Tak Pernah Dapat Reses, Basyir Sebut BS Nol Kontribusi

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, HM Basyir Ahmad meminta DPP Golakar meniru langkah PDIP dengan menindak tegas kader partai yang terlibat kasus dengan KPK

Kota Pekalongan

Pembina Partai Golkar Kota Pekalongan yang juga mantan Walikota Pekalongan periode lalu, Basyir Ahmad meminta DPP Partai Golkar untuk bisa meniru langkah yang diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan menindak tegas kader partainya yang terlibat kasus dengan KPK. Hal tersebut dikatakan Basyir saat menanggapi ditetapkanya Budi Supriyanto, anggota DPR RI dari dapil X Jawa Tengah sebagai tersangka oleh KPK.

"Itu harus cepat diganti agar proses kehidupan partai lebih normal. Saya juga berharap teman-teman di DPP Golkar untuk cepat bertindak tegas," ungkap Basyir saat ditemui dikediamanya, Kamis (3/3/16) sore. 

Menurut Basyir, penetapan Budi Supriyanto sebagai tersangka oleh KPK akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat, kendati demikian sampai saat ini belum ada intuksi atau perintah apapun dari DPD maupun DPP Golkar pusat.

"Namun dengan kejadian ini, kita sebenarnya sudah pernah diminta menyampaikan masukan ke DPP Golkar Pusat. Waktu itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah kirim, memang selama menjadi anggota DPR RI, kontribusi Mas Budi hampir nol," ujar Basyir yang secara pribadi mengaku berkawan baik dengan Dia.

Bahkan, kata Basyir, selama Budi Supriyanto menjadi anggota DPR RI, pihaknya tak sekalipun merasakan resesnya.

"Bagaimana mau merasakan, ada reses saja kita tak pernah dipanggil untuk mengkoordinir menyampaikan aspirasi," keluhnya.

Kami hanya berharap seperti PDIP, cepat ambil langkah, cepat diganti supaya nanti kehidupan kami lebih normal lagi.

"Karena kalau sudah tersangka di KPK tidak ada SP3, kalau lainnya di Kepolisian atau Kejaksaan masih ada SP3," terang Basyir.

Sementara itu Ketua DPC Golkar Kota Pekalongan, Bilqis Diab mengaku prihatin dengan penetapan kader partai Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka oleh KPK. 

"Ini soal kepercayaan. Karena mereka masyarakat sudah percaya. Pak budi kurang merakyat. Jadi saya tidak menyangka dengan kejadian ini," tutur Balqis yang juga Ketua DPRD Kota Pekalongan.

Kini pihaknya hanya mengikuti proses yang sedang berjalan di KPK dan sampai hari ini belum ada intruksi tertentu baik dari DPD maupun DPP Partai Golkar.

"Karena ini masih satu hari, kita ikuti saja proses itu," kata Balqis.