Kepala DPU Kota Pekalongan, adukan susahnya kerjasama dengan PSDA kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat mengunjungi warga dua kelurahan yang terkena banjir rob |
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Marshudi menuding, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) propinsi Jawa Tengah tidak mau diajak kerjasama dalam menangani rob yang ada di wilayah utara kota Pekalongan. Hal tersebut disampaikan Marshudi saat mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mendesaknya tidak serius menangani banjir rob.
"Kita sudah buat surat tapi mereka (PSDA) tidak mau pak, PSDA tidak mau buat surat kerjasama dengan kita," ungkap Marshudi.
Menurut Marshudi, sungai di Kota Pekalongan menjadi kewenangan PSDA, pihaknya susah menangani rob kalau PSDA tidak mau buat surat kerjasama penanganan rob.
"Kita sudah ajukan surat, kalau kita bisa tangani rob. Kalau Propinsi menangani seluruh Jawa Tengah akan kesulitan," sergah Marshudi.
Dilapori seperti itu, Ganjar hanya tertawa kecil, bahkan dengan dengan mimik lucu Ganjar malah balik bertanya.
"PSDA punya Propinsi toh, la saiki jenengan sek omong sama Gubernure owg, ndak bisa disalahkan itu," ujar Ganjar disambut tawa warga yang menyaksikan Kepala DPU mati kutu.
Ganjar juga meyakinkan Marshudi untuk menepis keraguan bahwasannya persoalan tersebut bakal bisa tertangani.
"La engko gelem, aku Gubernure," sambut Ganjar masih dengan gaya humor yang khas dan sukses membuat Kepala DPU Kota Pekalongan terdiam tak berkutik.
Kalau jenengan serius, sambung Ganjar, kita bantu. Berapa anggarannya untuk menangani rob dan buat folder.
"Anggaranya nyampai 100 milyar Pak Gub," Kata Marshudi singkat.
Menurut Ganjar, angka 100 milyar tergolong kecil untuk proyek penanganan rob dan pembuatan folder.
"100 milyar kecil..., kita bantu dari propinsi 50 milyar. Kota punya uang berapa, umpanya 20 milyar, kan tinggal 30 milyar to mas. Tak telponkan Pak Menteri beresss...," cetus ganjar disambut tepuk tangan meriah warga.
Gubernur berharap, pemerintah Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat bisa duduk bareng, menghitung angkanya.
"Kita mau kerja berapa lama, kan ini mau kita buat. Setahun...gak selesai, 2 tahun. Kan lebih hemat lagi," Kata Ganjar.
Ganjar meminta, pengerjaan proyek penanganan rob dan pembuatan polder sebaiknya menggunakan sistem multi years.
"Tapi 2 tahun saja to, trus kita kerjakan. Bisa lebih hemat, tahun pertama Propinsi keluar 25 milyar, Kota 10 milyar dulu dan Pusat bisa
Post a Comment