye kampanye pemilu 2024 yang damai, sehat, damai, tidak ada politisasi uang maupun politisasi SARA," tegasnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Miftachuddin menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Bawaslu, KPU, stakeholder terkait beserta masyarakat bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi kondusif untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang bermartabat. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam deklarasi damai ini.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Pesta demokrasi ini dimaknai sebagai momentum untuk dirayakan dengan gembira dan damai. Perbedaan pendapat atau pilihan itu pasti ada, tapi bukan menjadi alasan untuk bercerai berai," ungkapnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Sementara itu, mewakili Walikota Pekalongan, M Taufiqu Rochman selaku Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Pekalongan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dan berkualitas. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Taufiq menilai, pemilu merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi masyarakat Indonesia, dimana suara rakyat menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Sebagai warga Kota Pekalongan yang cerdas dan beradab, seluruh komponen masyarakat memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjaga kondusivitas dan kedamaian dalam setiap proses demokrasi dari sebelum, saat, maupun sesudah pemilu.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari suasana pemilu yang ricuh, anarkis dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat dari kalangan pemilih, peserta pemilu, hingga penyelenggara pemilu untuk bersatu padu menjaga integritas dan semangat kebersamaan, terutama kepada para ASN untuk tetap menjaga netralitas," pungkasnya</span></p>

info pemilu kota pekalongan Deklarasi Pemilu: Pemkot Pekalongan, Bawaslu, dan KPU Bersatu Wujudkan Pemilu Berkualitas

Pekalongannews, Kota Pekalongan - Jelang pemilu 2024 serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, jajaran Bawaslu, KPU, Pemerintah Kota Pekal...

Selengkapnya »

Persiapan Kotak Suara Masih 20 Persen, KPU Kota Pekalongan Terima Logistik Pemilu 2024

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/persiapan-kotak-suara-masih-20-persen.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Persiapan Kotak Suara Masih 20 Persen, KPU Kota Pekalongan Terima Logistik Pemilu 2024" border="0" data-original-height="327" data-original-width="624" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY6ocydSD9ibi1lV2CfKok5UNsE-FUGSBq2S7hP0i_2rwrX0YILQdcHxEEHpz-xpzf_kw2vEnroc68llBaU-6ho3JAR4OWQYf-nxkLTjITq3uUOwn3kW2lB-6TKyK4yOrHJPBs2HEDZLnhKsZQWX2kBQJzfg4L59fQmbFOOHIarXEIWlCAtx88lRYcVpM/s16000-rw/kpu-kota-pekalongan.jpg" title="Persiapan Kotak Suara Masih 20 Persen, KPU Kota Pekalongan Terima Logistik Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-family: arial; font-size: xx-small;"><div style="text-align: center;">KPU Kota Pekalongan mulai menerima distribusi logistik pendukung pemilu 2024</div></span></div><div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota pekalongan - </b>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan bersama instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi Setting Gudang dan Logistik Pemilu 2024 yang mulai berdatangan kembali di Gudang KPU Kota Pekalongan, Jalan Industri Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jumat siang (24/11/2023).<br /><br />Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan bahwa, KPU Kota Pekalongan mulai menerima distribusi logistik pendukung pemilu 2024, diantaranya berupa Alat Tulis Kantor (ATK), lem, plastik, alat bantalan serta tali pengikat alat mencoblos. Fajar menyebutkan, logistik pendukung itu kemudian ditempatkan dalam satu paket dengan jumlah total 881 paket yang disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kota Pekalongan yakni sebanyak 881 TPS.<br /><br />"Untuk logistik sudah lengkap, untuk kotak suara sudah 80 persen, sehingga saat ini KPU tengah menunggu pengiriman kotak suara yang masih kurang 20 persen,"ucapnya.<br /><br />Menurutnya, sementara untuk surat suara masih dalam proses pengadaan di KPU RI dan KPU Provinsi yang diperkirakan akan diterima pada Januari 2024 mendatang.<br /><br />"Untuk surat suara Pilpres dan DPR RI pengadaannya di KPU RI, sementara untuk di KPU Provinsi ada DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Di tingkat KPU kabupaten/kota tidak melakukan pengadaan, tetapi kami hanya menerima saja surat suara yang ditargetkan estimasi diterima pada Januari 2024. Untuk tahapan kampanye, Perwal sudah dikeluarkan dan kami sudah mengeluarkan surat keputusan yang dalam waktu dekat akan disosialisasikan dengan instansi terkait dan masyarakat, maupun media," tukasnya. </span></div>

info pemilu kota pekalongan Persiapan Kotak Suara Masih 20 Persen, KPU Kota Pekalongan Terima Logistik Pemilu 2024

KPU Kota Pekalongan mulai menerima distribusi logistik pendukung pemilu 2024 Pekalongannews, Kota pekalongan -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...

Selengkapnya »

