 |
| Dok : foto twitter |
Kota Pekalongan
Buntut dari kepergian 300 guru SD se-Kecamatan Pekalongan Utara untuk studi banding ke Jakarta menyisakan banyak persoalan. Selain sudah sampai ke telinga Walikota Pekalongan pada Rabu sebelumnya dan direncanakan Walikota akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mendengarkan penjelasan persoalan tersebut, kini giliran Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Mertana akan melakukan hal yang sama.
Sudjaka Mertana berniat memanggil Kepala Dindikpora, August Marhaen untuk klarifikasi terkait studi banding 300 guru se-Kecamatan Utara yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Pekalongan.
Menurut Sudjaka, dirinya menyesalkan tindakan para guru tersebut meninggalkan kewajibannya meskipun sudah seijin Dinas Pendidikan dan telah memberitahukan kepada siswanya melalui surat edaran.
"Saya tetap keberatan, karena hal tersebut menjadi persoalan etika dan mencoreng dunia pendidikan di Kota Pekalongan," ucapnya lewat sambungan telepon, Jum'at malam (28/10/16).
Sudjaka mengatakan, pemanggilan Kepala Dinas untuk klarifikasi akan dilakukan pada rapat kerja pada awal pekan depan.
"Saat saya hubungi yang bersangkutan katanya sedang berada di luar kota," ungkap Sudjaka.
Dari keterangan sementara yang saya dapat dari Kepala Dinas, kata Sudjaka, kepergian 300 guru se-Kecamatan Pekalongan Utara untuk studi banding tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan iuran sesama guru.
Kendati tidak menggunakan APBD, lanjut Sudjaka, bukan berarti harus meninggalkan begitu saja kewajiban untuk mengajar. Namun harus mempertimbangkan etika juga.
"Untuk menciptakan iklim pendidikan yang baik di Kota Pekalongan, harapannya tentu ada pertimbangan pemberian sanksi yang akan dijatuhkan," tegasnya.
Apalagi sudah ada pengakuan dari salah satu guru, studi banding ke sekolah rujukan yang ada di Jakarta akhirnya gagal dan berlanjut ke acara jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Masjid Kubah Emas, PP IPTEK dan studio 5 Indosiar.
Post a Comment