 |
| Walikota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid menaggapi pengembalian logo dalam FGD Penyusunan Raperda Tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan |
Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan telah sepakat untuk mengupayakan pengembalian logo atau lambang daerah dalam pembahasan bersama pada kuartal pertama di tahun 2017 ini. Walikota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid mengatakan hal tersebut dalam FGD Penyusunan Raperda Tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan, Jum'at (3/2/17).
"Badan Legislasi (Baleg) akan membahasnya di kuartal pertama nanti, karena memang di Dewan sudah ada jadwalnya," ucap Walikota.
Menurut Walikota, tidak ada unsur politis apapun dalam upaya pengembalian logo atau lambang daerah di era pemerintahan Alex-Sae Sebab ini memang murni aspirasi masyarakat.
"Jadi bukan semata-mata politik, melainkan benar-benar keinginan warga Kota Pekalongan," tegasnya.
Walikota menjelaskan, keinginan warga tersebut bukan untuk merubah logo atau lambang daerah, namun murni hanya ingin logo itu dikembalikan seperti semula.
Untuk logo atau lambang daerah yang lama, kata Walikota, dinilai mampu mengkover kultur, budaya, etnis, ekonomi dan lainnya, jadi keinginan pengembalian itu yang diharapkan masyarakat.
"Bukan untuk merubah atau menggantinya melalui sayembara, lomba atau apapun," ulangnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Wakil Walikota Pekalongan, Saelany Maghfud yang bertindak sebagai narasumber. Saelany menyoroti, bahwa kajian yang dilakukan oleh kalangan akademisi menganggap logo atau lambang daerah yang lama lebih realistis dengan kondisi Kota Pekalongan.
"Logo atau lambang daerah yang baru cenderung ke abstarak, jadi berbeda dengan yang lama," terangnya.
Sementara itu, Sugiarto, narasumber berbeda menuturkan, bahwa Perda nomor 10 Tahun 2014 tentang logo baru atau yang masih digunakan sekarang, memiliki landasan sosiologis yang lemah.
Sugiarto juga menilai, kelemahan lainnya kurang adanya keterlibatan publik, khususnya masyarakat setempat. Sehingga konsekuensinya tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan pemerintah akan ikut menjadi lemah.
"Hal inilah yang nantinya dikhawatirkan akan bisa menghambat realisasi program-program pemerintah yang sekarang," jelasnya.
Post a Comment