Bawaslu Pekalongan: Kami Belum Temukan Bukti Ketidaknetralan, Tapi Siap Bertindak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/bawaslu-pekalongan-kami-belum-temukan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bawaslu Pekalongan: Kami Belum Temukan Bukti Ketidaknetralan, Tapi Siap Bertindak" border="0" data-original-height="332" data-original-width="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyZffy7OVvGAhrmA_pcoFRVMt1NLrM6dKi0KXt-HORDCTwtYGM4BoLP1jtlNu2RO1GAU8usdoH575U9sT_LLZrPMKqk08WfRhDcDHTu4EGnd8oPlnVrNuZjE7r7j5_NbldAP7NwlUldkpXeO7kdpGNklpY4H5x1tgRHYiLVbJgIJY06e_qt8hK1HlZ36I/s16000-rw/bawaslu.jpg" title="Bawaslu Pekalongan: Kami Belum Temukan Bukti Ketidaknetralan, Tapi Siap Bertindak" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota Pekalongan</b> - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan mengingatkan seluruh pengawas, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, untuk menjaga netralitas dengan sungguh-sungguh selama menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2024.<br /><br />Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Mifatchudin, menegaskan bahwa netralitas adalah kewajiban mutlak bagi para pengawas dan tidak dapat dicampuri oleh kepentingan apapun.</span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Ia menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap isu yang beredar mengenai ketidaknetralan pengawas. Jika ada indikasi pelanggaran terkait hal tersebut, Mifatchudin mengajak masyarakat untuk segera melaporkannya kepada Bawaslu.<br /><br />Meskipun demikian, Mifatchudin menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menemukan bukti konkret terkait isu ketidaknetralan pengawas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Namun, terkait dengan prinsip netralitas pengawas, Bawaslu menegaskan komitmen untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.<br /><br />"Terkait sanksi, pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada pemecatan dengan tidak hormat dan diskualifikasi dari tahapan pemilu," tandasnya.</span></div>

info pemilu kota pekalongan Bawaslu Pekalongan: Kami Belum Temukan Bukti Ketidaknetralan, Tapi Siap Bertindak

Pekalongannews, Kota Pekalongan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan mengingatkan seluruh pengawas, mulai dari tingkat...

Selengkapnya »

Antisipasi Hoaks: Bawaslu Batang Edukasi Relawan Siber Hadapi Pemilu 2024

<div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/antisipasi-hoaks-bawaslu-batang-edukasi.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Antisipasi Hoaks: Bawaslu Batang Edukasi Relawan Siber Hadapi Pemilu 2024" border="0" data-original-height="342" data-original-width="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkm13h8yL1LUCw8VkijXsshghTxrHQiCE7GVITwNgpqEIpwaPHU7OwSh0CL591OBWtaQgrcTnC1weiRSmUy0hDnhQC3WHNPy2Ba2lnaGnCLTPVNSy1JBr8ZOqOLrFq7dU2rOygLd_XPeQC8c0tAlHhdWT6bza2YygTqnxHa5CYQXNuq1bJjhbe75EtBdI/s16000-rw/bawaslu-batang.jpeg" title="Antisipasi Hoaks: Bawaslu Batang Edukasi Relawan Siber Hadapi Pemilu 2024" /></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Keterangan Gambar :Ketua Bawaslu Batang Mahbrur. Foto: dok Diskominfo Batang.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang - </b>Munculnya berita bohong yang berseliweran di media sosial menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawa Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang intensifkan peran Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet. <br /><br />Ketua Bawaslu Batang Mahbrur menyampaikan, Gugus Tugas Pengawasan konten Internet saat ini mulai mengintensifkan pengawasan konten - konten media sosial yang menyebarluaskan informasi hoaks dan berita palsu. <br /><br />Ia menyatakan bahwa informasi palsu jika biarkan akan dapat memengaruhi opini Masyarakat. Maka harus ada upaya antisipasi karena ada potensi penyebaran informasi hoaks di medsos. <br /><br /></span><div><span style="font-family: verdana;">“Melalui Gugus Tugas ini, kita berharap dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengatasi potensi penyebaran informasi yang dapat memengaruhi opini publik,” kata Selasa 21 November 2023. <br /><br />Sebagai upayanya, Bawaslu Batang tanggal 28 November nanti akan menggelar salah satu metode kegiatan kampanye menggunakan media social.<br /><br />"Kemarin Senin 20 November 2023 merintis dengan teman-teman, beberapa relawan untuk menjembatani bersama Diskominfo, Forkombi, Saka Adhiyasta, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Roban Batang untuk ikut mengawasi. Agar Pemilu itu bisa bersih bermartabat tidak terjadi penyebaran hoaks, isu dan sebagainya,"ungkap Mahbrur. <br /><br />Para relawan siber itu kata Dia, yang akan meminimalisir terjadinya informasi-informasi tidak benar. Selain itu, mereka juga memberikan edukasi.<br /><br />"Para Relawan Siber akan memberikan dan menangkal ketika ada informasi-informasi yang tidak sesuai,” jelasnya. <br /><br />Ia juga berharap dengan peran gugus tugas dapat mempermudah dalam menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial. Seperti konten polarisasi politik dan isu SARA. <br /><br />“Semoga kegiatan yang akan berlangsung nanti dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka akan diajari carabmemetakan strategi kontra wacana berita bohong, dan ujaran kebencian terkait Pemilu 2024,"tukasnya. </span><br /></div></div>

batang info pemilu Antisipasi Hoaks: Bawaslu Batang Edukasi Relawan Siber Hadapi Pemilu 2024

Keterangan Gambar :Ketua Bawaslu Batang Mahbrur. Foto: dok Diskominfo Batang. Pekalongannews, Batang -  Munculnya berita bohong yang berseli...

