Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Arahan tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri kegiatan Roadshow Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Sukirman menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting.
Arahan tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri kegiatan Roadshow Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Sukirman menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting.
"Di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah," ujarnya.
Menurutnya, hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa capaian penarikan PKB di Kabupaten Pekalongan masih berada pada kategori menengah. Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa agar target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ia meminta Sekretaris Daerah segera mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun pembagian tugas yang jelas. Dengan pola kerja yang terstruktur, setiap unsur pemerintahan diharapkan memiliki peran aktif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Sukirman menilai pemerintah desa, RT, dan RW memiliki posisi strategis karena mengenal kondisi masyarakat secara langsung. Kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, ia juga meminta seluruh kepala OPD agar menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dalam setiap kesempatan saat bertemu masyarakat maupun tokoh-tokoh di wilayah masing-masing.
Menurutnya, hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa capaian penarikan PKB di Kabupaten Pekalongan masih berada pada kategori menengah. Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa agar target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ia meminta Sekretaris Daerah segera mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun pembagian tugas yang jelas. Dengan pola kerja yang terstruktur, setiap unsur pemerintahan diharapkan memiliki peran aktif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Sukirman menilai pemerintah desa, RT, dan RW memiliki posisi strategis karena mengenal kondisi masyarakat secara langsung. Kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, ia juga meminta seluruh kepala OPD agar menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dalam setiap kesempatan saat bertemu masyarakat maupun tokoh-tokoh di wilayah masing-masing.
"Kesadaran masyarakat harus terus dibangun melalui pendekatan yang persuasif dan berkelanjutan," tambahnya.
Sukirman menjelaskan bahwa manfaat pembayaran pajak akan kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga berbagai pelayanan publik lainnya.
Sukirman menjelaskan bahwa manfaat pembayaran pajak akan kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga berbagai pelayanan publik lainnya.
Oleh sebab itu, kesadaran membayar pajak perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, diharapkan capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pekalongan terus meningkat.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, diharapkan capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pekalongan terus meningkat.
"Optimalisasi pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment