Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, Yulius Eka Putra, masih kesulitan mengakses jasa keuangan. Bahkan banyak diantara mereka menjadi korban koperasi bodong, sehingga keberadaan mereka memerlukan OJK untuk menjadi supervisi.
Yulius mengungkapkan, salah satu program pemerintah yang sedang OJK tangani adalah migrasi Bank Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
"Nantinya para pengusaha mikro ini akan lebih mudah mengakses keuangan atau permodalan," paparnya dalam Diskusi Interaktif Sosialisasi Peran dan Fungsi OJK yang mengangkat tema 'Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi UKMK', di hotel Sahid Mandarin Pekalongan, Minggu (29/1/17).
Yulius mencontohkan, di Kabupaten Batang saat ini terdapat 36 BKD sedang berproses menjadi LKM. Dalam perubahan itu diatur juga status LKM yang diperbolehkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga penggunaan PT LKM diijinkan.
Yulius menuturkan, pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada pembangunan desa, salah satu penguatan agar desa tersebut bisa bertumbuh secara ekonomi, maka kemajuan LKM akan membawa kemajuan saudara-saudara kita yang UMKM ini.
"Kami berharap, ada kelompok usaha di Batang yang mau mendirikan LKM, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses keuangan," ujar Yulius.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno yang menjadi nara sumber kedua memberikan gambaran bisnis atau usaha makanan cepat saji di luar negeri.
Hendrawan mengatakan, dengan sistem yang bagus, produk makanan cepat saji mereka bisa menglobal dan seluruh dunia bisa dikuasai oleh pruduk makanan yang sama.
Hal tersebut, kata Hendrawan, tidak ditemukan dalam produk makanan atau bisnis makanan kita di Indonesia. Hendrawan memberikan contoh rumah makan padang yang banyak tersebar di seluruh pelosok nusantara.
"Kendati rumah makan padang menguasai pasar lokal di Indonesia, namun mereka kesulitan untuk bisa menguasai secara global," terang Hendrawan.
Post a Comment