 |
| Puluhan warga yang menuntut dibongkarnya tower seluler diterima oleh Ketua BPMP2T di ruangan aula kantor setempat untuk beraudensi, Selasa (1/9/15) |
Kota Pekalongan
Kantor Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan kemarin digeruduk sejumlah warga Kelurahan Podosugih Rt 07 RW 01. Warga menuntut agar tower di wilayah pemukiman mereka dirobohkan.
Warga khawatir dengan kondisi tower yang sudah mulai miring dengan kontruksi rangka dalam keadaan dirangkap ditambah ijin HO sejak tahun 2012 sudah habis. Selain itu kondisi tower tersebut menurut warga sudah tidak dalam kondisi terawat dan berkesan sangat kumuh.
Menurut perwakilan warga, Andy Fahrurozy, sejak awal pendirian tower tersebut sudah sarat masalah seperti tanda tangan persetujuan warga oleh warga pendatang yang kontrak disekitar lokasi bukan oleh warga asli. Dan selama tower berdiri tak sekalipun perusahaan memberikan kompensasi kepada warga maupun lingkungan.
"Jadi warga sejak awal tidak dilibatkan atau diajak rembug dan sudah menyalahi aturan karena tidak mendapatkan persetujuan warga asli," kata Andi diamini oleh warga lainya.
Secara bulat, terang Budiharjo Ketua RT 07 RW 01 menyampaikan, warganya menginginkan keberadaan tower tersebut harus dibongkar.
"Intiinya kami menolak adanya tower, meskipun perusahaan membayar kompensasi kepada warga sekalipun kami sepakat akan menolak nya," tegasnya.
Dikatakan Budi, kendati warga sudah dua kali bertemu dengan pihak perusahaan, namun belum ada jawaban pasti.
"Mereka hanya bungkam, hingga akhirnya kami melakukan aksi menuntut kepada BPMP2T sebagai pihak yang mengeluarkan ijin," tukasnya.
Sementara itu Kepala BPMP2T, Zaenul Hakim membenarkan adanya permasalahan terkait keberadaan tower yang minta dibongkar.
Menurut zaenul, pihaknya sudah menerima tuntutan warga dan segera akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Akan tetapi, dirinya mengeluhkan itikad yang ditujunjukan perusahaan pemilik tower yang berkedudukan di Jakarta yang tidak kooperatif.
"Karena perusahaan nasional dan tempatnya di Jakarta kami sering kesulitan melakukan koordinasi. Sering diputar-putar karena banyak pihak yang bertanggung jawab mempunyai kedudukan terpisah," keluhnya.
Meski sulit, dalam waktu dekat pihaknya akan berkirim surat untuk meminta waktu dan kesediaan pihak perusahaan duduk bersama dengan warga dengan waktu yang menyesuaikan mereka.
Post a Comment