Pekalongannews, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, membantah keras berbagai opini negatif terkait kelanjutan penyelesaian masalah ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah X ini meminta publik untuk tidak terburu-buru menilai negatif proses yang tengah berjalan.
"Jadi kalau ada opini negatif mengenai kelanjutan ini, lebih baik diam saja dulu, biar saya dan Kementerian Keuangan saja yang bergerak menyelesaikan," tegas Rizal Bawazier dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Politisi PKS yang akrab disapa Pak RB ini menjelaskan, penundaan penyelesaian kasus ini bukan tanpa sebab. Ada kendala teknis berupa penundaan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
"Ada penundaan penyelesaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang seharusnya di awal Mei 2025 menjadi mundur 11 Juni 2025. Baru setelah itu hukum akan bergerak, jadi karena penundaan ini masalahnya dari Kantor Akuntan Publik," ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membawahi kemitraan dengan berbagai kementerian strategis, Rizal Bawazier mengaku terus melakukan koordinasi intensif. Komisi VI memiliki ruang lingkup kerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
"Saya dan Bapak Wakil Menteri Koperasi terus memantau kinerja Satgas Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, untuk masalah ribuan nasabab Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan," kata Rizal Bawazier.
Langkah yang diambil Pak RB ini menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat terpilih dari Dapil X Jawa Tengah yang meliputi Pekalongan, Pemalang, dan Batang.
Upaya gigih yang dilakukan Rizal Bawazier ini merupakan bagian dari komitmennya menciptakan ekosistem perkoperasian yang sehat dan terpercaya di Indonesia. Khususnya di wilayah konstituen yang diwakilinya di Jawa Tengah.
Dengan pengawasan ketat dari DPR dan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, diharapkan permasalahan yang menimpa ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan dapat segera tuntas dan tidak merugikan masyarakat.
No comments:
Post a Comment