Foto Wikipedia
Pekalongannews, Jakarta - Pengajar Filsafat dan Etika Frans Magnis Suseno menyoroti isu dinasti politik di Indonesia dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik'. Diskusi ini diadakan di Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023) dengan partisipasi sejumlah rektor perguruan tinggi, pengamat, dan aktivis. Menurut Frans Magnis Suseno, kondisi Indonesia saat ini sangat berbahaya. Kemiskinan bertambah, dinasti politik keluarga tumbuh subur, pengadilan tidak independen, dan korupsi merajalela.
"Kita dalam situasi yang cukup serius," kata Romo Magnis dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).
Ia menilai kondisi itu akan membuat wajar apabila rakyat mencari ideologis lain selain Pancasila.
“Negara ini menghadapi ancaman perpecahan vertikal karena rakyat kecewa dengan ketidakrealisasian janji-janji Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia melihat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia. Oligarki yang kuat menyebabkan korupsi meluas di dalam negeri, dengan pelaku politik lebih fokus memperkaya diri daripada melayani rakyat.
Frans Magnis Suseno juga menyoroti usaha penguasa yang mencoba membangun dinasti keluarga dan mengurangi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romo Magnis menyampaikan keprihatinannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK yang baru dibatalkan. Dalam pertemuan dengan Jokowi, ia bersama 70 orang lainnya meminta agar presiden menggunakan Perppu untuk menguatkan kembali KPK. Namun, ia merasa kecewa karena Jokowi tidak menanggapi seruan tersebut dengan serius.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk pakar hukum dari UGM Prof. Zaenal Arifin Mochtar, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, pakar tata hukum negara Bivitri Susanti, dan Refly Harun. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri memoderatori acara tersebut.
Post a Comment