Projo Menuju Partai Rakyat? Ketua DPC Blora Bang Ami: Perlu Dibahas Serius

Ketua DPC Projo Kabupaten Blora Suhatmi

Pekalongannews, Blora– Wacana organisasi kemasyarakatan (ormas) Projo bertransformasi menjadi partai politik kembali mencuat menjelang Pemilu 2029. Gagasan tersebut mengemuka di internal organisasi, seiring dorongan agar Projo memiliki kendaraan politik sendiri dengan ideologi kerakyatan.

Ketua DPC Projo Kabupaten Blora, Suhatmi alias Bang Ami, turut menanggapi munculnya gagasan tersebut. Menurut dia, wacana transformasi Projo menjadi partai politik perlu dibicarakan secara matang di internal organisasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“Projo harus melihat kebutuhan masyarakat dan perkembangan politik ke depan. Kalau memang ada gagasan menjadi partai, tentu harus dibahas bersama secara matang,” ujar Suhatmi.

Suhatmi menilai pembentukan partai politik bukan perkara sederhana karena membutuhkan kesiapan organisasi, konsolidasi anggota, serta pembahasan mengenai arah perjuangan dan ideologi. Karena itu, setiap keputusan mengenai masa depan Projo harus melalui proses pembahasan di tingkat organisasi.

Ia menyebut masih tersedia waktu sekitar tiga tahun menuju Pemilu 2029 sehingga transformasi organisasi menjadi partai politik dinilai masih memungkinkan dipersiapkan.

Dorongan tersebut juga dikaitkan dengan posisi Projo sebagai organisasi yang telah memiliki struktur dan jaringan di berbagai daerah. Namun, perubahan status dari ormas menjadi partai politik tetap membutuhkan pertimbangan organisasi serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suhatmi mengatakan, pembahasan mengenai arah Projo ke depan sebaiknya tidak berhenti pada wacana. Menurut dia, diperlukan kajian mengenai kesiapan struktur organisasi, dukungan anggota, hingga konsekuensi politik apabila Projo benar-benar mengambil jalur sebagai partai politik.

“Yang paling penting jangan hanya melihat kepentingan politik sesaat. Kalau memang menjadi partai, harus jelas untuk apa, siapa yang diperjuangkan, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” kata Bang Ami.

Sementara itu, mengenai kemungkinan Projo bergabung atau berafiliasi dengan partai politik yang sudah ada, Suhatmi menilai opsi tersebut juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan internal. Ia menegaskan, arah organisasi tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan isu yang berkembang di ruang publik.

Salah satu isu yang sempat muncul adalah kemungkinan Projo bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, wacana tersebut berbeda dengan dorongan sebagian kader yang menginginkan Projo membangun kendaraan politik sendiri.

Bagi DPC Projo Blora, kata Suhatmi, keputusan mengenai langkah politik organisasi harus mempertimbangkan aspirasi anggota serta perkembangan politik nasional. Konsolidasi internal dinilai menjadi tahap penting sebelum Projo menentukan apakah akan tetap menjadi ormas atau mengambil langkah menuju partai politik.

Dengan Pemilu 2029 yang semakin mendekat, pembahasan mengenai masa depan Projo berpotensi menjadi isu strategis di internal organisasi. Apalagi, jika gagasan membentuk partai politik benar-benar diteruskan, diperlukan waktu untuk mematangkan struktur, platform, kepengurusan, hingga persyaratan administratif.

Ringkasnya, wacana Projo menjadi partai politik kini bukan sekadar soal nama kendaraan politik, tetapi menyangkut arah organisasi dan bentuk perjuangan yang ingin dibawa ke ruang politik elektoral.