Pekalongannews, Batang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widyantoro menjadi pihak yang diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK,
Fitroh Rohcahyanto.
"Benar sudah kami amankan ," ujar Fitroh saat dikonfirmasi awak media di Jakarta.
Dalam operasi tersebut, KPK tidak hanya mengamankan Bupati Pemalang. Informasi yang dihimpun menyebutkan, istri Bupati, Noor Faizah Maenofie, juga turut dibawa penyidik pada Rabu dini hari untuk kepentingan pemeriksaan. Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga melakukan penyegelan di beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan penyidikan.
Di antaranya ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang serta dua unit rumah yang berada di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo. Penyegelan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) malam, beberapa jam sebelum OTT berlangsung.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena sebelumnya KPK telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai potensi tindak pidana korupsi. Pada 16 Juni 2025, lembaga antirasuah itu menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran pemerintah daerah di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti tiga sektor yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi, yakni proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Saat itu, Bupati Anom Widyantoro menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengaku menjadikan kasus OTT yang menjerat Bupati Pemalang periode 2021–2025, Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran agar pemerintahan yang dipimpinnya tidak mengulangi kesalahan serupa.
Anom Widyantoro bersama Wakil Bupati Nurkholes diketahui terpilih dalam Pilkada 2024 dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Pasangan tersebut diusung koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.
Rangkaian penindakan ini menunjukkan komitmen KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah daerah sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.



No comments:
Post a Comment