Selengkapnya »

KPU Pekalongan Ingatkan Parpol: Laporkan Dana Kampanye

<p><span style="font-family: verdana;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/kpu-pekalongan-ingatkan-parpol-laporkan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KPU Pekalongan Ingatkan Parpol: Laporkan Dana Kampanye" border="0" data-original-height="376" data-original-width="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIEWXdjIrjMzLq3GXRSgbo6vDeRpXeI6x4CZ623Ujb1T7s9lkmtAKOJqrZ5dmyieavXSVC1lYY_iHEngRD8sHTAsndIRsEA37C-XfdvqvdHdGHycYa7dRdJRjS_MXQIDfSd_J549b0y5RM9x45lwmG9WXLukOWckel1GTKZqjPex5EvjQRu0BhmRAwrPU/s16000-rw/sosialisasi-kpu.jpeg" title="KPU Pekalongan Ingatkan Parpol: Laporkan Dana Kampanye" /></a></span></div><p></p><p><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota Pekalongan </b>-  Tahapan kampanye dan dana kampanye menjadi salah satu tahapan yang penting. Sebab melalui fase kampanye, masyarakat pemilih dapat menimbang dan mengukur visi misi dari calon. Sementara fase dana kampanye merupakan bentuk transparansi calon. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Kepala Divisi Teknis dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, Saiful Amri menyampaikan bahwa, KPU mengingatkan kepada partai politik dan calon anggota legislatif peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan agar melaporkan dana kampanye kepada KPU. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">Pasalnya, partai politik dan caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya, KPU bisa saja tidak akan melantik atau bahkan membatalkan caleg dari partai tersebut sebagai peserta pemilu. Bahkan, peserta pemilu tersebut bisa terkena sanksi pidana. Saiful menyebutkan, untuk masa kampanye sendiri berlangsung mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Ada kegiatan-kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, kampanye di muka umum, kebutuhan media sosial dan sebagainya yang terkadang ada pembiayaan dana  yang diatur di dalam pelaporan dana kampanye baik berupa sumbangan maupun anggaran masing-masing perorangan harus dilaporkan," ucapnya usai kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pembahasan Metode, Ketentuan dan Larangan Kampanye, Serta Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024, berlangsung di Hotel Howard Johnson (Hojo) Kota Pekalongan, Selasa (21/11/2023).</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Menurutnya, untuk  ketentuan dana kampanye bisa saja dalam bentuk uang, barang maupun jasa yang akan dihitung di dalam aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yang sudah terintegrasi dengan beberapa lembaga terkait seperti Bawaslu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), partai politik (parpol), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit dana kampanye tersebut.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">"21 hari sebelum masa kampanye berakhir jangan dimanfaatkan sebelumnya agar kampanye tidak dilakukan diluar jadwal karena itu mengandung unsur pidana. Hal ini yang ingin kami tekankan juga kepada parpol peserta pemilu," tegasnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana;">Lanjut Saiful menambahkan, terkait lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kampanye di Kota Pekalongan masih dalam pengusulan dan menunggu Peraturan Walikota (Perwal) diterbitkan dan kebijakan dari Kemenkumham. </span></p><p><span style="font-family: verdana;">"Setelah itu, baru kami dari KPU akan menentukan sesuai yang ada di Perwal tersebut. Untuk usulan lokasi yang diperbolehkan untuk kampanye diantaranya Lapangan Peturen, Lapangan Bumirejo, Parkir Stadion Hoegeng. Namun, kami belum tahu apakah nantinya disetujui atau tidak kami masih menunggu Perwal nya," pungkasnya.</span></p>

info pemilu kota pekalongan KPU Pekalongan Ingatkan Parpol: Laporkan Dana Kampanye

Pekalongannews, Kota Pekalongan -  Tahapan kampanye dan dana kampanye menjadi salah satu tahapan yang penting. Sebab melalui fase kampanye, ...

Selengkapnya »

Wajib Netral: 6 Aspek Penting Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/wajib-netral-6-aspek-penting-netralitas.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Wajib Netral: 6 Aspek Penting Netralitas ASN dalam Pemilu 2024" border="0" data-original-height="336" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNK22yMJxwvPGtg9Jz_kR5PuXZl0C4jZR7U_G1gpjkbQA4HthVrT0Z0zy-qIcBPqY9WDpECRzR2tghNSnL1byLVZJQ4A2V61Zl46ooMAivzJkztoXM0hsO1rRqyYQOhofvWDa8lyp765W9uiU7oATVDp5jktU_aTuwg6PXMkCMqabMiKbgYNeKTmUTYiU/s16000-rw/asn.jpg" title="Wajib Netral: 6 Aspek Penting Netralitas ASN dalam Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews </b>- Dengan perhelatan pemilihan umum (Pemilu) yang semakin mendekat, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diberikan amanah untuk menjaga netralitas. Netralitas bukan sekadar aturan, tetapi sebuah prinsip yang mendasari sikap dan perilaku ASN dalam konteks demokrasi. Untuk memahami netralitas ASN, mari kita eksplorasi enam aspek kunci yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab ASN selama proses pemilihan umum.<br /><br /><b>1. Bebas Konflik Kepentingan </b><br />ASN, baik PNS maupun PPPK, diwajibkan untuk menghindari konflik kepentingan. Artinya, mereka harus menjauh dari situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompoknya bertentangan dengan kepentingan umum atau tugas resmi yang diemban. Penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu adalah langkah yang harus dihindari demi menjaga integritas. <br /><b><br />2. Tidak Memihak </b><br />Netralitas ASN mengharuskan mereka untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada kandidat atau partai politik tertentu. PNS dan PPPK dilarang menunjukkan dukungan terhadap pihak manapun yang dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Sikap netral merupakan landasan bagi keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang adil. <br /><br /><b>3. Bebas Intervensi </b><br />Aspek penting lainnya adalah keterlibatan ASN, baik PNS maupun PPPK, dalam tindakan atau keputusan yang dapat diartikan sebagai intervensi terhadap proses pemilihan. Mereka dilarang menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk memanipulasi hasil atau mengarahkan jalannya pemilu. Integritas ASN menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. <br /><br /><b>4. Objektif </b><br />PNS dan PPPK diharapkan bertindak secara objektif dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan dan evaluasi harus didasarkan pada fakta, data, dan aspek-aspek obyektif lainnya, bukan dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau afiliasi politik. Objektivitas menjadi penjamin keadilan dalam setiap langkah proses pemilihan. <br /><br />5. Bebas Pengaruh <br /><br />Netralitas ASN mencakup ketidak tundukan pada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun yang dapat memengaruhi kemandirian dan integritas mereka. PNS dan PPPK harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran. <br /><br /><b>6. Adil <br /></b>Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah menjaga agar PNS dan PPPK tidak mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Adil bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga sebuah kewajiban bagi ASN demi mendukung jalannya proses pemilihan umum yang demokratis. <br /><br />Dengan mematuhi keenam aspek netralitas ini, PNS dan PPPK dapat memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum berlangsung dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta aturan hukum yang berlaku. Pentingnya netralitas ASN bukan hanya dalam mematuhi peraturan, tetapi sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keberhasilan sebuah proses demokratis yang sesungguhnya. Ingatlah, hak politik para PNS dan PPPK hanya dapat disampaikan di bilik suara.</span>

