Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Mei 2025 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.903/1/5/DRJD/2025 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Nomor 500.11.1/0745 terkait sosialisasi kendaraan truk lebih dari tiga sumbu.
Rizal Bawazier menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya melarang seluruh truk sumbu tiga atau lebih untuk melintas. Ia meminta semua pihak, khususnya Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), untuk mencermati isi surat edaran tersebut secara utuh.
"Saya mewakili ratusan ribu masyarakat Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Batang. Saya sampaikan kepada APTRINDO bahwa tidak semua truk dilarang melintas. Silakan pelajari isi surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ.903/1/5/DRJD/2025 tersebut," kata politisi PKS ini, Selasa (28/5/2025).
Menurutnya, terlalu berlebihan jika APTRINDO hanya fokus pada potensi kerugian ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat di jalur pantura.
"Jangan hanya bicara kerugian miliaran rupiah. Yang harus dihitung juga adalah nyawa manusia. Sudah ada korban jiwa di jalur ini. Siapa yang akan membayar nyawa tersebut? Tidak cukup dengan uang miliaran, nyawa itu tidak ternilai," tegasnya.
Rizal juga meminta jajaran kepolisian di wilayah terkait, mulai dari Kapolres hingga Kasatlantas di Pekalongan, Pemalang, dan Batang, untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Kepada Kapolres dan Kasatlantas, bantu rakyat kalian dengan hati nurani. Kalian adalah pemimpin di daerah kami, bantu kami! Setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya," ujarnya.
Ia juga menyinggung para kepala daerah, yakni Wali Kota dan Bupati di empat wilayah tersebut, agar turut peduli terhadap keresahan masyarakat akibat banyaknya truk besar yang melintas.
"Kami sudah muak dengan banyaknya truk yang melintasi jalur pantura ini. Sudah cukup, pikirkan keselamatan rakyat,” kata Rizal.
No comments:
Post a Comment