Keterangan Gambar : Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. Foto: dok
Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang. Langkah ini dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, menjelaskan bahwa TKDV merupakan transformasi dari Skill Development Center (SDC) yang pertama kali dibentuk di Indonesia.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, menjelaskan bahwa TKDV merupakan transformasi dari Skill Development Center (SDC) yang pertama kali dibentuk di Indonesia.
"TKDV Batang yang pertama kali dibentuk setelah terbitnya Perpres 68, kami akan jadikan TKDV Kabupaten Batang ini menjadi benchmark bagi pembentukan TKDV di seluruh Indonesia," ujarnya dalam Rakor Pembinaan dan Transformasi SDC Menjadi TKDV Kabupaten Batang, Senin (13/3 Maret 2023.
Caswiyono juga menegaskan bahwa TKDV bertugas untuk mengkoordinasikan pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Caswiyono juga menegaskan bahwa TKDV bertugas untuk mengkoordinasikan pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Untuk menyambut KITB, harus dibentuk ekosistem vokasi yang menghubungkan antara pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja yang transparan dan kredibel," tegasnya.
Lebih lanjut, Caswiyono mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi agenda yang vital untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja lokal, terutama di Kabupaten Batang, agar dapat bekerja di KITB.
Lebih lanjut, Caswiyono mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi agenda yang vital untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja lokal, terutama di Kabupaten Batang, agar dapat bekerja di KITB.
Menurutnya, peningkatan kompetensi ini harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi yang diminta oleh industri (demand) dengan kompetensi angkatan kerja (supply) yang ada.
"Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan agar warga lokal, khususnya angkatan kerja Batang, tidak menjadi penonton di tengah proyek strategis nasional KITB," tegasnya.
"Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan agar warga lokal, khususnya angkatan kerja Batang, tidak menjadi penonton di tengah proyek strategis nasional KITB," tegasnya.
Post a Comment