 |
| Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar (Gawapepa) juga meminta kades untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri |
Kabupaten Pekalongan - Ratusan warga Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berunjuk rasa menuntut transparansi anggaran Dana Desa (DD) yang digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur desa yang diduga diselewengkan oleh kades dan perangkat desa, Jum'at (26/6/2020).
Selain menuntut adanya transparansi anggaran, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar (Gawapepa) juga meminta kades untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri bila hasil audit dari inspektorat terbukti ada temuan.
Menurut koordinator aksi, Wahyu Kurniawan, warga melakukan protes lantaran tidak mendapatkan kejelasan pembangunan lapangan voli dan tujuh proyek desa lainya yang bernilai ratusan juta.
"Kami minta pihak desa transparan, sebab anggaran pembangunan lapangan voli sebesar Rp 277 juta namun digunakan hanya Rp 220 juta. Kuat dugaan selisihnya diselewengkan," terang Wahyu Kurniawan.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman kantor Desa Pacar, ratusan warga tidak hanya berorasi dan mengecam melalui tulisan dalam lembaran kain putih yang dibentangkan para peserta, namun juga menggelar aksi teatrikal pocong serta mengusung keranda putih sebagai simbol matinya transparasi.
Warga mengaku mengantongi sejumlah bukti yang dapat menjerat para pelaku penyelewengan anggaran ke ranah hukum, kendati demikian warga masih memilih menempuh jalur prosedural seperti mengurus ijin dari kepolisian untuk aksi penyampaian pendapat di muka umum dan melakukan mediasi untuk mencari solusi dan titik temu.
"Kami menghormati proses yang dilakukan oleh inspektorat dan hasilnya seperti apa kami tunggu dan hargai, namun kesediaan menandatangani surat pernyataan berisi tujuh butir tuntutan adalah pertanggungjawaban moral bagi kades dan perangkat desa. Kalau memang tidak merasa bersalah tentunya tidak menjadi masalah, kecuali memang benar-benar melakukan kesalahan," papar Wahyu Kurniawan.
Sementara itu Camat Tirto, Agus Dwi Nugroho, menyebut, aksi warga menuntut transparasi anggaran merupakan dinamika tersendiri yang harus disikapi oleh pihak desa.
Menurutnya, masyarakat sekarang sudah cerdas karena transparasi mutlak diperlukan dan harus dibarengi dengan tata kelola administrasi desa yang benar.
"Masyarakat sudah pintar dan kritis, jadi kedepan kami akan lakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat sesuai kewengan kami," ujarnya.
Post a Comment