Kota Pekalongan-
Berdasarkan data temuan sementara Dinsosnakertrans Kota Pekalongan sebanyak 30 warga di Wilayah Pekalongan Utara mengaku kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS). Angka tersebut kemungkinan besar akan bertambah sebab pihak kelurahan belum memberikan data secara keseluruhan. Padahal, KPS merupakan syarat mutlak untuk pengambilan PSKS di Kantor Pos.tara dari Dinsosna
?Kami akan verifikasi ulang data penerima KPS di setiap kelurahan. Baru satu kecamatan, sementara kami masih menunggu data dari tiga kecamatan lainnya, temuannya banyak yang mengaku kehilangan kartu KPS" kata kepala Dinsosnakertrans W Pontjo Nugroho kemarin. Dinsosnakertrans Kota Pekalongan sendiri menengarai data penerima program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) banyak yang salah atau kurang tepat sasaran. hal ini dikarenakan data yang digunakan pemerintah pusat merupakan data terdahulu, yakni data tahun 2011 lalu. Sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. "Selain kurang tepat sasaran, juga banyak warga yang kehilangan kartu sebagai syarat yang digunakan untuk mengambil dana PSKS. Untuk itu kami lakukan pendataan di kelurahan kelurahan untuk mencari tahu ada berapa warga yang kehilangan kartu untuk selanjutnya kami rekomendasikan ke pemerintah pusat," kata Pontjo Setelah dilakukan verifikasi, pihaknya selanjutnya mengirimkan data tersebut ke pemerintah pusat untuk kembali diusulkan. Mengenai kebijakannya apakah nanti bisa dikeluarkan kartu baru atau tidak, nanti tergantung dari pemerintah pusat. ?Apakah nanti diterima ataukah di tolak bukan kewenangan kami, tetapi dari pemerintah pusat yang langsung mengirimkan dana PSKS lewat kantor Pos,? ujarnya. Ditambahkan Pontjo, Kota Pekalongan setidaknya ada sekitar 8.500 orang penerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Berdasarkan data temuan sementara Dinsosnakertrans Kota Pekalongan sebanyak 30 warga di Wilayah Pekalongan Utara mengaku kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS). Angka tersebut kemungkinan besar akan bertambah sebab pihak kelurahan belum memberikan data secara keseluruhan. Padahal, KPS merupakan syarat mutlak untuk pengambilan PSKS di Kantor Pos.tara dari Dinsosna
?Kami akan verifikasi ulang data penerima KPS di setiap kelurahan. Baru satu kecamatan, sementara kami masih menunggu data dari tiga kecamatan lainnya, temuannya banyak yang mengaku kehilangan kartu KPS" kata kepala Dinsosnakertrans W Pontjo Nugroho kemarin. Dinsosnakertrans Kota Pekalongan sendiri menengarai data penerima program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) banyak yang salah atau kurang tepat sasaran. hal ini dikarenakan data yang digunakan pemerintah pusat merupakan data terdahulu, yakni data tahun 2011 lalu. Sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. "Selain kurang tepat sasaran, juga banyak warga yang kehilangan kartu sebagai syarat yang digunakan untuk mengambil dana PSKS. Untuk itu kami lakukan pendataan di kelurahan kelurahan untuk mencari tahu ada berapa warga yang kehilangan kartu untuk selanjutnya kami rekomendasikan ke pemerintah pusat," kata Pontjo Setelah dilakukan verifikasi, pihaknya selanjutnya mengirimkan data tersebut ke pemerintah pusat untuk kembali diusulkan. Mengenai kebijakannya apakah nanti bisa dikeluarkan kartu baru atau tidak, nanti tergantung dari pemerintah pusat. ?Apakah nanti diterima ataukah di tolak bukan kewenangan kami, tetapi dari pemerintah pusat yang langsung mengirimkan dana PSKS lewat kantor Pos,? ujarnya. Ditambahkan Pontjo, Kota Pekalongan setidaknya ada sekitar 8.500 orang penerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Post a Comment