 |
| Gambar ilustrasi dibuat dengan AI |
Kenaikan ini menjadi perhatian karena tekanan terbesar datang dari sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, yakni makanan, minuman, dan tembakau.
Secara bulanan, inflasi Agustus mencapai 0,21 persen, setelah Indonesia sempat mengalami deflasi pada Juli. Sementara inflasi sepanjang tahun berjalan tercatat 1,86 persen.
Sejumlah komoditas pangan mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah.
Di Malang, harga beras dilaporkan naik setelah pedagang kesulitan mendapatkan pasokan dari distributor. Beras yang sebelumnya dijual sekitar Rp75.000 per 5 kilogram meningkat menjadi sekitar Rp80.000.
Sementara beras premium naik dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per 5 kilogram.
Kenaikan harga tersebut membuat sebagian masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian.
Ekonom Abra Talattov menilai kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian serius. Inflasi pangan secara tahunan disebut telah mencapai sekitar 4,06 persen.
Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang paling memberikan tekanan terhadap inflasi.
"Masalahnya bukan hanya permintaan yang meningkat, tetapi juga biaya produksi yang semakin mahal. Harga pakan ayam disebut naik sekitar 14,5 persen, dari Rp8.300 menjadi Rp9.500 per kilogram,"jelasnya.
Di saat bersamaan, permintaan ayam ikut meningkat, antara lain karena kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta momentum kegiatan keagamaan.
Tekanan berikutnya datang dari komoditas yang sangat sensitif bagi masyarakat: beras.
Dalam tiga bulan mendatang, pemerintah perlu mengantisipasi potensi penurunan luas panen padi yang dapat berdampak terhadap produksi beras.
Jika pasokan menurun sementara kebutuhan tetap tinggi, harga beras berpotensi kembali mengalami tekanan.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak boleh menunggu harga melonjak terlebih dahulu.
Operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah perlu dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, terutama di wilayah yang mulai mengalami kekurangan pasokan.
Menurut Abra, persoalan inflasi pangan tidak cukup diselesaikan dengan operasi pasar.
"Pemerintah juga perlu membenahi persoalan di sektor hulu, mulai dari harga pakan, bibit ayam, produksi pangan hingga distribusi," jelasnya.
Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memiliki peran penting untuk memetakan wilayah yang mengalami surplus dan defisit pangan.
Daerah yang kekurangan pasokan dapat bekerja sama dengan wilayah yang mengalami surplus sehingga distribusi pangan tidak terganggu.
Persoalan logistik juga harus diperhitungkan. Ketika biaya bahan bakar dan distribusi meningkat, harga pangan di daerah yang bergantung pada pasokan dari wilayah lain ikut terdorong naik.
Ketika harga beras, ayam, cabai, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya naik bersamaan, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama.
Karena itu, inflasi 3,19 persen pada Agustus menjadi pengingat bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dari sekarang.
Bukan hanya ketika harga sudah terlanjur tinggi, tetapi dengan memastikan produksi, pasokan dan distribusi tetap aman sejak dari hulu hingga sampai ke tangan konsumen.
Kenaikan harga tersebut membuat sebagian masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian.
Ekonom Abra Talattov menilai kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian serius. Inflasi pangan secara tahunan disebut telah mencapai sekitar 4,06 persen.
Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang paling memberikan tekanan terhadap inflasi.
"Masalahnya bukan hanya permintaan yang meningkat, tetapi juga biaya produksi yang semakin mahal. Harga pakan ayam disebut naik sekitar 14,5 persen, dari Rp8.300 menjadi Rp9.500 per kilogram,"jelasnya.
Di saat bersamaan, permintaan ayam ikut meningkat, antara lain karena kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta momentum kegiatan keagamaan.
Tekanan berikutnya datang dari komoditas yang sangat sensitif bagi masyarakat: beras.
Dalam tiga bulan mendatang, pemerintah perlu mengantisipasi potensi penurunan luas panen padi yang dapat berdampak terhadap produksi beras.
Jika pasokan menurun sementara kebutuhan tetap tinggi, harga beras berpotensi kembali mengalami tekanan.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak boleh menunggu harga melonjak terlebih dahulu.
Operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah perlu dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, terutama di wilayah yang mulai mengalami kekurangan pasokan.
Menurut Abra, persoalan inflasi pangan tidak cukup diselesaikan dengan operasi pasar.
"Pemerintah juga perlu membenahi persoalan di sektor hulu, mulai dari harga pakan, bibit ayam, produksi pangan hingga distribusi," jelasnya.
Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memiliki peran penting untuk memetakan wilayah yang mengalami surplus dan defisit pangan.
Daerah yang kekurangan pasokan dapat bekerja sama dengan wilayah yang mengalami surplus sehingga distribusi pangan tidak terganggu.
Persoalan logistik juga harus diperhitungkan. Ketika biaya bahan bakar dan distribusi meningkat, harga pangan di daerah yang bergantung pada pasokan dari wilayah lain ikut terdorong naik.
Ketika harga beras, ayam, cabai, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya naik bersamaan, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama.
Karena itu, inflasi 3,19 persen pada Agustus menjadi pengingat bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dari sekarang.
Bukan hanya ketika harga sudah terlanjur tinggi, tetapi dengan memastikan produksi, pasokan dan distribusi tetap aman sejak dari hulu hingga sampai ke tangan konsumen.
No comments:
Post a Comment