Evaluasi tersebut menyoroti perlunya perbaikan dalam konsistensi proses penyusunan anggaran dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) guna memastikan layanan publik yang berkualitas.
Selain itu, fokus evaluasi juga mencakup peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, dan prioritas penggunaan kendaraan listrik. Lani Dwi Rejeki menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis akan diambil untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil dan mengikuti peraturan yang berlaku.
Pihaknya juga akan memberikan perhatian khusus pada penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Lani Dwi Rejeki menegaskan komitmennya dalam Rapat Paripurna DPRD terkait laporan hasil tindak lanjut atas evaluasi gubernur tentang Raperda APBD 2024 pada Senin, 4 Desember 2023.
Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Batang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Selain itu, fokus evaluasi juga mencakup peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, dan prioritas penggunaan kendaraan listrik. Lani Dwi Rejeki menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis akan diambil untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil dan mengikuti peraturan yang berlaku.
Pihaknya juga akan memberikan perhatian khusus pada penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Lani Dwi Rejeki menegaskan komitmennya dalam Rapat Paripurna DPRD terkait laporan hasil tindak lanjut atas evaluasi gubernur tentang Raperda APBD 2024 pada Senin, 4 Desember 2023.
Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Batang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi alokasi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) guna memastikan kelangsungan kewajiban keuangan pada tahun-tahun mendatang.
Rapat Paripurna dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan masyarakat.
Penjabat Bupati Batang berharap langkah-langkah perbaikan yang diusulkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Batang secara keseluruhan.
"Saya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan," ungkapnya.
"Saya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan," ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Lani Dwi Rejeki menyoroti pentingnya penyertaan modal yang efektif dan akuntabel untuk mendukung pertumbuhan usaha. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa anggaran untuk penyertaan modal hanya diberikan kepada badan usaha yang menunjukkan kinerja baik dan memberikan kontribusi laba yang signifikan.
Lani Dwi Rejeki juga menginformasikan tentang hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD pada 30 November 2023 yang membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Struktur APBD yang dihasilkan akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Pendapatan sebesar Rp1.902.452.411.838,00, Belanja sebesar Rp1.956.534.612.233,00, dengan defisit sebesar Rp54.082.200.395,00.
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.582.200.395,00, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00.
Lani Dwi Rejeki juga menginformasikan tentang hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD pada 30 November 2023 yang membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Struktur APBD yang dihasilkan akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Pendapatan sebesar Rp1.902.452.411.838,00, Belanja sebesar Rp1.956.534.612.233,00, dengan defisit sebesar Rp54.082.200.395,00.
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.582.200.395,00, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00.
"Surplus pembiayaan sebesar Rp54.082.200.395,00 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran," tegasnya.
Post a Comment