Pekalongannews, Batang - Ribuan produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Batang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rentang Januari hingga Juli, sebanyak 2.224 produk UMKM telah memperoleh sertifikat halal.
Siswoyo, Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Garazawa) di Kantor Kementerian Agama Batang, menyatakan bahwa secara simbolis, 50 pelaku UMKM menerima sertifikat halal. Salah satunya adalah produk dari Lapas Kelas IIB Batang. Meskipun produk tersebut tidak dijual, sertifikat halal diberikan untuk menjamin setiap menu yang disajikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
"Manfaat memastikan kehalalan produk makanan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akreditasi Lapas karena makanan yang disajikan sudah memenuhi standar," katanya setelah memberikan sertifikat halal kepada perwakilan Lapas dan pelaku UMKM di halaman Kantor Kementerian Agama Batang, Kabupaten Batang, pada Senin (10/7/2023).
Seluruh sertifikat halal yang diterbitkan tidak dikenakan biaya. Hingga November 2024 mendatang, Kementerian Agama RI akan tetap memberikan sertifikat halal secara gratis dengan target 2 juta produk.
"Di Jawa Tengah, dari target 209 ribu, baru tercapai 40 persen atau sekitar 77.594 sertifikat halal. Bagi yang ingin memperoleh sertifikat halal, baik bahan baku maupun dalam proses pemrosesan harus dipastikan kehalalannya terlebih dahulu," jelasnya.
Kepala Lapas Kelas IIB Batang, Rindra Wardhana, menjelaskan bahwa sertifikat halal dari Kementerian Agama merupakan bukti bahwa setiap menu yang diolah dan akan disajikan kepada WBP telah memenuhi mutu, kehalalan, dan kebersihan.
"Prosesnya memakan waktu sekitar 3 bulan dengan pengawasan dari MUI dan Dinas Kesehatan," ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Tina Rokha dari Kebanyon, menyampaikan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, kepercayaan konsumen semakin meningkat.
"Yang pasti, kualitas produk kami meningkat, dan harga jualnya juga dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Produk-produk kami, seperti Kepiting Gemes, Udang Gemes, Mujaer Krispi, dan Rengginang Udang, sudah menjangkau pasar Jawa Tengah dan Jawa Barat," ujarnya.
"Manfaat memastikan kehalalan produk makanan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akreditasi Lapas karena makanan yang disajikan sudah memenuhi standar," katanya setelah memberikan sertifikat halal kepada perwakilan Lapas dan pelaku UMKM di halaman Kantor Kementerian Agama Batang, Kabupaten Batang, pada Senin (10/7/2023).
Seluruh sertifikat halal yang diterbitkan tidak dikenakan biaya. Hingga November 2024 mendatang, Kementerian Agama RI akan tetap memberikan sertifikat halal secara gratis dengan target 2 juta produk.
"Di Jawa Tengah, dari target 209 ribu, baru tercapai 40 persen atau sekitar 77.594 sertifikat halal. Bagi yang ingin memperoleh sertifikat halal, baik bahan baku maupun dalam proses pemrosesan harus dipastikan kehalalannya terlebih dahulu," jelasnya.
Kepala Lapas Kelas IIB Batang, Rindra Wardhana, menjelaskan bahwa sertifikat halal dari Kementerian Agama merupakan bukti bahwa setiap menu yang diolah dan akan disajikan kepada WBP telah memenuhi mutu, kehalalan, dan kebersihan.
"Prosesnya memakan waktu sekitar 3 bulan dengan pengawasan dari MUI dan Dinas Kesehatan," ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Tina Rokha dari Kebanyon, menyampaikan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, kepercayaan konsumen semakin meningkat.
"Yang pasti, kualitas produk kami meningkat, dan harga jualnya juga dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Produk-produk kami, seperti Kepiting Gemes, Udang Gemes, Mujaer Krispi, dan Rengginang Udang, sudah menjangkau pasar Jawa Tengah dan Jawa Barat," ujarnya.
Post a Comment