googlesyndication.com

0 Comment
Batang -
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang, Triyossi Juniarto menyebut di era keterbukaan ada tuntutan  pemerintah harus siap data dan informasi yang diminta masyarakat.

"Masyarakat sekarang sudah cerdas. Jadi dulu mungkin minta data susah namun sekarang pemerintah mau tak mau harus siap," kata dia, Jum'at (16/9/2022).

Untuk mendukung program Single Data Indonesia (SDI), pihaknya sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait hal tersebut.

Penyediaan data dan informasi, kata dia, merupakan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam rangka mewujudkan good governance. 

Permintaan akan data dan informasi di Kominfo juga terjadi hampir setiap hari karena sebagai pengelola ada Pejabat Pengelola Infornasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditugaskan.

Oleh karena itu pihaknya juga meminta kerjasama kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena awalnya data tersebut diproduksi oleh OPD atau disebut produsen data.

Triossy menegaskan bahwa semua OPD mulai saat ini juga harus peduli data dan informasi kemudian berkomitmen serius untuk mengelolanya.

"Kami akan siapkan sistemnya lalu diintegrasikan ke seluruh OPD agar nantinya lebih mudah diakses masyarakat," katanya.

Kini pihaknya tengah merancang Dashboard Analytic atau sajian data yang mudah diakses secara real time secara lengkap.

"Jadi sistem data akan selalu update bagi yang memerlukan baik stakeholder maupun pihak lain yang membutuhkan," jelas dia. 

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapperlitbang) Satori menyampaikan bahwa data yang akurat diperlukan untuk proses perencanaan pembangunan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun dan jangka panjang.

Ketersediaan data, lanjut dia, menjadi permasalahan bersama karena melalui data akan mudah menentukan kebijakan kedepan sekaligus  mengeksekusi program.

Demikian juga merencanakan dan mengevaluasi program yang dilakukan karena data yang akurat bisa memudahkan pemerintah mengambil keputusan yang tepat sasaran.

"Untuk itu data yang baik adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan data yang bisa dipertanggungjawabkan adalah data yang akurat," cetusnya.

Post a Comment

 
Top