info pemilu News Wajib Netral: 6 Aspek Penting Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pekalongannews - Dengan perhelatan pemilihan umum (Pemilu) yang semakin mendekat, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri S...

Selengkapnya »

Walikota Pekalongan Ingatkan 10 Pose Terlarang untuk ASN Selama Pemilu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/walikota-pekalongan-ingatkan-10-pose.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Walikota Pekalongan Ingatkan 10 Pose Terlarang untuk ASN Selama Pemilu" border="0" data-original-height="376" data-original-width="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7ohuwx5ju1cVZ-Fgiqq-Tmw8uNIrxwNfwcORnMZbM0u1lBXj8TUExef-mdLgmUP16cP2NVUEMEu-AP8u3mlUVyjKAWic1PWht8TQD6Vb-EvK0k2lV4BM2g7HSVLxx7Hfc6qVmuSkgJQXW3wAu_Nuq4p91a9lbguo7PSO9kXyJ1VaB8PPNK4fAWhWah30/s16000-rw/pose-pemilu.jpeg" title="Walikota Pekalongan Ingatkan 10 Pose Terlarang untuk ASN Selama Pemilu" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota Pekalongan </b>- Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melarang Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk pose foto tertentu.<br /><br />Selama masa Pemilu 2024, pegawai aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK wajib bersikap netral.<br /><br />Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.<br /><br />Menyusul hal tersebut, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, adapun salah satu larangan bagi ASN selama Pemilu 2024 adalah tidak boleh foto berpose menggunakan jari yang berpotensi menunjukkan dukungan kepada calon yang dipilih. Menurutnya, netralitas menjadi hal utama yang harus terus dilakukan sehingga pelaksanaan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mas Aaf, sapaan akrabnya menyebutkan, ada 10 pose yang dilarang untuk diperagakan ASN demi menjaga netralitas. Yakni, Pose dengan telunjuk mengarah ke bawah, Pose dengan jari metal, Pose dengan jempol ke atas, Pose tangan membentuk telepon, Pose tangan angka dua, Pose memperlihatkan angka 5 (hai), Pose 'hati' ala Korea Selatan, Pose tangan angka 3, Pose tangan angka 1, dan Pose tangan membentuk pistol.<br /><br />"ASN tidak berpose foto dengan mengangkat jarinya seperti bergaya mengacungkan satu jari, pose lambang peace atau damai, pose metal, hingga pose yang sering dipakai ASN di Kota Pekalongan yakni mengangkat jempol (ajib). Yang diperbolehkan hanya mengepalkan tangan," ucapnya, kemarin.<br /><br />Pihaknya menilai, hal ini penting diingat oleh ASN mereka harus menjaga netralitas dan menjadi contoh bagi masyarakat.<br /><br />"Kami berpesan, agar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tetap fokus dalam melaksanakan tugasnya dan tidak ikut-ikutan mendukung partai politik karena hal ini termasuk pelanggaran netralitas dan bisa mendapatkan sanksi,"tandasnya. </span>

info pemilu kota pekalongan Walikota Pekalongan Ingatkan 10 Pose Terlarang untuk ASN Selama Pemilu

Pekalongannews, Kota Pekalongan - Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melarang Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk po...

Selengkapnya »

Pemilu 2024: 230 TPS di Pekalongan Utara, 60 di Antara Kelurahan Rawan Banjir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/pemilu-2024-230-tps-di-pekalongan-utara.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemilu 2024: 230 TPS di Pekalongan Utara, 60 di Antara Kelurahan Rawan Banjir" border="0" data-original-height="328" data-original-width="603" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisHjCQhxc83HUFXfi3WEGPvo2duOQWJcAaQOzCrog7KY03SgqUp_fN-lMJNtD_SplBy3AMkwEesD1pR50asAG1mNpfawaC_286AXOQLHWrLsZ1lobQvxs94-Cvaeh77OltOV_gBjGGalV__GeMC8IymIgivNAxsWdtGwIVY6N2cIuwHPrjybtvevQUaX8/s16000-rw/tps-rawan-banjir.jpeg" title="Pemilu 2024: 230 TPS di Pekalongan Utara, 60 di Antara Kelurahan Rawan Banjir" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota pekalongan</b> - Seiring mendekatnya Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, Kecamatan Pekalongan Utara telah memulai langkah inventarisasi titik-titik lokasi rawan banjir di beberapa wilayah kelurahan. <br /><br />Tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Panggung yang dibutuhkan. TPS panggung disiapkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga mengakomodir titik-titik lokasi yang rentan terhadap banjir.<br /><br />Kepala Kecamatan Pekalongan Utara, Wismo Aditiyo, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) tingkat Kecamatan Pekalongan Utara, Acara berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Utara pada Kamis (16/11/2023).<br /><br />"Pentingnya inventarisasi TPS sebagai kunci kesuksesan pemilu, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi," ujar Wismo.<br /><br /> Dia menyebutkan bahwa wilayah Pekalongan Utara memiliki sekitar 230 TPS, tetapi dari hasil inventarisasi, sekitar 60 TPS tersebar di 7 kelurahan yang rentan terhadap banjir, seperti Kelurahan Bandengan, Panjang Wetan, Kandang Panjang, dan lainnya.<br /><br />Dalam konteks persiapan menghadapi musim hujan pada bulan Februari saat pelaksanaan pemilu, pihaknya telah memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait persiapan TPS panggung. <br /><br />Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih di tengah kondisi cuaca yang mungkin ekstrem. <br /><br />"Koordinasi aktif dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tetap berjalan, mengikuti aturan dari berbagai pihak, termasuk ASN, TNI, Polri, Panwascam, dan Bawaslu," ungkapnya.<br /><br />Menyadari potensi kendala bagi warga yang sulit datang ke lokasi TPS, terutama di wilayah rawan banjir, Wismo menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan layanan jemput bola. Dalam kondisi tertentu, seperti persiapan perahu karet, kerjasama antara kelurahan, kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Palang Merah Indonesia <br /><br />"PMI akan dilibatkan untuk mitigasi dan langkah-langkah mobilisasi yang diperlukan,"pungkasnya.</span>

