Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menegaskan bahwa deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, keberhasilan program harus dibuktikan melalui peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan di lapangan.
"Harus ada perbedaan nyata sebelum dan sesudah deklarasi. Camat sebagai pemimpin wilayah harus mampu mengorkestrasi seluruh potensi yang ada agar penanganan bencana semakin cepat, terkoordinasi, dan efektif," tegasnya.
Sekda menjelaskan, penguatan kapasitas kecamatan menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Hingga Juni 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 176 kejadian bencana telah terjadi di berbagai wilayah.
Kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang meliputi kawasan pegunungan hingga pesisir menjadikan daerah ini rawan terhadap tanah longsor, banjir, banjir rob, maupun cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi seluruh elemen menjadi kunci dalam meminimalkan risiko bencana.
Sebagai bagian dari penguatan sistem, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan menjadikan keberhasilan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono pada Januari 2025 sebagai model yang dapat diterapkan di kecamatan lainnya. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menambah jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang saat ini baru mencapai 18 desa.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana bertujuan menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
"Harus ada perbedaan nyata sebelum dan sesudah deklarasi. Camat sebagai pemimpin wilayah harus mampu mengorkestrasi seluruh potensi yang ada agar penanganan bencana semakin cepat, terkoordinasi, dan efektif," tegasnya.
Sekda menjelaskan, penguatan kapasitas kecamatan menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Hingga Juni 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 176 kejadian bencana telah terjadi di berbagai wilayah.
Kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang meliputi kawasan pegunungan hingga pesisir menjadikan daerah ini rawan terhadap tanah longsor, banjir, banjir rob, maupun cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi seluruh elemen menjadi kunci dalam meminimalkan risiko bencana.
Sebagai bagian dari penguatan sistem, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan menjadikan keberhasilan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono pada Januari 2025 sebagai model yang dapat diterapkan di kecamatan lainnya. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menambah jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang saat ini baru mencapai 18 desa.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana bertujuan menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
"Melalui penguatan peran kecamatan, diharapkan koordinasi antarinstansi dan respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terpadu demi melindungi keselamatan masyarakat Kabupaten Pekalongan," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment