Kota Pekalongan-
Merasa Di sudutkan, Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad melakukan penundaan pengiriman rekomendasi usulan dari SPN terkait prosentase kenaikan angka UMK tahun 2015 kepada Gubernur Jateng. Walikota merasa pihak SPN selalu meyalahkan dirinya dan sering membuat pernyataan bahwa seolah-olah Pemkot sengaja membuat kebijakan yang salah terkait UMK.
Menurut Basyir selama sembilan kali SPN beraudensi dengan pihaknya namun tak sekalipun SPN melibatkan pimpinan atau ketua serikatnya, padahal dirinya sudah kooperatif mau bertemu dan berudensi untuk memecahkan masalah tersebut." saya tidak mau di katakan salah kebijakan karena saya sudah lakukan upaya agar UMK harus diatas KHL, itu bukan kebijakan yang salah seperti yang di tuduhkan SPN dan kemarin mereka demo teriak-teriak tidak sopan menyerang dirinya, mereka harus akui dulu kalau tindakan saya tidak salah.'' kata Walikota Menegaskan.
Walikota menuntut agar SPN mencabut pernyataanya baru pihaknya akan mengirimkan surat rekomendasi sesuai janjinya saat audiensi dengan buruh beberapa waktu lalu.
" semua berkas yang di butuhkan sudah lengkap sebagai surat rekomendasi usulan tinggal saya kirimkan, saya memaklumi akan ada penambahan tapi kalau ralat tidak karena saya sudah benar sesuai prosedur tapi tetap keputusan ada di tangan gubernur.'' jelasnya.
Basyir menegaskan dirinya hanya mau bertemu dengan Bowo leksono sebagai ketua serikat dan mempersilahkan SPN bertemu dengan Dinsosnakertrans tapi tidak dengan dirinya.
" saya sudah bertemu dengan ketuanya dan sepakat membahas masalah yang terjadi, saya berdiri sesuai aturan berapapun kenaikanya yang jelas sudah di atas angka KHL apalagi angkanya sudah 0,5 % di atas KHL. tegas Basyir.
Post a Comment