Dituding Lamban Dan Kurang Respon Terkait Musibah Anak Tenggelam, Ini Jawaban BPBD

rakor khusus bahas masalah evaluasi musibah anak tenggelam

Kota Pekalongan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, Suse no SH membantah tudingan bahwa pihaknya abai dengan kesulitan yang dihada pi oleh beberapa tim yang melakukan pencarian korban anak tenggelam di pan tai Boom enam hari lalu.

Tudingan muncul ke permukaan ketika tim di lapangan kesulitan dalam hal urusan logistik, BBM dan lemahnya koordinasi antar tim dan relawan.

Menurut Suseno, keberadaan Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan yang mewakili BPBD Kota Pekalongan di lapangan seharusnya bisa berperan lebih.

" Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan seharusnya bisa menjabarkan perintah karena juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sudah dibekali anggaran atau mempunyai kewenangan menggunakan anggaran di saat musibah itu terjadi," kilahnya.

Lebih jauh Suseno menyampaikan, persoalan sebenarnya ada pada tupoksi personil BPBD dilapangan, diduga persoalan itu muncul karena ada dualisme peran yang dilakukan PPTK, satu sisi seharusnya berperan sebagai BPBD tapi di sisi yang lain berperan sebagai komunitas SAR yang mana peran tersebut menjadi rancu ketika yang muncul adalah komunitas SAR sehingga peran BPBD menjadi kabur.

Dijelaskan Suseno kuat dugaan peristiwa kemarin yang berperan adalah komunitas bukan BPBD, sehingga sangat disayangkan ada opini  Pemerintah dalam hal ini BPBD tidak hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah tersebut.

" Saya tidak akan membahas masalah tersebut lebih lanjut, yang penting sekarang bagaimana sistem kedepan agar lebih baik," tukasnya.

Sementara itu beberapa hari sebelumnya ketika dikonfirmasi terkait persoalan anggaran, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Hengky Susilo Hadi menyatakan dirinya tidak tahu persoalan anggaran.

" Kami di lapangan hanya sebagai tim evakuasi, soal anggaran dan peran BPBD di lapangan bisa ditanyakan langsung ke BPBD Kota Pekalongan," jawabnya.

Secara terpisah dalam rapat koordinasi membahas evaluasi penanganan musibah anak tenggelam, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan sempat menyatakan ketidak sukaanya dengan nada tinggi ketika mendengar beberapa penjabaran terkait substansi antara musibah dan bencana dari Kepala BPBD, Suseno SH.

" Bahwa sesuai dengan mandat Presiden, negara harus hadir di tengah  masyarakat manakala terjadi bencana atau musibah. Apalagi kejadian ini prinsipnya kemanusiaan, kalau kita berkutat ini saja, ini musibah dan dihubung-hubungkan dengan undang-undang semua akan ribet,” tegasnya.

Menurut Luthfie, kalau hanya meributkan persoalan itu musibah atau bencana tidak akan selesai-selesai.

“Seperti kemarin dalam pencarian korban tenggelam mana ada instansi di Pemkot  yang mau berkorban tanpa pikir panjang pesan makananan untuk tim, meskipun kita tahu anggaran Polres juga terbatas, demi kemanusiaan kita tetap usahakan meski belum tahu uangnya  dari mana yang penting pesan makanan dulu,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Kepala BPBD Suseno SH menjelaskan kalau tenggelamnya seorang anak di pantai Boom adalah musibah.

" Tenggelamnya anak tersebut adalah musibah, seperti adanya kebakaran dan rumah roboh. Sehingga penanganannya memang beda, karena toposki kami jelas sesuai dengan Undang-undang adalah bencana, Karena jika menganut UU no 24 tahun 2007, penanganan bencana memang lebih luas lagi. Bisa berasal dari alam maupun non alam, jadi ini rumit ,"  ucapnya yang langsung disambut rasa tidak senang oleh Kapolresta.

Suseno juga mengatakan bahwa  lembangnya masih baru. Masih banyak butuh konsolidasi dengan pihak-pihak terkait

“Karena itu ketentuan dari UU terkait musibah ini memang belum ada. Jadi kita butuh koordinasi BPBD dengan DPKAD, tentang penganggaran. Apalagi saat ini dana yang kami miliki masih kecil hanya Rp30 jutaan saja. Berupa dana untuk kegiatan monitoring dan makan minum,” dalihnya.

Dalam rakor tersebut hadir Walikota pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota, Kasatpol PP, Camat Pekalongan Utara, Kepala Dishubparbud, Kepala BPBD, Asisten II Walikota, Kabagops, Kasapolair dan perwakilan dari DPPK, di ruang Kresna, Kamis (21/5/15).