Pemerintah Diminta Bergerak Cepat, 17+8 Tuntutan Rakyat Tak Bisa Diabaikan

Pekalongannews - Gelombang demo terus meluas di berbagai daerah. Berawal dari protes tunjangan DPR RI, aksi massa kini menjalar ke isu kekerasan aparat hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tak memihak rakyat.

Seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob saat pengamanan demo. Insiden ini memicu kemarahan publik dan memantik aksi protes lanjutan. Bentrokan antara massa dan aparat pun tak terhindarkan, menelan korban jiwa dan luka di kedua belah pihak.

Kondisi ini sampai menarik perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCCHR) yang mendesak pemerintah Indonesia menyelidiki cara aparat menangani aksi unjuk rasa tersebut.

Sejak 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, gelombang protes datang bertubi-tubi. Mahasiswa, buruh, akademisi, koalisi sipil, bahkan public figure ikut menyuarakan kritik.

Di Lampung, mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi dengan 10 tuntutan. Di Yogyakarta, aksi bertajuk “Jogja Memanggil” menyerukan 14 tuntutan. Aksi serupa terjadi di Bandung, Surabaya, Solo, Kupang, hingga Makassar.

Massa buruh di Jakarta membawa 6 tuntutan, sementara ratusan akademisi dari kampus-kampus besar seperti UI, UGM, IPB, dan Unhas menuntut 7 poin perubahan, termasuk penghentian represi dan perombakan kebijakan.

Puncaknya, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat viral di media sosial sejak 1 September. Poster berisi 17 tuntutan harus dipenuhi sebelum 5 September, sedangkan 8 tuntutan sisanya diberi tenggat setahun. Dukungan untuk gerakan ini mencapai lebih dari 100 juta engagement.

Presiden Prabowo dalam konferensi pers menjanjikan aspirasi rakyat akan ditindaklanjuti. Ia bahkan mencabut beberapa fasilitas anggota DPR, termasuk tunjangan dan kunjungan kerja luar negeri.

Publik menilai respons ini lambat dan tak sesuai dengan desakan yang sudah menggema di seluruh negeri.