info pemilu kota pekalongan Pemilu 2024: 230 TPS di Pekalongan Utara, 60 di Antara Kelurahan Rawan Banjir

Pekalongannews, Kota pekalongan - Seiring mendekatnya Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, Kecamatan Pekalongan Utara telah ...

Selengkapnya »

Langgar Regulasi, Bawaslu bersama Satpol PP Batang Tertibkan APK

<div><span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/langgar-regulasi-bawaslu-bersama-satpol.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Langgar Regulasi, Bawaslu bersama Satpol PP batang Tertibkan APK" border="0" data-original-height="315" data-original-width="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipRfk8qWLxV4Lx_se5V60_yrezhcUT2J4zYB_ix2QEGO7FICQuU5alVvCULJ6jCSyKEbgXrRymMW1O7sEVFi6th9lnR9uni3YAYofT_ha_6bzoJdQiR_B3jANJZstiB95SPATOxjnOmHuqa-tNttXXOjP5Kgmly2Jd-UHtb_T43-Gv-ox4CeuC1QfurVI/s16000-rw/apk-ditertibkan.jpg" title="Langgar Regulasi, Bawaslu bersama Satpol PP batang Tertibkan APK" /></a></div></span><span style="font-family: arial; font-size: x-small;"><div style="text-align: center;">Penertiban alat peraga kampanye yang melanggar regulasi</div></span></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang </b>- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil langkah penindakan untuk menertibkan ribuan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar regulasi. </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap Pemilu 2024, dengan fokus pada atribut partai seperti bendera, baliho, dan lainnya.<br /><br />"Mulai hari ini, kami melakukan penindakan sesuai regulasi dan undang-undang terkait. Bawaslu melakukan pengawasan Pemilu 2024, dan kami mulai melakukan pengawasan terhadap atribut partai seperti bendera, baliho, dan sebagainya untuk ditertibkan," kata Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur, pada hari Kamis, 16 November 2023.<br /><br />Sebelum melakukan penindakan, Bawaslu telah memberikan imbauan kepada semua peserta partai politik untuk tidak melakukan kampanye, termasuk penggunaan alat peraga kampanye.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Kemudian, kami melakukan pengawasan inventarisasi dan mengadakan rapat koordinasi dengan Satpol PP, KPU, dan TNI Polri. Semua pihak sepakat untuk melakukan penindakan penertiban pada tanggal 16 November,"tambahnya.<br /><br />Mahbrur juga menyebutkan bahwa pada tanggal 14 November sebelumnya, Bawaslu telah mengirim surat pemberitahuan kepada semua partai peserta Pemilu 2024 mengenai rencana penertiban. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Dari hasil inventarisasi pengawas kami, terdapat 2012 alat peraga kampanye dan sosialisasi yang melanggar regulasi. Namun, beberapa di antaranya sudah ditertibkan secara mandiri oleh partai politik," ungkapnya.<br /><br />Sementara itu, Plt Kepala Satpol-PP Kabupaten Batang, Ulul Azmi, menegaskan bahwa alat peraga yang ditertibkan tidak hanya terbatas pada alat peraga kampanye, tetapi juga mencakup alat peraga sosialisasi. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 29 tentang penertiban reklame perorangan atau bidang pada jembatan, pohon, tiang listrik, dan melintang di jalan.<br /><br />"Kami telah memberikan surat imbauan kepada ketua-ketua partai di Kabupaten Batang. Melalui rapat dengan berbagai pihak, penertiban ini mencapai puncaknya dengan pencopotan secara paksa," ungkap Ulul Azmi.<br /><br />Proses penurunan alat peraga sosialisasi dilakukan dengan hati-hati, bukan secara sembarangan. Baliho dan bendera partai dicopot bersama-sama oleh Bawaslu dan aparat kepolisian, dilipat dengan rapi, dan ditempatkan di kendaraan yang telah disediakan. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Bawaslu membantu Satpol-PP dalam melaksanakan penertiban," tegasnya dalam apel sebelum pelaksanaan penertiban.<br /><br /><br /><br /><br /><br /></span><br /></div>

batang info pemilu Langgar Regulasi, Bawaslu bersama Satpol PP Batang Tertibkan APK

Penertiban alat peraga kampanye yang melanggar regulasi Pekalongannews, Batang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang bersama Sa...

