Alasan Penting Kenapa Anak Panti Asuhan Harus Dapat KIP Dan KIS

Rapat Kerja Forum LKSA, selain untuk kepentingan data base juga untuk memperjuangakan anak panti asuhan bisa mendapatkan KIP dan KIS 

Kota Pekalongan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum dirasakan manfaatnya oleh anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, karena selama ini mereka belum tersentuh program tersebut apalagi berkesempatan untuk memilikinya. Kenyataan tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Wilayah Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) di Hotel Santika Jum'at (13/5/16) kemarin, oleh Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Jawa Tengah, Ahmad Suhari.

Ahmad Suhari menyampaikan, perlunya membangun data base panti asuhan yang ada di seluruh Jateng. Tujuanya agar anak-anak penghuni panti bisa turut mengakses kedua kartu tersebut.

"KIP dan KIS lebih dibutuhkan anak-anak panti. Seperti halnya BPJS yang sebagian besar juga belum banyak yang mendapatkanya,"  ungkap Ahmad Suhari.

Faktanya, sebut Ahmad Suhari, Pemprov Jateng melalui APBD hanya mengang garkan bantuan untuk panti asuhan sebesar Rp 500 juta. Itupun harus dibagi lebih dari 900 panti asuhan se Jateng.

"Saat ini di Jawa Tengah ada 100 ribu anak yang tertam pung di 1000 panti asuhan. Jelas bantuan tersebut sangat kurang untuk dibagi," jelasnya.

Selain sangat dibutuhkan untuk panti asuhan, Ahmad Suhari juga mengutara kan, untuk bisa terus berjalan, praktis, panti asuhan sangat mengandalkan bantuan dari pihak luar juga seperti donatur dan masyarakat.

"Ada panti asuhan dengan pengelolaan profesional. Tapi lebih banyak yang ada malah pengelolaanya seadanya. Jadi bantuan dari Provinsi vital dibutuhkan untuk menghidupi anak-anak panti," tuturnya.

Harapanya, ada perubahan kedepan. Anggaran APBD untuk bantuan panti asuhan bisa ditingkatkan lagi. Sehingga peningkatan jumlah anak asuh dan panti asuhan diimbangi dengan peningkatan jumlah anggaran bantuan untuk panti.

"Adanya data base panti asuhan ini, juga bisa membantu perusahaan yang akan memberikan CSR ke panti. Selain itu kami dengar akan ada bantuan uang makan sebesar Rp 2.500 perhari dari APBN 2016 untu 12 ribu anak. Semoga itu bisa terealisasi," terang Ahmad Suhari.

Rapat Kerja Wilayah Forum LKSA-PSAA baru pertama digelar dan dihadiri sekitar perwakilan 400 panti asuhan yang ada di Jateng. 

Terkait minimnya bantuan pemerintah terhadap anak-anak panti dan panti asuhan, diakui oleh Farihin Pasiyo, Pembina Panti Asuhan Nurul Huda, Tegalsambi, Jepara.

"Bantuan dekonsentrasi dari pemerintah pusat yang dikeluarakan oleh Pemprov agak mendingan bisa membantu, kendati itu baru ada setelah tahun 2004," ujarnya.

Tapi kalau dihitung secara angka, sebenarnya hal itu dirasa masih kurang. Per anak hanya mendapatkan bantuan sekitar Rp 700 ribu sampai 1 juta setahun.

"Sementara kebutuhan makan anak perhari Rp 12.600. Itu belum kebutuhan yang lain seperti pendidikan. Semisal sekolah masih dilingkungan panti masih bisa disiasati. Tapi kalau sudah diluar panti, jelas kami akan kesulitan," keluhnya.

Kalau anak-anak ini ikut dimasukan program KIP, KIS dan PKH, jelas akan sangat membantu kualitas pendidikan dan kehidupan anak panti asuhan.

"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan ini. kedepan anak-anak panti bisa mendapatkan KIP, KIS dan PKH," pungkasnya.