 |
| Gambar ilustrasi |
Fenomena ini tercermin dari terus menurunnya angka kelahiran nasional yang kini mendekati batas penggantian populasi atau replacement level.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikonfirmasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia turun drastis dari lebih dari lima anak per perempuan pada era 1950 hingga awal 1970-an menjadi 2,13 anak per perempuan pada 2023. Angka tersebut hanya sedikit di atas tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 anak per perempuan.
Penurunan ini bukan sekadar perubahan statistik, melainkan mencerminkan transformasi sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikonfirmasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia turun drastis dari lebih dari lima anak per perempuan pada era 1950 hingga awal 1970-an menjadi 2,13 anak per perempuan pada 2023. Angka tersebut hanya sedikit di atas tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 anak per perempuan.
Penurunan ini bukan sekadar perubahan statistik, melainkan mencerminkan transformasi sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir.
Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) "Dua Anak Cukup" pada era Orde Baru menjadi salah satu faktor yang mempercepat penurunan angka kelahiran. Program tersebut didukung perluasan layanan kesehatan ibu dan anak serta akses terhadap kontrasepsi.
Namun, memasuki era modern, penyebab rendahnya angka kelahiran berubah. Keputusan memiliki anak kini lebih banyak dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan perubahan gaya hidup.
Namun, memasuki era modern, penyebab rendahnya angka kelahiran berubah. Keputusan memiliki anak kini lebih banyak dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan perubahan gaya hidup.
Meningkatnya pendidikan, urbanisasi, serta semakin banyak perempuan yang aktif bekerja membuat banyak pasangan memilih menunda pernikahan atau membatasi jumlah anak.
Data menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 48,87 persen pada 2015 menjadi 56,6 persen pada 2025. Kondisi ini turut mengubah pola perencanaan keluarga di berbagai daerah, tidak hanya di kota besar tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Penurunan angka kelahiran bahkan terjadi cukup tajam di sejumlah provinsi seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir mengenai ukuran keluarga telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, biaya membesarkan anak terus mengalami kenaikan. Biaya persalinan, susu formula, imunisasi, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Kenaikan biaya tersebut menjadi pertimbangan utama bagi banyak keluarga muda dalam merencanakan jumlah anak.
Apabila tren ini terus berlangsung, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan demografi pada masa mendatang. Setelah menikmati bonus demografi, negara dapat memasuki fase penuaan penduduk yang ditandai berkurangnya jumlah usia produktif dan meningkatnya beban penduduk lanjut usia.
Karena itu, para ahli menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih ramah keluarga, mulai dari dukungan layanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, hingga perlindungan bagi pekerja yang telah berkeluarga. Langkah tersebut dinilai penting agar penurunan angka kelahiran tetap berada pada tingkat yang sehat dan tidak berkembang menjadi krisis demografi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
Data menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 48,87 persen pada 2015 menjadi 56,6 persen pada 2025. Kondisi ini turut mengubah pola perencanaan keluarga di berbagai daerah, tidak hanya di kota besar tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Penurunan angka kelahiran bahkan terjadi cukup tajam di sejumlah provinsi seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir mengenai ukuran keluarga telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, biaya membesarkan anak terus mengalami kenaikan. Biaya persalinan, susu formula, imunisasi, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Kenaikan biaya tersebut menjadi pertimbangan utama bagi banyak keluarga muda dalam merencanakan jumlah anak.
Apabila tren ini terus berlangsung, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan demografi pada masa mendatang. Setelah menikmati bonus demografi, negara dapat memasuki fase penuaan penduduk yang ditandai berkurangnya jumlah usia produktif dan meningkatnya beban penduduk lanjut usia.
Karena itu, para ahli menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih ramah keluarga, mulai dari dukungan layanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, hingga perlindungan bagi pekerja yang telah berkeluarga. Langkah tersebut dinilai penting agar penurunan angka kelahiran tetap berada pada tingkat yang sehat dan tidak berkembang menjadi krisis demografi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
No comments:
Post a Comment