Geger! Pegawai KPK Diduga Peras Bupati Pemalang, Ketua KPK Langsung Lakukan Evaluasi

Pekalongannews, Batang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh di internal lembaga setelah salah seorang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widyantoro. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen KPK menjaga integritas lembaga sekaligus mencegah terulangnya penyalahgunaan informasi internal.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, kasus yang menyeret staf administrasi KPK itu menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek sumber daya manusia, tetapi juga sistem pengamanan data dan informasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam penanganan perkara.

"Ini menjadi sebuah introspeksi. Kami akan mengevaluasi sistem keamanan data dan sistem keamanan informasi di KPK agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali karena tentu berdampak terhadap moral, mental, dan kinerja lembaga," ujar Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, pimpinan KPK telah membahas sejumlah langkah pembenahan, salah satunya memperketat mekanisme pengamanan dokumen sejak proses penyelidikan hingga informasi tersebut diterima oleh pimpinan. Ke depan, akses terhadap dokumen perkara hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan langsung dalam penanganan kasus.

Menurut Setyo, pembatasan akses tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran informasi sekaligus menjaga kerahasiaan setiap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Selain itu, KPK juga akan mengembangkan sistem pencatatan digital (log activity) pada setiap dokumen. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas pengguna akan terekam secara otomatis, mulai dari identitas pengakses, waktu membuka dokumen, hingga durasi akses.

"Dengan adanya log history, apabila terjadi penyalahgunaan informasi, pimpinan dapat melakukan pelacakan secara akurat untuk mengetahui di mana kebocoran terjadi dan siapa yang mengakses dokumen tersebut," jelasnya.

Kasus ini bermula setelah KPK menetapkan staf administrasi bernama Setya Budi Dias sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro. Dias, yang berasal dari institusi Kepolisian, diduga melakukan aksinya bersama sang ayah, Lilik Budi Suprianto.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Lilik diduga memanfaatkan status anaknya sebagai pegawai KPK untuk meyakinkan korban bahwa lembaga antirasuah sedang menangani perkara di Kabupaten Pemalang. Informasi tersebut kemudian dijadikan alat untuk meminta sejumlah keuntungan dengan iming-iming dapat membantu penyelesaian perkara.

Penyidik menduga Dias membocorkan informasi internal yang diketahuinya melalui proses administrasi di lingkungan KPK kepada ayahnya. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendekatan kepada Bupati Pemalang dan diduga menjadi sarana pemerasan.

KPK menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh insan lembaga antirasuah. Penanganan perkara ini sekaligus menjadi momentum bagi KPK untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan keamanan informasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melalui evaluasi yang tengah dilakukan, KPK berharap tata kelola keamanan data semakin kuat sehingga integritas lembaga tetap terjaga dan penyalahgunaan informasi oleh oknum pegawai tidak kembali terjadi.