JAKARTA, Pekalongannews — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperluas perannya dalam agenda strategis ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Langkah tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional dalam mengawal produksi jagung, pembiayaan petani, stabilisasi harga, hingga penyerapan hasil panen.
Rakor dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia juga mengikuti rapat secara daring untuk memastikan keseragaman strategi di daerah.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa capaian tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih progresif di 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja, dan Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025,” ujar Brigjen Langgeng.
Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani jagung dan lembaga pembiayaan untuk mengatasi persoalan klasik permodalan.
Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Implementasi konkret program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat.
Di wilayah tersebut, petani jagung binaan Polri memperoleh kredit modal untuk menanam kembali sekaligus memperluas lahan produksi.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembiayaan KUR tahun 2026.
“BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk KUR Mikro, termasuk bagi ekosistem pertanian jagung,” ujar Danang dalam paparannya.
Selain pembiayaan, Polri juga fokus melindungi petani dari praktik perdagangan tidak adil yang kerap dilakukan tengkulak.
Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak.
Solusi yang ditempuh adalah kerja sama strategis dengan Perum Bulog dalam penyerapan jagung petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026.
Dalam surat tersebut, Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah atau HPP.
No comments:
Post a Comment