0 Comment
Bupati Batang Wihaji mengatakan menurut hasil survei Alvara bahwa secara nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti pancasila ada 19,4 persen
Batang - Pemkab Batang, siap mengantisipasi adanya keterlibatan Aparatur sipil negara yang terlibat radikalisme dan anti-Pancasila karena hal tersebut akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bupati Batang Wihaji mengatakan menurut hasil survei Alvara bahwa secara nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti pancasila ada 19,4 persen. 

"Oleh karena itu, Pemkab menindak lanjuti isu nasional yang mengancam negara, maka bagi ASN di Kabupaten Batang yang anti Pancasila silahkan mundur, kalau tidak kita sikat," kata Wihaji, Sabtu (23/11/19). 

Untuk langkah antisipsi dan menangkal paham radikalisme dan anti pancasila , maka Pemkab Batang mengapresiasi Polres Batang yang menggelar penyuluhan dan sosiliasi pencegahan dan tangkal paham radikal dan Terorisme. 

"Sosialisasi yang mengundang nara sumber yang berkompeten dibidangnya sangat penting, karena kalau ada fenomena paham tersebut bisa kita pahami indikasinya," jelas Wihaji di hadapan anggota Polisi dan TNI Ormas di Kabupaten Batang 

Ia pun menjelaskan di jajaran ASN Pemkab Batang untuk sementara ini belum ada yang terindikasi paham radikal dan anti Pancasila. 

"Kalau nanti ada indikasi sesuai teori - teori paham radikal dan anti Pancasila akan menjadi perhatian serius kita," jelasnya 

Kapolres Batang AKBP. Edi S. Sinulingga mengatakan, menyikapi fenomena radikalisme dan terorisme, sebaiknya semua kalangan tidak menganggap remeh, meskipun masih dalam taraf ringan, namun tetap harus diantisipasi. 

"Walaupun paham tersebut hanya segelintir orang tapi menyebarkan virus yang berbahaya dan menyesatkan," kata Kapolres. 

Oleh karenanya, sosialisasi ini kita gelar dengan dan mengundang nara sumber yang berkompeten, agar nantinya anggota TNI dan Polri yang tugas di lapangan bisa langsung mengetahui paham tersebut. 

Ketua Gp Ansor pusat Nur zaman selaku nara sumber mengatakan, isu radikalisme jangan menjadi isu umat Islam saja, dan bukan hanya isu pemerintah atau kepolisian tapi isu bersama Bangsa Indoensia. 

"Bukan orang Islam yang menghadapinya tapi semua komponen untuk melawan kelompok - kelompok radikal yang jelas sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya 

Ia juga berharap ada sinergi antara Pemda, TNI, Polri agar tahu dan paham radikalisme ketika mengadapinya dilapangan dan cara menyelesaikannya. 

"Masyarakat harus mewaspadai dalam memilih ustadz atau ulama dalam belajar agama, karena lebih utama belajar agama langsung pada oranya atau Kyai yang sudah familiar dan umum di Batang dan jangan dengan media sosial," terangnya.

Post a Comment Blogger

 
Top