Bupati Faiz: Program BSPS dan Rumah Subsidi Gerakkan Ekonomi Batang, Ribuan Tenaga Kerja Terserap

 

Pekalongannews, Batang – Program perumahan yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Hal itu disampaikan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan saat memberikan tanggapan terkait pelaksanaan program nasional perumahan di Kabupaten Batang, Jumat (31/7/2026).

Menurut Faiz, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor usaha.

"Program BSPS, rumah subsidi, dan KUR Perumahan bukan hanya memberikan manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Material bangunan dibeli dari toko bangunan di sekitar lokasi, sehingga pelaku usaha lokal ikut merasakan manfaatnya," ujar Faiz.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program BSPS dirancang agar seluruh kebutuhan material bangunan dipenuhi melalui toko bangunan yang berada di sekitar lokasi penerima bantuan. Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan omzet usaha lokal sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Tak hanya itu, proses pembangunan maupun rehabilitasi rumah juga melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang bangunan, pekerja harian, hingga pelaku usaha jasa konstruksi skala kecil.

"Selain menggerakkan sektor perdagangan bahan bangunan, program ini juga menyerap banyak tenaga kerja lokal. Dampaknya tentu sangat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Faiz menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor perumahan juga harus ditopang oleh kebijakan penataan ruang yang matang. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang terus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara cermat agar pembangunan dapat berjalan seimbang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, RTRW tidak hanya menjadi pedoman pembangunan saat ini, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk 20 hingga 30 tahun ke depan.

"RTRW yang baik akan memastikan pemanfaatan lahan berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara teliti agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan," jelasnya.

Meski kebutuhan perumahan terus meningkat, Faiz memastikan Kabupaten Batang masih memiliki cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang luasnya berada di atas standar minimal nasional, yakni lebih dari 87 persen. Namun demikian, pemerintah daerah mulai mengkaji pengembangan konsep hunian vertikal sebagai solusi menghadapi pertumbuhan penduduk sekaligus menjaga keberlangsungan lahan produktif.

Selain fokus pada pembangunan rumah, Pemkab Batang juga memperkuat sinergi dengan para pengembang melalui penyederhanaan proses perizinan. Faiz menegaskan, pelayanan terkait Keterangan Rencana Kota (KRK) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat untuk memberikan kepastian kepada investor maupun masyarakat.

Di sisi lain, pengawasan terhadap penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan juga terus diperketat. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh prasarana yang nantinya diserahkan kepada pemerintah benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

"Kami ingin pembangunan perumahan berjalan dengan baik. Perizinan kami permudah, tetapi pengawasan terhadap kewajiban pengembang tetap kami lakukan secara ketat sesuai regulasi yang berlaku," tegas Faiz.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengembang, Kabupaten Batang optimistis program BSPS, rumah subsidi, dan KUR Perumahan akan terus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan