Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga kondusivitas daerah menjelang Pilkades.
Dalam sambutannya, Sukirman mengatakan bahwa rakor digelar sebagai respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan cuaca panas masih akan berlangsung hingga September 2026.
Dalam sambutannya, Sukirman mengatakan bahwa rakor digelar sebagai respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan cuaca panas masih akan berlangsung hingga September 2026.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini agar dampak musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun rawan kebakaran.
"Mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Dengan pemetaan yang baik, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko bencana dapat diminimalkan," ujar Sukirman.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., menjelaskan sejumlah titik yang menjadi perhatian selama musim kemarau, di antaranya lahan tebu pascapanen, lahan kosong, kawasan hutan Perhutani, hingga lokasi pembakaran sampah yang berpotensi memicu kebakaran.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun sisa tanaman tanpa pengawasan karena selain berisiko menyebabkan kebakaran, asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas.
Untuk meningkatkan kewaspadaan, Polres Pekalongan bersama pemerintah daerah akan mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur Forkopimcam. Selain itu, Polres juga telah menyiapkan Pasukan Siaga Bhayangkara serta layanan Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran maupun bencana lainnya.
Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi menambahkan, penguatan tim tanggap bencana mulai dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
Menurutnya, setiap desa perlu memiliki prosedur tetap (SOP), sistem pelaporan yang cepat, serta rencana lokasi evakuasi apabila terjadi bencana berskala besar. Dengan koordinasi yang baik, penanganan darurat dapat dilakukan secara lebih efektif.
Melalui rakor lintas sektoral ini, Pemkab Pekalongan berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Perhutani, serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini agar dampak musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun rawan kebakaran.
"Mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Dengan pemetaan yang baik, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko bencana dapat diminimalkan," ujar Sukirman.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., menjelaskan sejumlah titik yang menjadi perhatian selama musim kemarau, di antaranya lahan tebu pascapanen, lahan kosong, kawasan hutan Perhutani, hingga lokasi pembakaran sampah yang berpotensi memicu kebakaran.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun sisa tanaman tanpa pengawasan karena selain berisiko menyebabkan kebakaran, asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas.
Untuk meningkatkan kewaspadaan, Polres Pekalongan bersama pemerintah daerah akan mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur Forkopimcam. Selain itu, Polres juga telah menyiapkan Pasukan Siaga Bhayangkara serta layanan Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran maupun bencana lainnya.
Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi menambahkan, penguatan tim tanggap bencana mulai dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
Menurutnya, setiap desa perlu memiliki prosedur tetap (SOP), sistem pelaporan yang cepat, serta rencana lokasi evakuasi apabila terjadi bencana berskala besar. Dengan koordinasi yang baik, penanganan darurat dapat dilakukan secara lebih efektif.
Melalui rakor lintas sektoral ini, Pemkab Pekalongan berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Perhutani, serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat.
"Selain meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment