0 Comment
Pendidikan, Kesehatan, Perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur menjadi sasaran utama fokus peningkatan Kesra. Selain itu utamanya juga meningkatkan indikator-indikator yang belum dicapai pada tahun sebelunya. Kepala Bappeda Batang, Sabino Suwondo menyampaikan hal tersebut lusa lalu.
"Yang paling serius adalah RTLH, sesuai data kami, selama empat tahun sudah ada 22.500 rumah yang dibantu pemugaranya dan data terbaru kami menyebut ada 39 ribu unit rumah tak layak huni, hal itu akan menjadi fokus kami kedepan," beber Sabino.
Sabino menjelaskan, pemerintah daerah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk fokus menangani pemugaran RTLH sesuai dengan data terbaru.

Program penanganan RTLH, kata Sabino ditargetkan akan rampung pada tahun 2019. Realisasinya, lanjut Sabino, Pemkab tengah menyiapkan skema sharing anggaran 20 persen dari APBN, 30 persen dari APBD Propinsi dan 50 persen APBD kabupaten Batang.

Di sisi lainya, sambung Sabino, Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 56 miliar yang diperuntukan bagi kesehatan dan pendidikan di tahun 2017.
"Untuk pos anggaran pendidikan menjadi yang terbesar dan ada dua alokasi lainya yang terbilang baru yakni aloksi untuk tunjangan guru wiyata bhakti (WB) sebesar Rp 26 miliar," ungkap Sabino.
Dengan anggaran sebesar itu, tutur Sabino, masing-masing WB nantinya akan menerima tunjangan sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1,4 juta perbulan, meningkat lebih baik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 250 ribu tiap bulan.

Sabino memaparkan, guru WB SD menjadi yang paling diutamakan. Sebab keberadaan mereka sangat vital untuk mengisi kekosongan ribuan guru 
kelas yang kosong akibat ditinggal pensiun.

Disampaikan Sabino, guru yang pensiun terus berlangsung sementara penggantinya tidak ada sehingga secara otomatis akan digantikan WB. Bahkan, kata Sabino, sebaran antara guru SD dan WB sudah berimbang di 473 SD di Kabupaten Batang.
"Untuk itu pemerintah Kabupaten Batang selayaknya memberikan perhatian kepada dedikasi WB di seluruh Batang," ucapnya.
Untuk pencegahan program siswa putus sekolah terutama di tingkat SMP, terang Sabino, telah disediakan anggaran sebesar Rp 10 Miliar untuk mencegah anak-anak yang tidak mampu agar tidak putus sekolah.
"Mereka ini terdiri dari siswa SD dan SMP akan diberikan sepatu, seragam, buku dan perlengkapan sekolah lainya agar bisa terus sekolah. Kita akan ikutkan mereka dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP)," terang Sabino.
Di program kesehatan Pemkab telah memfokuskan diri pada warga miskin yang tidak terkover pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan akan diikutkan kedalam program BPJS.

"Kita sudah sediakan anggaran sebesar Rp 10 miliar selain itu Pemkab juga akan berupaya mengkover layanan JKN yang bersumber dari APBD Propinsi," sebut Sabino.

Estimasi dari anggaran tersebut, kata Sabino, bersumber dari APBD Propinsi sebesar 40 persen dan 60 persen bersumber dari APBD Kabupaten Batang.
"Harapannya semakin banyak warga miskin yang diikutkan ke dalam program BPJS maka akan semakin terjamin kesehatan bagi mereka," pungkas Sabino.

Post a Comment Blogger

 
Top