Pekalongannews – Guna memperkuat mentalitas dan kualitas pelayanan aparat pemerintah, Pemkab Batang menggelar Dialog Kebangsaan berkolaborasi dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara yang mengusung tema "Penguatan Ideologi Pancasila pada Kalangan Aparatur Negara dan Kegiatan Pelayanan Masyarakat" ini berlangsung khidmat di Gedung Pemkab Batang, Rabu (9/9/2026).
Hadir sebagai penceramah utama, Irjen Pol. Dr. H. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si.
Hadir sebagai penceramah utama, Irjen Pol. Dr. H. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si.
"Pentingnya mentransformasi nilai Pancasila dari sekadar hafalan teks menjadi tindakan nyata dalam pelayanan publik sehari-hari". Ujarnya
Menurut Jenderal Bintang Dua tersebut, ada tiga alasan mendasar mengapa ideologi Pancasila wajib diinternalisasi secara mendalam oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN):
Kompas Etika Publik: Pancasila bertindak sebagai panduan moral utama ASN sewaktu merumuskan kebijakan maupun saat melayani warga secara langsung.
Benteng Paham Radikal: Penanaman ideologi yang kuat menolak masuknya paham ekstremis dan doktrin destruktif yang berpotensi memecah belah keutuhan NKRI.
Peningkat Kepercayaan Rakyat: Pelayanan yang adil, jujur, serta transparan otomatis mendongkrak legitimasi pemerintah di mata masyarakat luas.
Di sisi lain, Irjen Pol. Andry Wibowo tidak memungkiri bahwa birokrasi masih dihadapkan pada kerikil tajam. Sikap silo mentality atau ego sektoral antar-instansi kerap menghambat kolaborasi. Tak hanya itu, praktik pungli, perilaku pilih kasih, hingga formalisme acara seremonial semata masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang wajib dibenahi.
Menjawab tantangan tersebut, ia mendorong penyelarasan antara nilai Pancasila dan Core Values ASN BerAKHLAK. Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan ditautkan dengan sikap Akuntabel & Harmonis—yakni melayani tanpa membedakan latar belakang agama atau suku. Sila Persatuan diselaraskan dengan sikap Kompeten & Adaptif lewat kerja sama lintas sektoral.
Sementara itu, Sila Kerakyatan diwujudkan secara Kolaboratif dengan rajin mendengarkan aspirasi warga, serta Sila Keadilan Sosial diterjemahkan ke dalam sikap Berorientasi Pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan, seperti disabilitas dan lansia.
"Masyarakat sejahtera selalu diawali dari birokrasi yang Pancasilais. Penguatan ideologi ini bukan beban administrasi, melainkan kunci menghadirkan pelayanan publik yang humanis," pungkasnya
Melalui agenda strategis ini, Pemkab Batang berharap seluruh aparatur dapat makin berintegritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.
Menurut Jenderal Bintang Dua tersebut, ada tiga alasan mendasar mengapa ideologi Pancasila wajib diinternalisasi secara mendalam oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN):
Kompas Etika Publik: Pancasila bertindak sebagai panduan moral utama ASN sewaktu merumuskan kebijakan maupun saat melayani warga secara langsung.
Benteng Paham Radikal: Penanaman ideologi yang kuat menolak masuknya paham ekstremis dan doktrin destruktif yang berpotensi memecah belah keutuhan NKRI.
Peningkat Kepercayaan Rakyat: Pelayanan yang adil, jujur, serta transparan otomatis mendongkrak legitimasi pemerintah di mata masyarakat luas.
Di sisi lain, Irjen Pol. Andry Wibowo tidak memungkiri bahwa birokrasi masih dihadapkan pada kerikil tajam. Sikap silo mentality atau ego sektoral antar-instansi kerap menghambat kolaborasi. Tak hanya itu, praktik pungli, perilaku pilih kasih, hingga formalisme acara seremonial semata masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang wajib dibenahi.
Menjawab tantangan tersebut, ia mendorong penyelarasan antara nilai Pancasila dan Core Values ASN BerAKHLAK. Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan ditautkan dengan sikap Akuntabel & Harmonis—yakni melayani tanpa membedakan latar belakang agama atau suku. Sila Persatuan diselaraskan dengan sikap Kompeten & Adaptif lewat kerja sama lintas sektoral.
Sementara itu, Sila Kerakyatan diwujudkan secara Kolaboratif dengan rajin mendengarkan aspirasi warga, serta Sila Keadilan Sosial diterjemahkan ke dalam sikap Berorientasi Pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan, seperti disabilitas dan lansia.
"Masyarakat sejahtera selalu diawali dari birokrasi yang Pancasilais. Penguatan ideologi ini bukan beban administrasi, melainkan kunci menghadirkan pelayanan publik yang humanis," pungkasnya
Melalui agenda strategis ini, Pemkab Batang berharap seluruh aparatur dapat makin berintegritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.


No comments:
Post a Comment