Selengkapnya »

Antisipasi Banjir, Kecamatan Pekalongan Utara Siapkan TPS Apung untuk Pemilu 2024

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/antisipasi-banjir-kecamatan-pekalongan.html" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Antisipasi Banjir, Kecamatan Pekalongan Utara Siapkan TPS Apung untuk Pemilu 2024" border="0" data-original-height="315" data-original-width="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb6JUYo7wLaBr7ph17ZsvGW3dTtsjhc74Q0p6zEcS_XYVEuJX4p-tMfRFox7Z_IVgpLJ-qQh0lSmjBiiccCYhNML9wy-HubwFXu4vh5b57FA7AjuHpPd2Ir7x5n2G43_jKi8KvDNXXhjhTkeuKsoMdWozFw8dHgGGeo1jWsdPGAg5fmnHGBog1F6PHhfQ/s16000-rw/tps-apung.jpg" title="Antisipasi Banjir, Kecamatan Pekalongan Utara Siapkan TPS Apung untuk Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota Pekalongan</b> - Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 dan musim penghujan, Kecamatan Pekalongan Utara menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) apung. Mengingat, pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang bertepatan dengan datangnya musim penghujan. <br /><br />Hal ini terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang membahas mengenai Antisipasi Kerawanan Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Tanggap Bencana, berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Rabu (15/11/2023).<br /><br />Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, pemilu 2024 baik jadwal pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) hingga daftar calon peserta pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU. <br /><br />Menurutnya, TPS apung ini perlu disiapkan untuk mengantisipasi kerawanan pemilu saat musim penghujan tiba. Dimana, potensi bencana banjir bisa saja terjadi di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat ini.<br /><br />"Seperti, pada pelaksanaan Pilkada 2019 lalu di wilayah Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara terjadi banjir dan waktu itu sudah ada lebih dulu ada TPS apung," ucap Mas Aaf.<br /><br />Menurutnya, TPS apung ini disiapkan agar masyarakat yang di wilayahnya terdampak banjir masih bisa menggunakan hak pilihnya. Pihaknya mengakomodir wilayah mana saja yang sekiranya perlu disiapkan TPS Apung.<br /><br />"Kalau memang menjelang maupun pada tanggal 14 Februari 2024 tepat Hari Pemungutan Suara, masih ada daerah-daerah di Kota Pekalongan yang terdampak banjir. Selain TPS apung juga bisa dilakukan layanan jemput bola sinergi bersama TNI dan Polri," tegasnya.<br /><br />Sementara itu, Camat Pekalongan Barat, Sri Karyati menjelaskan bahwa, TPS Apung ini dikonsep seperti TPS pada umumnya namun bentuknya panggung. Dimana, mulai dari tempat duduk, bilik suara hingga meja untuk pendaftaran warga yang akan mencoblos berada di panggung.<br /><br />Ketinggian panggung TPS apung ini menyesuaikan dengan kondisi ketinggian air banjir di wilayah terdampak banjir tersebut. Melihat pengalaman kejadian banjir lalu, untuk di wilayah yang rawan banjir di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Tirto. <br /><br />"Jadi, kami fokus di dua kelurahan itu namun, kami juga tetap memetakan kelurahan lain. Untuk menyukseskan pemilu 2024, kami sudah bersinergi 3 pilar baik dari Pemkot, TNI, dan Polri. Kami juga menggandeng masyarakat, relawan, berkoordinasi untuk memberikan layanan jemput bola dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024," tandasnya.</span>

info pemilu kota pekalongan Antisipasi Banjir, Kecamatan Pekalongan Utara Siapkan TPS Apung untuk Pemilu 2024

Pekalongannews, Kota Pekalongan - Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 dan musim penghujan, Kecamatan Pekalongan Utara menyiapkan Tempat Pem...

Selengkapnya »

Imbauan Awal Bawaslu: Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK

<div><span style="font-family: verdana;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/imbauan-awal-bawaslu-parpol-diminta.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Imbauan Awal Bawaslu: Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK" border="0" data-original-height="296" data-original-width="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfKdbTJOqE_uRr9fHQwIJ8WdW-YspBd5OtL_e-fijSP_n9bXFDapNl6-Wo7pK9Z962qHRggl_ighwK2i8ZzIDSgWpjGtLftHdjrdiBLjh3N2cSMkmQSFzq167eGjCV_CZ21S2CkVvlEzMsC989m6HRemTKGWmsBSd3sTVl8nrzsMdu57n-JYG-82guaSo/s16000-rw/bawaslu-batang.jpg" title="Imbauan Awal Bawaslu: Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK" /></a></div></span><span style="font-family: arial; font-size: xx-small;"><div style="text-align: center;">Rakor Bawaslu Kab Batang</div></span></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Batang</b> - Bawaslu Kabupaten Batang gelar Rapat Koordinasi pada 14 November 2023 untuk mempersiapkan pelaksanaan kampanye pemilu yang akan dimulai pada 28 November 2023. Dalam Rakor tersebut, Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pemilu yang adil dan bersih.<br /><br />Meskipun tahapan kampanye belum dimulai, Bawaslu Batang telah aktif memberikan imbauan kepada Partai Politik (Parpol) terkait kegiatan kampanye, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). </span><div><br /></div><span style="font-family: verdana;">"Kami berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih," tegas Mahbrur, membuka Rakor tersebut.</span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Mereka telah mengingatkan Parpol mengenai aturan pelanggaran terhadap Perda Nomer 7 Tahun 2019, yang melarang pemasangan bendera, spanduk, dan sejenisnya di sepanjang jalan dan rambu lalu lintas, serta melarang pemasangan APK di tempat tertentu.<br /><br />Bawaslu Batang menegaskan bahwa mereka akan kembali mengimbau Parpol untuk menertibkan APK yang melanggar peraturan. Mereka telah mengidentifikasi sejumlah APK yang dianggap melanggar, dan penertiban akan dilaksanakan pada 16 November 2023. Penertiban ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku.</span></div><div><br /></div><div><span style="font-family: verdana;">"Berdasarkan hasil rapat, kami akan melakukan penertiban pada 16 November 2023 mendatang terhadap APS/K yang melanggar," terang Ketua Bawaslu Batang.<br /><br />Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan humas Bawaslu Batang, Nur Faizin, menekankan bahwa penertiban APK akan diterapkan secara adil untuk semua Parpol tanpa tebang pilih.</span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Hal ini sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu," paparnya.<br /><br />Sekretaris Satpol PP Kabupaten Batang, Dwi Pranggono, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penertiban APK yang melanggar, dan mereka akan menyiapkan 3 tim untuk terlibat dalam kegiatan penertiban. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Anggota KPU Kabupaten Batang, Khikmatun, memberikan apresiasi atas langkah Bawaslu Batang dan menginformasikan bahwa KPU Kabupaten Batang akan segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kampanye.<br /><br />Pihak Polres Batang juga menyatakan dukungan mereka untuk mengamankan pelaksanaan penertiban APK dan APS.</span></div><div><br /></div><div><span style="font-family: verdana;">"Ini sebagai wujud dukungan dari pihak kepolisian terhadap upaya Bawaslu Batang dalam menciptakan pemilu yang aman dan tertib," tuturnya.<br /><br />Dengan langkah-langkah tegas ini, Bawaslu Kabupaten Batang berharap dapat menciptakan pemilu yang adil, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengajak semua pihak terlibat untuk mendukung dan melaksanakan aturan dengan baik demi menciptakan proses pemilu yang berkualitas.</span><br /></div>

