Gelondongan Kayu di Tengah Banjir: Jejak Deforestasi yang Tak Terbantahkan

Pekalongannews - Deretan banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan wilayah Sumatera pada akhir 2025 kembali menagih satu pertanyaan lama: sampai kapan hutan di pulau itu terus dikorbankan? Gelondongan kayu yang terbawa arus, lumpur pekat yang menutup jalan, hingga desa-desa yang berubah menjadi kubangan hanyalah gejala permukaan dari kerusakan yang berlangsung puluhan tahun di hulu sungai.

Makin Tahu Indonesia Di banyak provinsi Sumatera Utara, Aceh, Jambi, hingga Sumatera Selatan jejak deforestasi bukan lagi cerita samar yang menunggu dibuktikan.

Tutupan hutan yang dulu tebal kini terbelah menjadi ladang perkebunan, area pertambangan, hingga permukiman baru yang menggusur hutan alam. Sejak 1990-an, jutaan hektare hutan hilang secara permanen. Ketika akar-akar besar yang dulu mengikat tanah lenyap, curah hujan lebat tak lagi ditahan. Sungai mengalir lebih cepat, membawa material kayu, tanah, dan batu, lalu meledak menjadi banjir bandang.

Fungsi hutan sebagai spons alami runtuh bersama hilangnya pepohonan. Hujan deras yang semestinya meresap ke tanah kini langsung menggelontor ke hilir. Pada sejumlah lokasi, banjir besar berubah menjadi longsor ketika lereng yang digunduli tak lagi memiliki penahan. 

Masyarakat di desa-desa kaki bukit menjadi pihak paling rentan—dan paling sering menanggung akibat.

Upaya negara mengendalikan laju deforestasi memang pernah dilakukan, termasuk lewat moratorium izin hutan primer. Namun kerusakan di konsesi lama, pembukaan lahan bertahap, dan perambahan ilegal berjalan dalam ritme yang tidak pernah benar-benar berhenti.

Pada 2024–2025, berbagai organisasi lingkungan melaporkan peningkatan kehilangan hutan di sejumlah titik kritis, termasuk kawasan Batang Toru yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai satwa langka.

Ironisnya, setiap bencana besar selalu memunculkan narasi serupa: pemerintah turun ke lokasi, bantuan darurat digulirkan, dan janji mitigasi diulang.

Namun tanpa penataan ulang tata ruang, pemulihan daerah aliran sungai, serta perlindungan ketat terhadap hutan yang tersisa, Sumatera hanya akan kembali mengulang siklus yang sama.

Kini, tuntutannya bukan lagi sekadar rehabilitasi pascabencana, tetapi perubahan paradigma pembangunan. 

Hutan tidak boleh terus dipandang sebagai ruang kosong yang siap digarap, melainkan fondasi ekologis yang menentukan keselamatan jutaan warga.

Jika pembangunan tetap mengabaikan keseimbangan alam, bencana ekologis di Sumatera akan terus datang setiap tahun, setiap musim hujan, membawa cerita kehilangan yang sama.