Utang Global Melonjak Drastis 2025, Indonesia Masih Aman di Bawah 60 Persen PDB

gambar ilustrasi

Pekalongannews - Dunia saat ini tengah menghadapi tekanan besar akibat lonjakan utang pemerintah di berbagai negara. Dalam dua dekade terakhir, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di sejumlah negara besar meningkat tajam, bahkan sebagian sudah melampaui 100 persen dari ukuran ekonominya sendiri.

Berdasarkan data IMF World Economic Outlook edisi Oktober 2025, rata-rata rasio utang pemerintah global naik dari 68 persen terhadap PDB pada 2005 menjadi 95 persen pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban fiskal negara-negara dunia semakin berat, terutama setelah berbagai krisis ekonomi, pandemi, hingga kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Negara maju menjadi kelompok yang mengalami kenaikan utang paling signifikan. Rasio utang pemerintah negara maju melonjak dari 76 persen menjadi 110 persen terhadap PDB dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. 

Beberapa negara bahkan mencatat lonjakan yang sangat tinggi seperti Inggris, Spanyol, hingga China.

China misalnya, mengalami kenaikan rasio utang dari 26 persen menjadi 96 persen terhadap PDB. Sementara Inggris naik dari 41 persen menjadi 103 persen, dan Spanyol dari 42 persen menjadi 100 persen terhadap PDB.

Tingginya utang di negara maju dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari belanja pemerintah yang besar, defisit anggaran berkepanjangan, stimulus ekonomi saat krisis, hingga meningkatnya kebutuhan anggaran akibat populasi lanjut usia yang semakin banyak.

Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga menghadapi tekanan serupa. Rasio utang negara berkembang dan emerging markets naik dari 41 persen menjadi 73 persen terhadap PDB. 

Mexico menjadi salah satu negara dengan lonjakan rasio utang terbesar, disusul Brazil dan Polandia.

Di tengah tren kenaikan utang global tersebut, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang dinilai masih mampu menjaga rasio utangnya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia tercatat berhasil menurunkan rasio utang sekitar 4,7 persen.

Meski demikian, nilai utang pemerintah Indonesia tetap mengalami kenaikan secara nominal. Hingga akhir Maret 2026, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp9,92 kuadriliun. 

Nilai tersebut setara 40,75 persen terhadap PDB dan masih berada di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang dipatok maksimal 60 persen terhadap PDB.

Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya mencapai sekitar Rp8,6 kuadriliun. Sementara sisanya berasal dari pinjaman yang mencapai sekitar Rp1,2 kuadriliun.

Pemerintah juga terlihat semakin aktif menarik dana dari pasar obligasi. Hingga awal Mei 2026, dana yang diserap pemerintah dari lelang SBN mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi utang yang terus bertambah memang belum sepenuhnya menjadi ancaman selama rasio terhadap PDB masih terjaga. Namun para ekonom mengingatkan bahwa utang yang tinggi dapat menjadi masalah serius ketika biaya bunga ikut meningkat.

Semakin besar bunga utang yang harus dibayar, maka semakin besar pula anggaran negara yang tersedot hanya untuk membayar kewajiban tersebut. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program sosial dapat semakin terbatas.

Karena itu, pengendalian belanja negara, peningkatan penerimaan pajak, serta menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting agar kondisi fiskal tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.