Dalam pertemuan tersebut, BNPP terus memperkuat sinergi dan komunikasi yang sejalan dengan 27 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi anggotanya, bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota.
Jeffry Apoly Rahawarin, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, membuka Rakorbangtas Tahun 2023 mewakili Pelaksana Harian Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
Jeffry Apoly Rahawarin, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, membuka Rakorbangtas Tahun 2023 mewakili Pelaksana Harian Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
Dalam sambutannya, Jeffry menekankan pentingnya komunikasi bersama K/L dan BPPD untuk menjaga fokus pengelolaan batas negara pada sasaran prioritas pembangunan nasional.
Sasaran wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara mencakup 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi, 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.
"Dalam Rakorbangtas, kita ingin mengontrol program dan kegiatan yang sudah terlaksana pada Tahun 2023, program dan kegiatan yang masih dikerjakan atau tertunda karena menemui kendala dan hambatan," jelas Jeffry.
Sasaran wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara mencakup 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi, 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.
"Dalam Rakorbangtas, kita ingin mengontrol program dan kegiatan yang sudah terlaksana pada Tahun 2023, program dan kegiatan yang masih dikerjakan atau tertunda karena menemui kendala dan hambatan," jelas Jeffry.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan perbatasan negara sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang diintegrasikan ke dalam visi BNPP.
Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,717 triliun, dengan realisasi anggaran hingga Desember 2023 mencapai Rp4,114 triliun.
Jeffry menekankan pentingnya Forum Rakorbangtas dalam penyusunan perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mendorong percepatan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan.
Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,717 triliun, dengan realisasi anggaran hingga Desember 2023 mencapai Rp4,114 triliun.
Jeffry menekankan pentingnya Forum Rakorbangtas dalam penyusunan perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mendorong percepatan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan.
Ia juga mencatat upaya BNPP dalam meningkatkan layanan sosial dasar dan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, didukung oleh infrastruktur strategis seperti jalan paralel perbatasan, jalur tol laut, bandara, dan pelabuhan/dermaga.
BNPP juga berhasil merubah wajah beranda negara dengan membangun 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, di mana 8 PLBN telah beroperasi dan 5 PLBN akan segera beroperasi.
Farida Kurnianingrum, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP, sebagai ketua panitia, menjelaskan bahwa Rakorbangtas Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu, guna memperkuat kedaulatan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
BNPP juga berhasil merubah wajah beranda negara dengan membangun 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, di mana 8 PLBN telah beroperasi dan 5 PLBN akan segera beroperasi.
Farida Kurnianingrum, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP, sebagai ketua panitia, menjelaskan bahwa Rakorbangtas Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu, guna memperkuat kedaulatan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Dukungan pendanaan yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tetap difokuskan pada pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara, dan pembangunan kawasan perbatasan, dengan penekanan pada sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan.
Post a Comment