Posbakum Pengadilan Agama Permudah Akses Masyarakat Mendapatkan Layanan Hukum

gambar ilustrasi dibuat dengan AI

Pekalongannews, Batang - Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama terus menunjukkan peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kehadiran Posbakum menjadi solusi bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat kurang mampu maupun mereka yang belum memahami tata cara berperkara di pengadilan. Melalui layanan yang diberikan secara cuma-cuma sesuai ketentuan yang berlaku, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, hingga bantuan penyusunan dokumen perkara.

Posbakum merupakan salah satu bentuk komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Layanan ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan yang selama ini sering dihadapi pencari keadilan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku di lingkungan peradilan.

Petugas Posbakum yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau organisasi advokat memberikan pelayanan secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berbagai layanan yang tersedia meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi, advis hukum, hingga penyusunan surat gugatan, permohonan, maupun dokumen hukum lainnya yang diperlukan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang membutuhkan layanan Posbakum cukup datang ke Pengadilan Agama dengan membawa identitas diri beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan perkara. Setelah persyaratan diperiksa, petugas akan melakukan konsultasi untuk memahami pokok permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya, apabila diperlukan, petugas akan membantu menyusun dokumen hukum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat didaftarkan ke bagian kepaniteraan untuk diproses lebih lanjut.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejumlah Pengadilan Agama di berbagai daerah juga secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Posbakum.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, baik dari aspek ketepatan pelayanan, kualitas penyusunan dokumen hukum, maupun profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat. Evaluasi yang berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap pencari keadilan memperoleh pelayanan yang optimal.

Keberadaan Posbakum tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi hukum, tetapi juga berkontribusi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas.

Dengan pelayanan yang mudah diakses, ramah, serta tanpa dipungut biaya bagi penerima layanan yang memenuhi persyaratan, Posbakum menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Melalui pelayanan yang terus ditingkatkan, Posbakum di Pengadilan Agama diharapkan semakin mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi maupun minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum.

(Sulfi Setiowati),