googlesyndication.com

0 Comment
Pekalongan News
antisipasi terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur Jawa Tengah , Panitia Pengawas Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi stakeholder
Kabupaten Batang
Untuk antisipasi terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung 27 Juni 2018 mendatang, Panitia Pengawas Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi stakeholder yang berlangsung di Hotel Mandarin Kota Pekalongan, Kamis ( 9/11). 

Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Batang Soeharto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan agar Pemerintah, LSM, Partai Politik dan juga Organisasi Masyarakat atau pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan peran masing – masing guna membantu tugas – tugas pengawasan.
“Kita berikan pemahaman agar nanti para stakeholder mengetahui kepentingan Panwaslu untuk dapat menjalankan perannya masing – masin, sehingga bisa membantu tugas Panwas.” Kata Soeharto
Ia juga mengatakan bahwa untuk kesiapan Panwas dalam Pilgub Jawa Tengah telah memiliki Panitia Pengawas Kecamatan termasuk juga kesekertariatannya, namun demikan Panwas belum membentuk Panitia Pengawas Lapangan ( PPL ).
“Pembentukan PPL di Pilgub Jawa Tengah akan di bentuk pada bulan Januari 2018 sesuai dengan tahapan – tahapan Pilkada,” kata Soeharto
Dalam Pemilihan Gubernur memiliki tantangan yang hampir sama dengan Pemilihan Bupati dalam Pengawasannya, perlu adanya partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam pengawasan, agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, hal ini merujuk pada pengalaman pilkada kemarin di Kabupaten Batang.
“ Diharapkan masyarakat aktif melaporkan jika mengetahui adanya praktek money politik," jelas Soeharto.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata yang menjadi narasumber mengatakan, Kunci keberhasilan dalam pesta demokrasi di Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden adalah adalah kenetralan KPU, Panwaslu dan Pemerintah.
“Kunci sukses pesta demokrasi adalah kenetralan, yang saya nilai agak sulit tercapai karena semua punya kepentingan dan kalau kita tidak jeli bisa ada susupan yang masuk di kelembagaan tersebut. Untuk itu Pemerintah, seperti ASN, Polisi dan TNI serta lembaga penyelanggara seperti KPU dan Panwaslu harus netral,” tegas Agung Wisnu Barata.
Ia juga menyoroti tentang partai politik atau yang di dalamnya pengurus partai dalam memberikan pendidikan politik, agar sesuai dengan etika politik terhadap kadernya untuk lebih dewasa dalam berpolitik, serta peran LSM atau ormas dan media juga sangat penting dalam menjaga demokrasi kita untuk bisa lebih bermartabat.

Sejumlah personel Polres Batang Polda Jawa Tengah mengamankan jalannya acara tersebut.

Post a Comment

 
Top