googlesyndication.com

0 Comment
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana mengaku heran dan sedih melihat dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Menurut dia dalam rapat koordinasi komisi C, Selasa (10/1/17) lalu, sungguh sangat disayangkan anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan hanya mendapatkan jatah anggaran 29 persen atau sejumlah Rp 69 miliar saja.
"Padahal serapan anggaran untuk pendidikan mencapai 25 persen dari APBD tahun 2017," ungkapnya.
Dia menjelaskan, prosentase penggunaan anggaran pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2017 masih banyak dihabiskan untuk keperluan guru. 
Dari jumlah anggaran untuk pendidikan yang mencapai 238 miliar, lanjut Dia, Rp 169 miliar habis digunakan untuk menggaji guru, sertifikasi guru, dan tunjangan guru.
"Bisa dikatakan hanya untuk keperluan guru saja menghabiskan 71 persen anggaran pendidikan, sedangkan untuk sarana dan prasarana hanya sisanya" keluhnya.
Sudjaka menuturkan, gaji dan tunjangan untuk guru dan pengajar di lembaga pendidikan sudah cukup tinggi. Dengan demikian perlu adanya adanya perbaikan sarana untuk pendidikan dengan menaikan anggaranya.
"Tahun depan kita akan dorong agar anggaran untuk fasilitas sekolah bisa meningkat dan lebih banyak lagi," ujarnya.
Dilain pihak, kata dia, masih banyak anak yang kesulitan untuk mengakses pendidikan maupun kesulitan untuk melanjutkan pendidikan.
Sehingga dari total anggaran yang disediakan untuk dunia pendidikan tersedia dana cadangan sebesar Rp 3 miliar untuk membantu kesulitan anak menempuh jenjang pendidikan maupun kesulitan menebus ijazah, uang sekolah dan permasalahan pendidikan lainya.
"Anggaran tersebut bisa diakses melalui Pusat Pelayanan Kemiskinan (PPK)," ucapnya.
Karena sifatnya cadangan, sambung Dia, maka akan dipakai bila diperlukan kalau tidak ada yang memakai maka akan dikembalikan lagi ke kas negara.
"Dana tersebut ada di DPPKAD, tapi penggunaanya hanya untuk yang benar-benar tidak mampu," sebutnya.
Sementara itu untuk program pendidikan yang tidak terselesaikan di tahun 2016, kata Sudjaka, maka akan diselesaikan dengan gabungan anggaran pendidikan tahun 2017 ditambah dengan silpa tahun 2016 sebesar Rp 6 miliar.
"Total anggaran tersebut yang akan digunakan untuk menutup program tahun 2016 yang tak selesai," pungkasnya

Post a Comment

 
Top