batang info pemilu Imbauan Awal Bawaslu: Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK

Rakor Bawaslu Kab Batang Pekalongannews, Batang - Bawaslu Kabupaten Batang gelar Rapat Koordinasi pada 14 November 2023 untuk mempersiapkan...

Selengkapnya »

Pengumuman KPU: Inilah Urutan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/pengumuman-kpu-inilah-urutan-calon.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengumuman KPU: Inilah Urutan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024" border="0" data-original-height="304" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbKhBIerNjGK-7B_9gGTyJT5tx37U_ru6tAKKR6ANTayxEJt1tAdLkZoH8n1Fcfh8l_FQyaklPqtVts_Fvaykdo8J9fMGpgUv1X0NkhxwEF3urYb80Q28IrVbRoxOCPjEQslMTTiySBAMMTC8RELparceicOXwGeRF5ZphPv1sc2S3vO5YZb8pfjZ8NQU/s16000-rw/Calon%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%202024.jpg" title="Pengumuman KPU: Inilah Urutan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Jakarta</b> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 pada Selasa (14/11/2023). </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, proses pengundian nomor urut tersebut dilangsungkan di kantor KPU, Jakarta. Ketua KPU, Hasyim As'hari, membuka acara pengundian pada pukul 8.26 WIB.<br /><br />"Dengan menyebut nama Allah, rapat pleno terbuka dalam agenda pengundian nomor urut dibuka," ucap Hasyim pada Selasa (14/11/2023).<br /><br />Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan yang mendapatkan nomor urut 1 setelah mendapatkan kesempatan awal dalam pengundian. </span></div><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">Selanjutnya, giliran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan nomor urut 3. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada giliran berikutnya, memperoleh nomor urut 2.<br /><br />"Dengan demikian, nomor urut calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 sebagai berikut," kata Hasyim.</span><br /></div>

info pemilu Pengumuman KPU: Inilah Urutan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

Pekalongannews, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 pada Selas...

Selengkapnya »

KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden untuk Pemilu 2024

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden untuk Pemilu 2024" border="0" data-original-height="300" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUusHPn9rMsJRH_16l8_GK0MdaIrDd6CAYP6AD_AXHXkcUagUxC9PuXR4a3jA7EiLi3GJ0G-zNW517u3QQEBSn6uftv0SpFtnWmZbKMAuiiz0QSAEEi2dAd_eBprjvrvX2247Pza5NLb0Nk3GSV6N6SRbk5pGvcJ3BDPyKjQRiVAR-EZGv7ichslqFqXI/s16000-rw/capres-2023.jpg" title="KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden untuk Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"><div style="text-align: center;">KPU telah menetapkan tiga paslon Capres dan cawapres sebagai peserta Pilpres 2024</div></span><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews</b> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024 setelah melewati proses verifikasi pada Senin (13/11/2023).<br /><br />Idham Holik, Komisioner KPU, menyatakan bahwa ketiga pasangan calon presiden dan cawapres yang telah mendaftar memenuhi syarat dan diakui sebagai pasangan resmi untuk Pemilu serentak 2024.<br /><br />Sebelumnya, tiga pasangan calon presiden dan cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah mendaftar ke KPU untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024.<br /><br />Sebelum diumumkan sebagai pasangan calon presiden dan cawapres oleh KPU, setiap pasangan harus melewati proses verifikasi. </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua calon presiden dan cawapres memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diakui sebagai peserta resmi Pemilihan Presiden 2024, "ujarnya.<br /><br /><br />Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempatkan sektor ekonomi sebagai prioritas, meskipun dengan fokus yang berbeda. Di sisi lain, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak memberikan "gebrakan" karena hanya mengandalkan klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo.</span></div>

info pemilu KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden untuk Pemilu 2024

KPU telah menetapkan tiga paslon Capres dan cawapres sebagai peserta Pilpres 2024 Pekalongannews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menet...

