Pertemuan yang dihadiri jajaran DPR RI, Kementerian BUMN, Danareksa, hingga Pemerintah Kabupaten Batang itu tidak hanya membahas percepatan investasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur daerah penyangga, kebutuhan lahan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menegaskan, keberhasilan KITB tidak cukup hanya mengandalkan masuknya investor besar. Menurutnya, kawasan penyangga seperti Gringsing dan wilayah sekitarnya harus dipersiapkan secara matang agar pertumbuhan industri berjalan seimbang dengan perkembangan daerah.
“Hari ini kita punya kesempatan baik karena semua hadir, mulai Komisi VI DPR RI, Danareksa, BP BUMN, sampai Pemda Batang. Jadi semua persoalan kita bahas terbuka. Kita minta fasilitas-fasilitas di Gringsing dan kota penyangga dipercepat supaya kawasan industri bisa berkembang lebih pesat,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, investor pada dasarnya mempertimbangkan tiga faktor utama sebelum menanamkan modal, yakni fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja. Karena itu, Rizal mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan dukungan berupa keringanan pajak bagi investor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 70 persen.
“Kalau tenaga kerja lokal terserap tinggi dan fasilitas daerah mendukung, investor pasti lebih tertarik masuk,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga kerja, kebutuhan lahan industri juga menjadi perhatian serius. Rizal menyebut permintaan investor terhadap lahan di KITB terus meningkat. DPR RI, lanjutnya, akan ikut mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan melalui koordinasi dengan PTPN maupun Kementerian BUMN agar ekspansi kawasan industri tidak terhambat.
“Masalah lahan ini sangat penting. Kami sebagai anggota DPR RI dari dapil akan ikut membantu mendorong penyelesaiannya supaya kebutuhan investor bisa segera terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih mengatakan, Pemkab Batang juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menegaskan, keberhasilan KITB tidak cukup hanya mengandalkan masuknya investor besar. Menurutnya, kawasan penyangga seperti Gringsing dan wilayah sekitarnya harus dipersiapkan secara matang agar pertumbuhan industri berjalan seimbang dengan perkembangan daerah.
“Hari ini kita punya kesempatan baik karena semua hadir, mulai Komisi VI DPR RI, Danareksa, BP BUMN, sampai Pemda Batang. Jadi semua persoalan kita bahas terbuka. Kita minta fasilitas-fasilitas di Gringsing dan kota penyangga dipercepat supaya kawasan industri bisa berkembang lebih pesat,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, investor pada dasarnya mempertimbangkan tiga faktor utama sebelum menanamkan modal, yakni fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja. Karena itu, Rizal mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan dukungan berupa keringanan pajak bagi investor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 70 persen.
“Kalau tenaga kerja lokal terserap tinggi dan fasilitas daerah mendukung, investor pasti lebih tertarik masuk,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga kerja, kebutuhan lahan industri juga menjadi perhatian serius. Rizal menyebut permintaan investor terhadap lahan di KITB terus meningkat. DPR RI, lanjutnya, akan ikut mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan melalui koordinasi dengan PTPN maupun Kementerian BUMN agar ekspansi kawasan industri tidak terhambat.
“Masalah lahan ini sangat penting. Kami sebagai anggota DPR RI dari dapil akan ikut membantu mendorong penyelesaiannya supaya kebutuhan investor bisa segera terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih mengatakan, Pemkab Batang juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri.
Di antaranya pembangunan Pasar Plelen, alun-alun kawasan Gringsing, peningkatan akses jalan menuju KITB, hingga pengembangan stasiun pendukung mobilitas pekerja.
“Kami menyampaikan kebutuhan infrastruktur daerah penyangga, seperti pasar, alun-alun, UMKM terpadu, jalan akses menuju KITB, sampai pengembangan stasiun pendukung kawasan industri,” jelasnya.
Menurut Sri, sebagian besar lahan untuk proyek tersebut sebenarnya sudah siap. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Di sisi lain, Pemkab Batang juga mulai mendorong keterlibatan BUMD dalam pengembangan ekonomi kawasan, termasuk rencana pembangunan dryport dan jaringan gas yang nantinya melibatkan Perumda milik daerah.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menunjukkan bahwa tantangan pengembangan KITB kini bukan lagi sekadar mendatangkan investor, melainkan memastikan kesiapan infrastruktur, penyelesaian lahan, dan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami menyampaikan kebutuhan infrastruktur daerah penyangga, seperti pasar, alun-alun, UMKM terpadu, jalan akses menuju KITB, sampai pengembangan stasiun pendukung kawasan industri,” jelasnya.
Menurut Sri, sebagian besar lahan untuk proyek tersebut sebenarnya sudah siap. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Di sisi lain, Pemkab Batang juga mulai mendorong keterlibatan BUMD dalam pengembangan ekonomi kawasan, termasuk rencana pembangunan dryport dan jaringan gas yang nantinya melibatkan Perumda milik daerah.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menunjukkan bahwa tantangan pengembangan KITB kini bukan lagi sekadar mendatangkan investor, melainkan memastikan kesiapan infrastruktur, penyelesaian lahan, dan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
No comments:
Post a Comment