Kota Pekalongan-
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menganggarkan lebih dari Rp 37 Milyar Pada Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 untuk menangani kawasan kumuh yang masih tersebar di 17 Kelurahan. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mendapatkan alokasi terbanyak yakni Rp 25,5 Milyar.
Hal itu dipaparkan Walikota Pekalongan dr HM BasyirAhmad saat menerima rombongan Inception Mission team Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) – 2 di Ruang Sunan Kalijaga, Setda Kota Pekalongan, Selasa (18/11).
Menurut Basyir anggaran itu akan dialokasikan untuk pekerjaan jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, Penerangan jalan umum, persampahan, sanitasi dan pugar rumah tidak layak huni.
“Semua kegiatan itu berada di lokasi yang diusulkan dalam NUSSP-2,” katanya.
Ditambahkan oleh Basyir, saat ini Kelurahan yang masih memiliki wilayah kumuh antara lain Kandang Panjang, Panjang Baru, Bandengan dan panjang Wetan , Krapyak Lor, Pabean, Krapyak Kidul, Degayu, Dukuh dan Kraton lor. Di Kecamatan Pekalongan Utara.Pasir Sari, Tirto dan Kramat Sari di Kecamatan Pekalongan Barat. Klego dan Poncol di Pekalongan Timur dan Pekalongan selatan adalah Banyurip Ageng dan jenggot.
“Kondisi umum kawasan kumuh itu antara pemukiman tergenang rob, cenderung tidak terlayani dengan infrastruktur yang tidak terintegrasi system kota dan rumah yang tidak layak huni,” paparnya.
Selain itu juga masih ditemui rumah tangga yang tidak memiliki jamban dan belum terlayani fasilitas MCK.
Untuk menangani masalah-masalah tersebut Pemkot Pekalongan sudah menempuh sejumlah langkah. Misalnya untuk penanggulangan rob, Pemkot Pekalongan membangun revetment, drainase primer, parapet sungai pemecah gelombang, pemasangan sand bag dan lain-lainya. Namun hal itu belum optimal untuk menanggulangi semuanya.
“karenanya kami menyambut baik kedatangan tim NUSSP – 2 ini dan berharap bisa memberikan pendampingan hingga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan,” tambahnya.\
(MC/Diskominfo/AN Takari)
Post a Comment