Selengkapnya »

KPU Kota Pekalongan Terima 29.073 Tanda Pengenal untuk Pemilu 2024

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/kpu-kota-pekalongan-terima-29073-tanda.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KPU Kota Pekalongan Terima 29.073 Tanda Pengenal untuk Pemilu 2024" border="0" data-original-height="324" data-original-width="607" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfBRURDz-_-9OOyehnSylKf3DivV_ZNEGW9ZSjBJobNsOjuZV2XXMM1COYgV5PO2XI16ZvAjoQqdeHsxPOLrDC54UAfhhVCVE0dQWQSD3ZObEb1zMwFerbJRBE2Fnr8k7uwap3rxG4eC8x1ETpeL4xXFUTn5msaJArgNJkF70-e5JZw-vDXkMk5w2naOM/s16000-rw/kpu-kota-pekalongan.jpeg" title="KPU Kota Pekalongan Terima 29.073 Tanda Pengenal untuk Pemilu 2024" /></a></div><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Kota Pekalongan </b>- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan kembali menerima logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Logistik yang baru datang yakni 29.073 tanda pengenal dan 776 set label kotak suara yang selanjutnya disimpan di Gudang KPU di Jalan Industri Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. <br /><br />Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat dikonfirmasi Senin (13/11/2023), mengungkapkan bahwa tanda pengenal yang harus diterima yakni 31.716, yang baru diterima 29.073, kurang 2.643. Kemudian, label kotak suara baru 776 set yang diterima yang harusnya 881 set. </span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"Ini ada dua jenis logistik yang datang yakni tanda pengenal dan stiker, masih ada kekurangan dan akan disusulkan lagi," tandas Fajar. <br /><br />Disebutkan Fajar, logistik sebelumnya yakni kotak suara juga masih ada kekurangan dan belum ada penambahan lagi sampai hari ini. <br /><br />Selanjutnya tahapan terdekat pemilu yakni pada 28 November sudah mulai tahapan waktu kampanye. Sesuai Peraturan KPU No 15 tahun 2023 tentang kampanye, KPU akan membuatkan Surat Keputusan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.<br /><br />"Saat ini kami masih menunggu Perwal, kalau Perwal sudah turun kami akan buat turunannya berupa SK sehingga mempermudah teman-teman peserta pemilu untuk menentukan titik mana saja yang dianggap strategis untuk sosialisasi atau kampanye," tutup Fajar. </span></div>

info pemilu kota pekalongan KPU Kota Pekalongan Terima 29.073 Tanda Pengenal untuk Pemilu 2024

Pekalongannews, Kota Pekalongan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan kembali menerima logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ...

Selengkapnya »

Hasil Terbaru Survei: PDI-P Unggul, Partai Gerindra dan Golkar Diurutan Selanjutnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.pekalongan-news.com/2023/11/hasil-terbaru-survei-pdi-p-unggul.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Hasil Terbaru Survei: PDI-P Unggul, Partai Gerindra dan Golkar Diurutan Selanjutnya" border="0" data-original-height="329" data-original-width="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjunnNUf54TnVvmkBPPXrM50AkYy-VMGgWcfytkYOP1dNHGy793LOlaT9IQoWFA42vG2MnltdwmmVrte4087TytSQF7m4rPxWfcind4CXsHugfVT3c8DzJVh-pJuV_tDvXiiV_vI-s1uLsyn-1gba84MnpY-siHF82J4u4UQpjT1xxyfS3LuIdfQA_aiNI/s16000-rw/ilustrasi-parpol.jpg" title="Hasil Terbaru Survei: PDI-P Unggul, Partai Gerindra dan Golkar Diurutan Selanjutnya" /></a></div><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Ilustrasi Parpol peserta pemilu 2024</span></div></span><span style="font-family: verdana;"><b>Pekalongannews, Jakarta</b> - Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki elektabilitas tertinggi di antara 18 lambang dan nama partai yang diselidiki dalam simulasi tersebut. Temuan ini berasal dari survei tatap muka nasional yang dilakukan mulai 27 Oktober hingga 1 November 2023 terkait pemilihan anggota DPR jika dilaksanakan pada hari ini.</span><div><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div><span style="font-family: verdana;">"PDI-P paling banyak dipilih sebanyak 24,1 persen," ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi seperti yang diungkapkan dalam rilis survei pada Minggu (12/11/2023).<br /><br />Di bawah PDI-P, terdapat Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 14,4 persen, diikuti oleh Partai Golkar dengan angka 9,3 persen. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem bersaing ketat, dengan PKB mencapai 7,7 persen, sementara Nasdem dengan 7 persen. <br /><br />Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh elektabilitas sebesar 6,2 persen, diikuti oleh Partai Demokrat dengan 5,2 persen. Selanjutnya, terdapat Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 4,3 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan angka 3 persen. Di posisi ke-10 ada partai non-parlemen, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan angka 1,5 persen. <br /><br />Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 0,9 persen, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) masing-masing dengan angka 0,6 persen dan 0,2 persen. Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) masing-masing dengan angka 0,2 persen dan 0,1 persen. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Ummat masing-masing dengan angka 0,1 persen dan 0 persen. <br /><br />"Tidak ada perubahan signifikan terkait elektabilitas parpol dibanding survei sebelumnya yang dilaksanakan pertengahan Oktober, kecuali untuk Partai Demokrat yang mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi terutama setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan," ungkap Burhanudin. <br /><br />Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi. Margin of error yang terdapat pada survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.<br /><br /></span><br /></div>

info pemilu Politik Hasil Terbaru Survei: PDI-P Unggul, Partai Gerindra dan Golkar Diurutan Selanjutnya

Ilustrasi Parpol peserta pemilu 2024 Pekalongannews, Jakarta - Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Partai Demok...

Selengkapnya »