Tiga Oknum Dewan Dan Koordinator Demo Terancam Dipolisikan Oleh Walikota

Walikota pimpin apel pagi penaikan bendera logo yang diturunkan pendemo

Kota Pekalongan

Walikota Pekalongan HM Basyr Ahmad Berang dan akan menempuh jalur hukum bagi pelaku penurunan bendera logo baru dihalaman Kantor Walikota dalam aksi unjuk rasa yang digelar Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu (FRPB) tiga hari lalu.

Menurut Basyir tindakan penurunan bendera merupakan pelanggaran hukum karena bendera merupakan aset Pemerintah Kota, apalagi bendera tersebut hilang dari tempatnya, saat ini pihaknya sedang berkonsultasi dengan kepolisian.

" Namun yang jelas yang kami akan laporlan adalah coordinator demo dan pelaku penurunan bendera," tegas Basyir dalam apel pagi penaikan kembali bendera logo di halaman Kantor Walikota, Minggu (7/6/15).

Selain itu, lanjut Basyir, pihaknya juga akan melaporkan tiga anggota dewan, Ismet Inonu (fraksi PDIP), Edy Supriyanto (fraksi PDIP) dan Nur Hadi (fraksi PPP)  yang ikut terlibat aksi penurunan bendera logo karena dirinya beralasan, pada saat kejadian berlangsung, Dewan sedang tugas keluar kota. Berarti tiga oknum dewan yang terlibat bisa disebut warga biasa. Kalau sampai datang menemui apalagi ikut melakukan tindakan tersebut berarti atas nama pribadi.

" Saya akan segera berkoordinasi dengan Ketua Dewan, karena ini menyangkut kelakukan anggotanya. Sehingga nantinya akan segera di bicarakan lebih lanjut kepada Dewan Kehormatan DPRD Kota Pekalongan," ucapnya.

Sementara itu dalam apel pagi yang digelar untuk menaikan kembali bendera yang hilang karena diturunkan para pengunjuk rasa bersama tiga oknum Dewan, Walikota menegaskan, Penurunan logo  termasuk penuruan harga diri, 

" Siapapun orangnya kalau logonya diturunkan pasti akan bereaksi, apakah mereka mau juga logonya diturunkan seperti ini, pasti mereka juga akan marah seperti halnya saya," ujar Basyir.

Selain itu Walikota juga menegaskan bahwa jabatan Walikota adalah jabatan terhormat, jadi mendapatkannya juga harus terhormat. Jangan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, baik dengan menggiring masa maupun dengan mengerahkan PNS.

“Semua calon jangan membuat langah-langkah kotra produktif karena, jabatan walikota itu terhormat. Harus didapatkan dengan cara-cara terhormat,” tandas nya.