Pekalongannews, Batang - Keputusan pemerintah untuk melarang TikTok Shop menjadi sorotan utama, menciptakan tren berita di media sosial.
Keputusan ini mengatur bahwa media sosial hanya boleh digunakan sebagai platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan, tanpa memungkinkan transaksi. Tujuan utama pemerintah dalam langkah ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat.
TikTok Shop telah menjadi ladang bagi pedagang untuk menjual barang dagangan mereka secara lebih efisien, terutama melalui fitur live yang memungkinkan interaksi dengan calon pembeli.
Namun, kehadiran TikTok Shop juga menjadi kontroversi karena dikaitkan dengan penurunan aktivitas di Pasar Tanah Abang, yang dahulu selalu ramai menjadi tujuan pembelian produk tekstil dalam jumlah besar.
Dewan Pakar DPP PKS, Rizal Bawazier, menyatakan bahwa larangan TikTok Shop berjualan dan melakukan transaksi dianggap tidak solutif.
Beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia juga mengkritik kebijakan ini, meskipun tujuannya adalah melindungi UMKM.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya melarang tanpa memberikan solusi yang jelas. transformasi digital saat ini tidak dapat dihindari, dan proses ini mempercepat bisnis secara signifikan,” kata Rizal bawazier saat melakukan konsolidasi partai di Batang, Jumat (29/9/2023).
Rizal Bawazier calon legislatif daerah pemilihan (dapil) Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan mengajukan permintaan agar pemerintah menjelaskan kebijakan larangan ini dengan lebih rinci dan memberikan solusi penggantinya.
“Pendampingan, edukasi, dan pelatihan harus diberikan kepada pelaku usaha konvensional atau tradisional yang belum mengerti cara menggunakan TikTok atau media sosial untuk berbisnis,” jelasnya.
Post a Comment