Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga solar non-subsidi yang dinilai memberatkan dan mengancam keberlangsungan usaha perikanan.
Sejak pagi, para peserta aksi terlihat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sejak pagi, para peserta aksi terlihat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mereka juga membentangkan spanduk di sekitar area gedung DPRD sebagai simbol tekanan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret.
Tidak berhenti di lokasi tersebut, massa kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
Tidak berhenti di lokasi tersebut, massa kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
Di sana, mereka kembali menyampaikan aspirasi dengan memasang spanduk serupa, menyoroti tingginya harga solar yang dinilai semakin sulit dijangkau oleh pelaku usaha perikanan.
Koordinator aksi, Diharnoko, mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar yang signifikan sejak April 2026 telah berdampak besar pada operasional kapal, terutama kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT).
Koordinator aksi, Diharnoko, mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar yang signifikan sejak April 2026 telah berdampak besar pada operasional kapal, terutama kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT).
Harga solar yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter, kini melonjak menjadi sekitar Rp30.000 per liter.
Menurut dia, lonjakan tersebut menyebabkan biaya operasional, khususnya untuk perbekalan melaut, meningkat hingga dua kali lipat. Kondisi ini membuat banyak pemilik kapal memilih menghentikan aktivitas melaut karena dinilai tidak lagi menguntungkan.
“Dengan harga sekarang, biaya perbekalan bisa naik dua kali lipat. Kalau dipaksakan melaut, justru merugi,” kata Diharnoko.
Ia menambahkan, dari sekitar 40 kapal yang biasanya beroperasi, kini hanya sekitar lima kapal yang masih melaut. Sementara sisanya memilih berhenti sementara sambil menunggu kebijakan pemerintah terkait harga BBM khusus bagi nelayan.
Dampak dari kondisi tersebut, lanjut dia, tidak hanya dirasakan oleh pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang kehilangan mata pencaharian akibat berhentinya operasional kapal.
“Kalau ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin luas. Banyak ABK yang terpaksa menganggur karena kapal tidak beroperasi,” ujarnya.
Para pemilik kapal menegaskan bahwa persoalan utama yang mereka hadapi bukan pada ketersediaan solar, melainkan harga yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para nelayan. Ia menilai pemerintah perlu segera turun tangan untuk memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
Menurut dia, sektor perikanan saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi sektor lain yang juga terdampak, seperti pertanian akibat banjir rob.
“Kita harus berpihak pada masyarakat kecil. Nelayan saat ini menjadi tumpuan, sehingga perlu ada kebijakan yang meringankan, termasuk terkait harga BBM,” ujar Junaenah.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merespons aspirasi tersebut agar aktivitas perikanan di Kabupaten Batang kembali berjalan normal dan perekonomian masyarakat pesisir tidak semakin terpuruk.
Menurut dia, lonjakan tersebut menyebabkan biaya operasional, khususnya untuk perbekalan melaut, meningkat hingga dua kali lipat. Kondisi ini membuat banyak pemilik kapal memilih menghentikan aktivitas melaut karena dinilai tidak lagi menguntungkan.
“Dengan harga sekarang, biaya perbekalan bisa naik dua kali lipat. Kalau dipaksakan melaut, justru merugi,” kata Diharnoko.
Ia menambahkan, dari sekitar 40 kapal yang biasanya beroperasi, kini hanya sekitar lima kapal yang masih melaut. Sementara sisanya memilih berhenti sementara sambil menunggu kebijakan pemerintah terkait harga BBM khusus bagi nelayan.
Dampak dari kondisi tersebut, lanjut dia, tidak hanya dirasakan oleh pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang kehilangan mata pencaharian akibat berhentinya operasional kapal.
“Kalau ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin luas. Banyak ABK yang terpaksa menganggur karena kapal tidak beroperasi,” ujarnya.
Para pemilik kapal menegaskan bahwa persoalan utama yang mereka hadapi bukan pada ketersediaan solar, melainkan harga yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para nelayan. Ia menilai pemerintah perlu segera turun tangan untuk memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
Menurut dia, sektor perikanan saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi sektor lain yang juga terdampak, seperti pertanian akibat banjir rob.
“Kita harus berpihak pada masyarakat kecil. Nelayan saat ini menjadi tumpuan, sehingga perlu ada kebijakan yang meringankan, termasuk terkait harga BBM,” ujar Junaenah.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merespons aspirasi tersebut agar aktivitas perikanan di Kabupaten Batang kembali berjalan normal dan perekonomian masyarakat pesisir tidak semakin terpuruk.
No comments:
Post a Comment