 |
| Terima Fasilitas BPJS Kelas II, Anggota DPRD Kota Pekalongan Protes |
Kota Pekalongan
Perbedaan fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, seperti BPJS dan Taspen mendapat kritik dan protes, hal tersebut diungkapkan, Riskon, dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat menginterupsi jalanya rapat paripurna, Senin (16/9/19).
Riskon menyebut, sejumlah anggota DPRD Kota Pekalongan, sejak periode sebelumnya hingga sekarang hanya mendapatkan fasilitas kelas II BPJS, termasuk dirinya, sementara anggota yang lain justru mendapatkan fasilitas kelas I sehingga terjadi perbedaan kelas.
"Dalam perjalanan waktu katanya mau diubah, nyatanya sampai sekarang belum ada perubahan," protesnya.
Riskon menjelaskan, ada kekeliruan administrasi yang menyebabkan beberapa teman sesama anggota dewan diketahui yang mendapatkan pelayanan kelas II BPJS.
"Jumlah pastinya saya kurang tahu, yang jelas ada 3-4 orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan kelas I, bukan kelas II," ungkapnya.
Saya pribadi, lanjutnya, baru mengetahui adanya perbedaan kelas pada saat mengurus anak yang sakit dan baru sadar kalau kartu BPJS masuk kelas II.
"Saya kros cek ke Sekwan memang benar kelas II, tapi karena saya tidak ingin sakit akhirnya waktu itu saya biarkan saja," katanya.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengajukan pengembalian selisih dari biaya kelas yang berbeda.
"Karena ini uang saya maka tetap akan saya kejar selisihnya terhitung sejak periode lalu meski itu hanya Rp 1000," tegasnya.
Terkait protes yang diajukan oleh anggotanya, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balqis Diab, akan mengambil langkah koordinasi dengan jajaran Sekwan untuk membicarakan persoalan tersebut.
"Segera kita akan lakukan inventaris ulang bagi seluruh anggota dewan yang berjumlah 35 orang. Tentunya kita akan samakan sehingga ada rasa kebersamaan," jelasnya.
Balqis menegaskan, kekeliruan yang terjadi bukan faktor mis komunikasi melainkan kekeliruan administrasi yang tidak tertib.
"Harapan saya ini bisa dikomunikasikan dan kedepan bisa lebih tertib lagi baik itu fasilitas pelayanan BPJS maupun Taspen," ujarnya.
Post a Comment