Pekalongannews, Banjarnegara — Pengurus Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Banjarnegara resmi dilantik, Senin (3/8/2026). Kepengurusan periode 2026–2031 diminta aktif mengawal proyek pemerintah dan penggunaan anggaran negara.
Pelantikan berlangsung di Baysand Surya Yudha Park, Banjarnegara. Prosesi dipimpin Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.C., S.H., M.M.
Ketua Umum PP GNPK RI, HM Basri Budi Utomo AS, S.IP., menegaskan pengawasan menjadi tugas utama organisasi. "Pengurus harus mengawasi proyek yang memakai anggaran negara," tegas Basri.
Arahan itu menjadi pesan utama pelantikan. Pengawasan mencakup proyek APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga APBN.
Basri meminta pengurus tidak menunggu laporan masyarakat. Mereka harus aktif memantau pekerjaan pembangunan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan mencegah kebocoran anggaran sejak awal. Kualitas pembangunan juga dapat terjaga sesuai spesifikasi teknis.
Basri menegaskan GNPK RI bukan organisasi pencari kesalahan. Organisasi hadir mendorong tata kelola anggaran lebih transparan.
Jika menemukan dugaan penyimpangan, pengurus diminta membuat temuan awal. Laporan itu disampaikan kepada kepala daerah terlebih dahulu.
Langkah tersebut memberi ruang penyelesaian administratif. Organisasi Perangkat Daerah dapat segera melakukan perbaikan.
Basri menilai pengawasan masyarakat merupakan bagian demokrasi. Keterlibatan publik memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah.
Ketua PD GNPK RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, menyatakan seluruh pengurus siap bekerja. Amanat organisasi akan dijalankan sesuai AD/ART.
"Kami berkomitmen menciptakan Banjarnegara yang bebas praktik KKN," ujar Arief. Komitmen itu menjadi pedoman seluruh pengurus.
Arief menjelaskan organisasi telah bergerak sejak Oktober 2025. Berbagai kegiatan pencegahan korupsi telah dilaksanakan.
Saat Hari Antikorupsi Sedunia 2025, GNPK RI membagikan seribu stiker. Isinya mengajak masyarakat melawan korupsi dan melapor.
Pengurus juga membuka posko pengaduan korupsi. Posko beroperasi tiga hari di Alun-alun Banjarnegara.
Kegiatan itu berlangsung saat pasar rakyat Desember 2025. Masyarakat diberi ruang menyampaikan dugaan penyimpangan.
Memasuki Juli 2026, GNPK RI mengikuti deklarasi Aliansi Warga Utomo. Forum itu menghimpun ormas, LSM, dan aktivis daerah.
Organisasi juga menggelar Sekolah Berintegritas. Program berlangsung bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan.
Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mandiraja. Sebanyak 250 siswa dan guru mengikutinya.
Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah, Hono Sejati, mengingatkan tantangan korupsi semakin kompleks. Modus kejahatan terus berkembang.
"Korupsi adalah extraordinary crime," kata Hono Sejati. Karena itu, penanganannya memerlukan langkah luar biasa.
Hono meminta pengurus memperkuat pemahaman hukum. Bekal itu penting saat menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi. Jabatan membawa tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Ia menegaskan GNPK RI menjadi mitra kontrol sosial. Organisasi mendukung pengawasan penggunaan keuangan negara.
Pengawasan dilakukan secara independen dan bertanggung jawab. Temuan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Laporan bisa disampaikan kepada Kepolisian maupun Kejaksaan. Dugaan korupsi juga dapat dilaporkan kepada KPK.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengapresiasi pelantikan tersebut. Pemerintah menyambut baik kehadiran GNPK RI Banjarnegara.
Menurut Amalia, pengawasan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan anggaran publik.
"Informasi hasil pengawasan bisa disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti," ujar Amalia.
Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat. Transparansi menjadi bagian penting pembangunan daerah.
Amalia mengajak seluruh elemen menjaga persatuan. Perbedaan politik tidak boleh menghambat pembangunan.
Menurutnya, Banjarnegara masih menghadapi tantangan kemiskinan. Karena itu, kolaborasi semua pihak diperlukan.
Ia berharap pengawasan berjalan objektif dan profesional. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga memperluas keterbukaan informasi. Salah satunya melalui forum Focus Group Discussion.
Forum tersebut memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan. Masukan masyarakat dapat dibahas secara terbuka.
Pelantikan dihadiri Forkopimda dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Sejumlah tokoh masyarakat juga hadir.
Turut hadir Ketua Umum PP GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS. Hadir pula Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah Hono Sejati.
Pembina GNPK RI Banjarnegara KH Abdul Haris Fata Yasin ikut menghadiri pelantikan. Kehadiran berbagai unsur menunjukkan dukungan bersama.
Melalui kepengurusan baru, GNPK RI Banjarnegara diharapkan semakin aktif. Pengawasan pembangunan diharapkan lebih efektif dan transparan.
Organisasi juga diminta memperkuat edukasi antikorupsi. Pencegahan dinilai lebih penting dibanding penindakan.
Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pengawasan yang kuat diharapkan meningkatkan kualitas pembangunan. Manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Banjarnegara.
No comments:
Post a Comment