 |
| AKBP Luthfie Sulistiawan |
kota Pekalongan
Ada 10 TPS di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang terindikasi rawan. Empat TPS dikatagorikan sebagai rawan banjir atau rob, empat TPS lainya dikatagorikan rawan gesekan atau friksi politik dan dua sisanya masuk katagori rawan gangguan Kamtibmas. Kapolres mengungkapkan hal tersebut saat jeda monitoring dan pengecekan kesiapan penyaluran logistik Pilkada Kota Pekalongan, Senin (7/12/15) siang kemarin.
Dijelaskan Kapolres, empat TPS yang dikatagorikan rawan banjir atau rob adalah Kelurahan bandengan, Kelurahan Pabean.
"Keduanya masuk wilayah Kota Pekalongan, sedangkan Desa Jeruk sari dan Desa Mulyorejo masuk wilayah kabupaten Pekalongan. Dan empat TPS tersebut berada dalam wilayah hukum Polres Pekalongan Kota," terang Luthfie.
Untuk empat TPS yang masuk katagori rawan gesekan politik, Lutfie menjelaskan, keempatnya masuk wilayah Kota Pekalongan. Empat TPS tersebut berada di Kelurahan Kauman, Kelurahan Keputran, Kelurahan kebulen dan Kelurahan Bumirejo (Binagriya)
"Sedangkan dua TPS untuk katagori rawan gangguan Kamtibmas adalah, Kelurahan Klego dan Kelurahan Panjang (Lapas)," ujarnya.
Dari semua potensi kerawanan tersebut, secara umum menurut kapolres, pelaksanaan pendistribusian dan persiapan pelaksanaan Pilkada belum didapati kendala yang berarti.
"Hanya saja saya tadi memerintahkan Kapolsek untuk mengecek ulang, bila tidak memungkinkan di TPS yang rawan Banjir atau rob untuk bisa dipindah ke tempat yang netral dan bebas banjir," terangnya.
Hal tersebut kata Kapolres untuk mengantisipasi musim hujan. Dan dalam pendistribusianya agar KBM bak terbuka agar bisa ditutup dengan terpal untuk daerah atau lokasi TPS nya terdampak banjir atau rob.
"Yang terpenting, untuk TPS yang rawan banjir jangan dipikirkan tempat yg tinggi saja tapi perlu juga dicari tempat yang betul-betul netral. Hingga unsur ketidaknetralan tidak jadi persoalan," tutupnya.
Post a Comment